TIDAK mudah memindahkan para pedagang kaki lima (PKL) dari tempat mereka berdagang ke tempat baru. Alasannya, di tempat yang baru tersebut apa bisa mendatangkan keuntungan seperti di tempat lama. Tapi, di tangan Wali Kota Surakarta Joko Widodo, merelokasi PKL tanpa adanya gesekan pun dapat dilakukan.
’’Awalnya memang sulit, tapi kenapa tidak dicoba,’’ kata Joko Widodo kepada Suara Merdeka, akhir pekan lalu.
Ya, formula baru ’’merayu’’ PKL untuk pindah tempat pun diambil oleh pria yang akrab disapa Jokowi ini. Yakni, mengundang para pedagang dalam sebuah jamuan makan. ’’Tidak tanggung-tanggung, saya mengundang ratusan PKL Monjari (Monumen Banjasari-red) itu sampai 54 kali. Ya undangan makan siang, makan malam untuk mereka. Dan, ternyata berhasil,’’ jelasnya.
Menurut dia, masalah mengundang makan para PKL itu pun perlu kesabaran dan ketenangan. ’’Undangan pertama hingga mendekati terakhir ya masih kami minta mereka hanya menikmati jamuan makan saja. Nah, pada undangan makan terakhir baru kami jelaskan kalau mereka (PKL-red) ini mau dipindah. Dan, mereka ternyata tidak menolak. Mungkin peke- wuh,’’ paparnya sembari tersenyum.
Menurut suami dari Iriana Jokowi ini, formula jamuan makan itu lebih dipilihnya daripada harus mengeluarkan tameng dan tongkat pentungan (Satpol PP-red) untuk menghadapi para pedagang luar pasar.
’’Cara ini lebih elegan. Dari sini kami bisa mengetahui kemauan mereka sebenarnya itu apa. Jadi, tempat mereka yang baru itu dibangun sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bayangkan kalau kami menggunakan Satpol PP’’.
Ya, berkat formula baru inilah Jokowi baru saja menerima penghargaan Bung Hatta Anticoruption Award (BHAA) 2010. Bersama dia, juga terpilih Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto.
Sebenarnya, menurut juri BHAA, pengelolaan PKL bukan salah satu penilaian Jokowi berhak menyandang penghargaan tersebut, dia juga dianggap sukes melakukan reformasi birokrasi. Banyak yang telah dilakukannya. Salah satunya terkait pelayanan pengurusan berbagai izin dan pembuatan KTP secara cepat.
’’Saat ini buat KTP cukup lima menit jadi. Untuk perizinan maksimal selesai enam hari. Jadi, tidak ada yang lama. Kalau dulu memang harus berhari-hari baru izin keluar,’’ jelasnya.
Jokowi mengaku tidak mudah untuk melakukan semua itu. Tapi bermodalkan keyakinan, proyek yang dinamakan One Stop Service itu pun bisa terlaksana.
’’Saya itu tidak pandai komputer, apalagi tentang programer. Tapi bisa terlaksana karena ada niat. Caranya ya panggil orang yang ahli komputer dan programer. Bilang kalau kami minta dibuatkan tentang program ini. Selesai dan sekarang bisa dinikmati hasilnya.’’
Terlepas dari perolehan penghargaan itu, Jokowi menyatakan pihaknya memilih untuk lebih fokus terhadap perbaikan program-program pelayanan publik yang dilaksanakan Pemkot. Sebab, dengan kondisi pencapaian program layanan kepada masyarakat yang baru tercapai 40 persen, Pemkot perlu berupaya keras meningkatkan kualitas layanan.
Bukti Pengakuan
Penghargaan BHAA yang diterima Jokowi mendapatkan tanggapan dari sejumlah kalangan. Ketua DPRD Surakarta, YF Sukasno menyambut gembira penghargaan tersebut. Dia menilai penghargaan itu sebagai bukti pengakuan atas kinerja selama memimpin Solo sejak 2005.
’’Itu penghargaan yang patut disyukuri. Selama ini masyarakat pun bisa menilai bagaimana kinerja beliau sebagai pemimpin. Terbukti pada pemilihan wali kota Solo periode 2010-2015 Jokowi terpilih dengan perolehan suara yang luar biasa, mencapai 90 persen lebih.’’
Dia mengingatkan agar Jokowi bisa mempertahankan komitmennya untuk tetap bersih dan mampu menjadi pemimpin yang baik bagi warga Solo. ’’Dalam mengabdi dan melayani masyarakat, jangan memasang target yang namanya penghargaan ataupun sanjungan. Tentunya harus dilakukan tulus sesuai dengan janji melayani. Dan ini sudah disadari betul oleh Pak Jokowi sejak awal memimpin Solo.’’
Dia juga meminta Wali Kota lebih meningkatkan koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD), mengingat hingga menjelang akhir tahun anggaran ini serapan APBD baru 33 persen.
’’Koordinasi antar-SKPD itu diperlukan agar jajaran birokrasi bisa lebih memahami dan akhirnya bisa menerjemahkan keinginan Wali Kota. Sehingga program pembangunan bisa berjalan sesuai harapan dan tepat waktu.’’
Sementara itu, Pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Surakarta Alif Basuki meminta kepada Jokowi agar menjadikan penghargaan itu sebagai sebuah tantangan. ’’Ini secara tidak langsung bisa menjadi tantangan untuk Jokowi sendiri. Bagaimana dirinya mempertahankan predikat antikorupsi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada,’’ kata Alif, kemarin.
Menurutnya, penghargaan yang diterima Jokowi secara pribadi menunjukkan komitmen dalam pembentukan good government dan reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Penghargaan ini pun menunjukkan Jokowi yang bersama Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto yang menerima penghargaan serupa, sudah lebih baik dibandingkan kepala-kepala daerah lainnya.
Meksipun begitu, pria berkacamata ini melihat Jokowi tidak berbesar kepala dengan penghargaan yang diterimanya. Sebab, sejumlah bidang memang masih perlu pembenahan. Dia mencontohkan untuk kerja Pemkot dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, untuk yang satu ini Pemkot masih belum sepenuhnya transparan seusai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.
’’Saat ini masih ada SKPD yang melakukannya belum tersentralkan sebagaimana amanat undang-undang. Padahal, proses pengadaan barang dan jasa salah satu contoh tempat terjadinya korupsi,’’ tegas dia.
Sedikit menggelitik apa yang diutarakan budayawan Kota Solo Murti Jono.
Menurutnya, penghargaan antikorupsi BHAA yang diterima Jokowi tidak pas parameter-parameternya. ’’Kalau saya melihat di teve, paramaternya kenapa Jokowi menerima penghargaan itu karena keberhasilannya menata PKL sehingga berdampak meningkatnya PAD. Ini bagus, tapi paramaternya kok nggak nyambung,’’ kata Murti.
Namun Murti mengapresiasi tinggi penghargaan yang diterima Jokowi sebagai Kepala Daerah. Menurutnya , penghargaan ini jauh lebih bergengsi dibanding penghargaan lain seperti Piala Adipura atau penghargaan lainnya yang diberikan pemerintah.
’’Kalau ini diberikan oleh lembaga yang benar-benar independen. Jadi lebih bergengsilah,’’ imbuhnya. (Gading Persada, Aniek R Rosyidah-35)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar