Sakwijining Dino...

'Ngukur Dalan' (Catatan Kesunyian: 6)

2011-06-22T22:08:00.000-07:00

Hari 2

Rute: Pare - Jombang - Babat (Lamongan) - Tuban - Kragan (Rembang)

Pukul 06.15, Menembus jalanan Pare-Jombang yang sebagian masih diliputi kabut pagi. Kali ini perjalananku tidak sendiri (ditemani Kasih :) ), kami melewati desa-desa di daerah selatan Jombang, hingga sampai di sebuah tempat, Tebuireng. Kami pun berhenti.

Tebuireng, dari namanya bisa ditebak kalau daerah ini merupakan daerah penghasil tebu. Disamping itu daerah ini merupakan 'penghasil' ulama-ulama besar yang masyhur dan tersebar di seluruh Nusantara. Ya, dari Pondok Pesantren Tebuireng inilah kita mengenal nama Khadrotusyaikh KH. Hasyim Asy'ari (atau sebaliknya? dari beliau kita mengenal Tebuireng?), pendiri Nahdhatul Ulama dan Pahlawan Indonesia. Saat berkunjung ke Ponpes Tebuireng, aku berkesempatan untuk berziarah ke makam beliau.

Di dekat makam beliau, juga terdapat makam putra beliau, KH. Wahid Hasyim dan cucu beliau KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pernah menjabat sebagai Presiden RI. Juga dalam kompleks pemakaman yang tidak luas tersebut, juga terdapat makam keluarga beliau dan beberapa tokoh Ponpes Tebuireng.

di kompleks pemakaman Ponpes Tebuireng

Usai memanjatkan doa, sembari bertawasul kepada beliau para kekasih Allah, perjalanan kulanjutkan menuju ke Tuban, dan sempat singgah sebentar di Alun-alun Jombang .

Pukul 11.00, sampai di Tuban. Istirahat sebentar di tepi Pantai Panyuran, sambil menikmati segarnya minuman legen dan buah Siwalan. Lanjut ke Alun-alun Tuban, istirahat dan solat di Masjid Agung Tuban. Tak jauh dari masjid, ada makam Sunan Bonang. Mumpung ada di sini, maka aku sempatkan untuk berziarah. Kebetulan di sekitar kompleks pemakaman, ada peristiwa menarik; ada perayaan khitan. Anak kecil yang aku taksir usianya masih 7 tahun naik di atas kuda diarak oleh rombongan hadrah dan beberapa anak kecil yang hendak memperebutkan hadiah yang digantung di atas tongkat.

Iringan acara khitan

Terakhir, usai ziarah sebelum ke Rembang aku mampir ke Goa Akbar (besar). Goa dengan lorong-lorong yang seolah panjang tak ada habisnya (sebetulnya rute lorong hanya diputarkan saja) ini terletak justru di tengah kota. Konon, goa ini dulunya merupakan bekas tempat pembuangan sampah (parit) di zaman kerajaan/kolonial dulu ya? saya juga lupa hehe. Setelah ditemukan kemudian dibentuklah seperti sekarang ini, dan dijadikan sebagai obyek wisata andalan Tuban.

Menjelang maghrib, perjalanan kulanjutkan (kembali sendiri) menuju Kragan (Rembang). Menyusuri pantai utara Tuban-Rembang, menikmati pemandangan matahari yang perlahan tenggelam di garis horizon Laut Jawa. Terang berganti gelap, namun alhamdulillah akhirnya bisa sampai di Kragan, rumah bulek-ku

***

Hari 3

Rute: Kragan - Lasem - Rembang - Blora - Purwodadi (Grobogan) - Gemolong - Gondangrejo (Kr. Anyar) - Solo - Sukoharjo

Pukul 09.16, Waktunya pulang. Dari Rembang biasanya aku menempuh rute Rembang-Pati-Grobogan, tapi kali ini aku ingin mencoba jalur lain, Rembang-Blora-Grobogan. Menurutku, hampir tak banyak perbedaan dari kedua rute ini, di sepanjang jalan dipenuhi alas jati, sawah dan jalan yang rusak.

Motor terus melaju kencang, mesin motor mulai panas, sama seperti cuaca di sepanjang daerah yang kulewati. Terpaksa beberapa kali beristirahat, sekedar untuk mendinginkan mesin motor dan mesin tubuh.

Pukul 14.00 baru sampai di Solo, istirahat sebentar, lalu pulang ke Sukoharjo, sampai lagi Kalimangir tepat pukul 15.30. Alhamdulillah...

***

Acara ngukur dalan selesai, entah berapa ratus kilometer perjalanan yang kutempuh. Kini, kembali lagi dengan segala rutinitas, yang sudah 3 hari kutinggalkan. Badan remuk redam, tapi tak ada yang meredam (mijeti), maklum bujangan hehe

Kaplingan, 23/6/2011

Keluar Dari Kesunyian (Catatan Kesunyian: 5)

2011-06-22T22:04:00.000-07:00

Ketika kita bosan dalam kesepian, kadang kita bisa menjadi gila karenannya. Bagi saya, agar dapat terhindar dari efek kegilaan tersebut, saya mengobatinya dengan menciptakan 'kegilaan' yang lain, 'kegilaan' yang positif tentunya. Ngukur dalan (dengan naik motor sendiri) sebagian daerah Jawa Tengah-Jawa Timur dengan tujuan wisata rohani dan jasmani ini mungkin bisa anda tiru, kalau mau? hehe :) saya ceritakan sebagian dari 'kegilaan' tersebut:

Neng aloon-aloon Jombang

Hari 1 (19/6/2011)

Rute: Sukoharjo - Kr.Anyar - Sragen - Ngawi - Madiun - Nganjuk - Pare (Kediri)

Pukul 13.30 WIB, Berangkat dari Kalimangir, sebuah dukuh yang terletak di sebelah utara Sukoharjo. Jalanannya yang rusak, membuat laju motor yang kukendarai (sendirian) mesti dipelankan. Perlahan namun pasti, motor bergerak menuju ke arah selatan. Agar lebih cepat aku tidak lewat Solo, tetapi mengambil jalan ke arah Bekonang lalu sampai di Palur (termasuk jalur utama Solo-Surabaya).

Motor melaju kencang, melewati Sragen, lalu istirahat sebentar di Ngawi. Lanjut lagi melewati Caruban (Madiun), dan berhenti lagi untuk solat asar di alun-alun Nganjuk (kayak judul lagu?). Lanjut kemudian sampai di Kertosono (masih masuk Nganjuk), melewati jembatan yang membelah sungai Brantas, dan akhirnya tepat adzan maghrib saya sampai dengan selamat di Pare (Kediri).

Pare atau Mojokuto, tempat observasi Clifford Gertz ketika membuat karya monumentalnya The Religion of Java. Tapi sekarang jarang orang yang tahu tentang hal tersebut, lebih sering orang mengenal Pare dengan Kampung Inggris; Dan saya kemudian singgah sebentar ke tempat tersebut :)

Kampung Inggris, konon katanya orang di kampung ini berbahasa Inggris semua, hingga para pedagang dan tukang becak bahkan memakai Bahasa Inggris. Ah, apa benar??? Saya coba mampir ke salah satu penjual, dan disapa, "Bade ngersakke nopo mas?" Dan buyarlah semua gambaran awalku tentang Kampung Inggris...

(Bersambung ke 'Ngukur Dalan' (Catatan Kesunyian: 6)

Sambatan (Catatan Kesunyian: 4)

2011-06-11T17:33:00.000-07:00

Sambatan. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa (khususnya yang masih di lingkup pedesaan) pasti tak asing dengan istilah ini. Sambatan ini merupakan sebuah aktivitas sosial warga dalam bentuk membangun rumah secara bergotong royong.

Jadi, bila ada salah seorang warga yang akan membangun rumah. Maka, tetangga di sekitarnya atau malah (mungkin) satu kampung/RT, juga akan turut membantu dalam proses pembangunan rumah. "Gotong Royong dan Tanpa Paksaan!", itu semboyannya.

***

Kebetulan, kemarin ada seorang tetanggaku yang sedang membangun rumah. Karena bersifat sukarela, maka tetangga yang membantu juga tidak terlalu banyak. Warga yang lain kebanyakan sedang sibuk dengan pekerjaan/rutinitas masing-masing, entah ke sawah, ke kebun dan lain sebagainya.

***

Tradisi sambatan ini di beberapa masyarakat (bahkan di pedesaan) sudah mulai ditinggalkan. Apalagi di daerah perkotaan, yang karakter masyarakatnya cenderung individualistik. Biasanya mereka lebih suka menyewa buruh (harian atau borongan) untuk membangun rumahnya.

Robohnya Perpustakaan Kami!

2011-05-22T17:45:00.001-07:00

Harianjoglosemar. Rabu, 18/05/2011 09:00 WIB

Oleh: M Ajie Najmuddin (Pegiat Komunitas Ayo Moco)

Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah.” (Milan Kundera)

Ungkapan dari seorang sastrawan asal Ceko di atas memang ada benarnya. Sejarah kebesaran sebuah peradaban bangsa akan lebih diakui keabsahan asal-muasal dan perkembangannya dari literatur, dari bukti-bukti autentik, yang tidak sekadar turun-temurun dituturkan dari lisan ke lisan. Maka tidak salah jika ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa karakter suatu bangsa, dapat dilihat dari perpustakaan nasionalnya.

Perpustakaan nasional bisa menggambarkan keragaman masyarakat, corak sosial kultur, dan bahkan geografis suatu bangsa. Dari ragam koleksi yang dimiliki, dapat dilihat identitas masyarakatnya. Identitas secara kolektif, kebesaran dan kehancuran, kebangunan dan kejatuhan, dapat terekam dengan baik dalam sumber-sumber literasi jika perpustakaan bisa selalu terjaga dari pemusnahan (Diana, 2009).

Sayangnya, meskipun tahu akan pentingnya fungsi keberadaan sebuah perpustakaan, hingga saat ini pemerintah kita belum begitu bersemangat membangun representasi kepribadian bangsa tersebut. Baik perpustakaan nasional maupun perpustakaan di daerah-daerah, kondisinya hampir sama, mengenaskan. Pada tingkatan nasional, belum pernah ada gerakan mengajak warga untuk mengumpulkan data-data sejarah yang dimilikinya. Sementara perpustakaan di tiap daerah, rata-rata nasibnya memprihatinkan dan oleh pemerintah setempat keberadaannya kurang begitu diperhatikan.

Kini, di Kota Solo, bagaimana pula nasib perpustakaannya? Solo, yang dalam sejarahnya memiliki budaya literasi cukup baik, ini bisa kita lihat dari pelbagai karya sastra yang terwujud dalam berbagai bentuk, seperti tulisan (serat), kesejarahan (babad), dan pelbagai karya sastra lainnya. Sebut saja karya-karya seperti Serat Centhini, Serat Kalathida dan lainnya.

Perpustakaan di Solo

Kota Bengawan juga memiliki banyak perpustakaan. Selain perpustakaan daerah yang dikelola pemerintah kota, terdapat pula perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan arsip-arsip lama ataupun manuskrip. seperti halnya di Monumen Pers, Perpustakaan di Mangkunegaran dan Sasono Pustoko di Keraton Kasunanan. Koleksi arsip, manuskrip dan buku yang ada perpustakaan tersebut sering dijadikan rujukan dalam penelitian, baik dari dalam maupun luar negeri.

Penasaran dengan semua cerita itu, beberapa hari lalu saya berkeliling kota untuk melihat perpustakaannya. Namun, kenyataan kadang tak semanis yang diceritakan. Perpustakaan daerah yang terletak di Kepatihan misalnya, menurut penuturan petugas, setiap harinya rata-rata sepi pengunjung. Apabila dilihat dari segi bangunan dan interiornya, memang tidak cukup menarik minat orang untuk berkunjung ke perpustakaan. Satu hal lain yang tak kalah penting, hari liburnya menyesuaikan hari libur pegawai. Alhasil, hari Sabtu dan Minggu, di mana seharusnya banyak orang yang memiliki waktu luang membaca, perpustakaan justru ditutup.

Tak puas dengan fakta itu, saya kemudian beralih ke Mangkunegaran dan Monumen Pers. Perpustakaan di dua tempat tersebut sebetulnya memiliki kelebihan tersendiri. Yang pertama bagus dari sisi pengelolaan, satunya bagus dari segi fisik bangunan. Yang menjadi kelemahan dari keduanya, dari segi pemanfaatannya sebagai ruang baca dan ruang belajar masih minim. Lain lagi di Sasono Pustoko, Keraton Kasunanan, kondisinya lebih buruk dibanding kedua perpustakaan tadi. Bangunannya yang tidak begitu terawat dan koleksinya juga banyak yang hilang.

Sangat disesalkan, kebesaran sejarah literasi dan banyaknya perpustakaan yang ada di Solo, ternyata tidak diimbangi dengan perhatian yang serius dari pemerintah kota dan kesadaran warganya. Beberapa dari perpustakaan tersebut, secara fisik bangunan kondisinya sudah banyak perbaikan. Namun dari sisi fungsinya sebuah perpustakaan (sebagai tempat membaca atau penyimpanan koleksi buku), sebagian besar dari perpustakaan tersebut menghadapi kenyataan yang sama, miskin pengunjung dan miskin koleksi.

Membangun Perpustakaan

Robohnya Perpustakaan Kami! Judul tersebut, meminjam judul sebuah karya sastra karangan AA Navis, Robohnya Surau Kami! Dalam novel tersebut, diceritakan bahwa surau atau musala, memang secara bangunan fisik tidak benar-benar roboh. Tetapi surau sebagai sebuah simbol bangunan keagamaan dan moralitas telah roboh (mengalami degradasi moral). Maka, perpustakaan sebagai sebuah simbol istana buku, cerminan tradisi membaca suatu masyarakat, representasi kepribadian bangsa, apakah juga akan mengalami nasib yang sama ataukah memang sudah benar-benar roboh?

Oleh karena itu, sebelum benar-benar terlambat roboh, kita mesti segera berupaya memperbaiki perpustakaan. Pertama, merevitalisasi perpustakaan. Upaya revitalisasi ini merupakan suatu upaya menghidupkan kembali fungsi perpustakaan sebagai ruang baca dan ruang belajar (penelitian). Dalam hal ini, Pemkot Solo perlu memberikan perhatian lebih, yang diwujudkan semisal dalam kebijakan pengelolaan dan anggaran yang lebih responsif.

Contohlah Pemerintah Kota Malang, yang memberikan perhatian serius dalam mengelola perpustakaan daerah. Tidak hanya dari aspek fisik bangunan yang akan membuat orang merasa nyaman membaca di dalamnya, namun juga aspek pelayanan. Hari Sabtu dan Minggu, perpustakaan tetap dibuka untuk memberikan kesempatan membaca bagi mereka yang baru bisa meluangkan waktunya pada hari libur.

Kedua, Pemerintah Kota Solo mesti lebih massif dalam upaya menggerakkan ajakan gemar membaca kepada warga. Gerakan gemar membaca ini sedikit banyak akan berdampak terhadap minat warga untuk berkunjung ke perpustakaan. Hal ini sebetulnya sudah disiasati oleh Pemkot dengan membuka perpustakaan (mobil) keliling dan juga menjalin kerja sama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang kemudian menghasilkan mobil pintar, namun belum begitu efektif.

Kedua upaya tersebut akan lebih berhasil, bila warga juga turut berpartisipasi. Ketika perpustakaan telah terbangun bagus, sangat disayangkan bila kemudian warga tidak turut aktif dalam menghidupkan dan memanfaatkan keberadaannya. Mari bersama kita membangun (kembali) perpustakaan, sebelum ia benar-benar roboh!

RESENSI: Perang Troya, Kisah Tragedi Manusia vs Dewa

2011-05-11T12:37:00.000-07:00

BUDAYA

RESENSI: Perang Troya, Kisah Tragedi Manusia vs Dewa
Oleh : Ajie Najmudin | 07-Mei-2011, 15:13:07 WIB

Judul Buku : The Iliad of Homer
Penerjemah: Asep Rachmatullah
Kategori : Novel
Penerbit: Oncor Semesta Alam
Harga Jual : Rp. 40.000,-
ISBN/EAN : 978-602-96828-5-4
Cetakan : pertama
Terbit : Januari, 2011
Panjang x lebar Buku : 13 x 20 cm
Jumlah Halaman : vi + 254 halaman

KabarIndonesia - Kalau anda pernah menonton film ‘Troy’, anda tentu ingat akan kehebatan tokoh Achilles, yang diperankan oleh Brad Pitt. Jalan cerita film tersebut, yang diilhami dari sebuah mahakarya, Iliad, adalah sebuah rangkaian epik yang yang ditulis penyair besar asal Yunani, Homer, yang hidup di masa abad 8 SM.

Iliad menceritakan tentang kemelut yang terjadi di negeri yang berjuluk negeri para dewa ini. Kemelut yang terjadi tidak hanya sekedar pertempuran antara pasukan Yunani dan Troya, tetapi juga melibatkan Dewa-Dewi yang mendiami puncak Olympus. Mereka terpecah menjadi dua kubu; Yunani didukung oleh Athena, Poseidon dan Hera. Sedangkan Apollo, Aprodhite, dan Ares membela bangsa Troya.

Konflik awal dipicu oleh penculikan Putri Helena yang diculik oleh Pangeran Alexandrus (Paris). Sang pangeran kemudian membawa Helena ke negaranya, Troya. Hal ini kemudian membuat berang Raja Agamemnon. Ia mendapat dukungan dari bangsanya untuk mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dari bangsa Yunani, guna merebut kembali Putri Helena. Sebanyak 1.000 kapal ia kerahkan untuk memuluskan misinya. Meskipun demikian, rencana penyerangan tersebut tetap tak lepas dari pro-kontra di bangsa Yunani.

Adalah Achilles, seorang panglima perang Yunani, yang menentang penyerangan ke bangsa Troy ini. Ia menganggap penyerangan ini hanyalah untuk keserakahan dan harga diri Agamemnon belaka. Alasan ini juga sebetulnya juga diperkuat atas perlakuan tak adil Agamemnon terhadapnya, yang tak pernah memberikan penghargaan setimpal atas jasa-jasanya selama ini. Namun atas bujukan Ajax dan Odysseus, akhirnya ia bersedia ikut dalam peperangan dan bahkan menjadi pahlawan bangsanya tatkala berhasil mengalahkan Hector, Pangeran Troya.

Pasukan Yunani mesti membutuhkan waktu total dua puluh tahun untuk berhasil menaklukkan Troya. 10 tahun pertama dihabiskan untuk mengumpulkan armada perang (pihak Yunani) dan 10 terakhir dihabiskan di medan perang, hingga akhirnya, berkat ide cemerlang prajurit Yunani, Odysseus, Troya dapat ditaklukkan, itupun dengan bantuan para dewa. Kelanjutan dari kisah ini ditulis oleh Homer di karyannya yang lain, Odyssey.

Yang menarik dari kisah dalam buku Iliad ini adalah kolaborasi relasi konflik yang dibangun, antara manusia dengan Dewa. Diceritakan bagaimana para Dewa-Dewi ini mesti saling bersaing membujuk raja para Dewa, Zeus, untuk mendapatkan dukungannya. Bahkan istri Zeus sendiri, Hera, harus meminta bantuan sang Dewi kecantikan, Aprodhite, untuk melancarkan rencananya merayu Zeus agar ia tidak menahan Achilles yang akan ikut menyerang Troya.

Karakter dalam kisah ini juga sangat kompleks. Dalam konteks peperangan sulit dibedakan lagi mana yang benar dan yang salah. Karakter yang dibangun hampir mirip dengan yang diperankan para Ksatria yang terlibat dalam perang Baratayuda dalam Kisah Mahabharata. Seperti halnya Hector yang bisa jadi dikategorikan sebagai tokoh antagonis karena menjadi lawan tokoh utama Achilles, namun di sisi lain dia adalah seorang patriot sejati. Disinilah dituntut kejelian pembaca untuk bisa memahami karakter yang diperankan para tokoh.

Tentang Homer
Iliad dan Odyssey tetap menjadi kisah yang digemari di dunia selama berabad-abad dan telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa, termasuk buku The Iliad of Homer yang diterbitkan penerbit ONCOR ini adalah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indoensia.

Kisah tentang kehebatan ekspedisi bangsa Yunani ke Timur dan nasib malang sebagian besar pemimpin ekspedisi itu telah menyebar di Yunani dari generasi ke generasi dalam bentuk sajak-sajak pendek selama ratusan tahun sebelum Iliad dan Odyssey digubah oleh Homer. Namun Homer tidak sekedar menggabungkan sajak-sajak itu; ia memilih, mengatur, menambahkan, dan menyempurnakannya menjadi hasil final dengan bakatnya yang jenius.

Karya Homer di masa lampau sangat mempengaruhi Yunani, bahkan digemari. Saking digemarinya sehingga berpengaruh terhadap sikap keagamaan dan etika mereka. Bahkan, pengaruhnya bukan hanya dari kalangan intelektual, tapi juga kalangan militer dan pemuka politik di masa itu. Pernah dikisahkan bahwa Alexander Agung mengepit salinan Illiad di ketiaknya selama bertempur.

Bangsa Yunani percaya bahwa Perang Troya (Perang Peloponesos) adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada abad ke-13 atau ke-12 SM, berlangsung di sekitar Dardanelles (sekarang adalah daerah Baratlaut Turki). Pada tahun 1870, seorang arkeolog Jerman, Heinrich Schliemann, melakukan penggalian di daerah yang ia identifikasi sebagai kota Troya; temuan itu membuktikan keberadaan kota Troya dan diterima sebagian besar sarjana. Namun masih tersisa satu pertanyaan, apakah Troya yang disebutkan Homer dalam The Iliad benar-benar nyata? (*)

Hardikans dan Freire

2011-05-11T12:14:00.000-07:00

Oleh : M Ajie Najmuddin*

2 Mei, seperti biasa kita peringati bersama hari pendidikan nasional (Hardiknas), sebagai wujud peringatan atas lahirnya tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Namun, pada tanggal tersebut, entah kebetulan atau tidak, ternyata bertepatan pula dengan peringatan wafat seorang tokoh pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, yang meninggal pada tahun 1997 lalu. Bukan hendak mengesampingkan peran penting guru besar kita tersebut, melainkan mencoba untuk mencari perspektif lain dalam memaknai dan merefleksikan momentum peringatan Hardiknas kali ini.

Freire, sebagaimana yang telah sedikit banyak kita ketahui, merupakan seorang tokoh pendidikan yang mengenalkan konsepsi penyadaran (contscientizacao) sebagai inti dari pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan dan membebaskan manusia dari penindasan (dehumanisasi). Konsep tersebut kemudian ia jabarkan menjadi tiga macam, yakni kesadaran magis, naif, dan kritis (Mansour Fakih, 2001).

Tujuan pendidikan pembebasan ala Freire tersebut, tak jauh berbeda bila kita bandingkan dengan amanat konstitusi negara kita, yakni pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut ditafsirkan secara panjang lebar dalam UU Sisdiknas, yakni bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada intinya tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah tak jauh dari dua kata di atas, pembebasan dan pemanusiaan.

Namun, apa yang dicita-citakan dari konsep perundang-undangan tersebut, dalam implementasinya ternyata masih jauh dari harapan. Dalam menyusun RENSTRA Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2015 lebih menekankan pada manajemen dan kepemimpinan, bukan pada masalah pokok yaitu pengembangan anak Indonesia. Anak Indonesia hanya dijadikan obyek, anak Indonesia bukan merupakan suatu proses humanisasi atau pemanusiaan. Anak Indonesia dijadikan alat untuk menggulirkan suatu tujuan ekonomis yaitu pertumbuhan, ketrampilan, penguasaan skill yang dituntut dalam pertumbuhan ekonomi. Lantas, bagaimanakah pendidikan kita semestinya diarahkan?

Pendidikan Berkesadaran

Memang, pertanyaan di atas terkesan retoris, sebab tujuan pendidikan kita sudah jelas, untuk mencerdaskan bangsa. Namun dalam kenyataan yang tengah kita hadapi, perlu ada upaya untuk mengembalikan lagi pendidikan pada tujuannya, atau pendidikan untuk membebaskan dan memanusiakan manusia dalam perspektif Freire. Dalam rangka itulah, perlu adanya proses penyadaran sebagai inti dari pendidikan.

Kata kuncinya kemudian adalah kesadaran, kesadaran kritis, yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Dalam konteks masalah pendidikan, maka kita tidak lagi melihat persoalan siapa yang benar dan salah (subjek), tetapi lebih kepada bagaimana sistem pendidikan kita berjalan. Tidak hanya di tingkat decision maker (pemerintah, sekolah dan sebagainya), tetapi juga dengan segenap perangkat lunak dan perangkat kerasnya.

Oleh karena itu, paling tidak ada dua hal yang mesti diperhatikan untuk mengarahkannya. Pertama, persoalan paradigma pendidikan. Paradigma ini akan menentukan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan dan arah kebijakan pendidikan. Paradigma pendidikan kita saat ini yang terkesan profit oriented, untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya terhadap investasi yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan.

Pendek kata, perlu adanya penyadaran dan perombakan atas paradigma sistem pendidikan kita. Bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sekedar mencari ijazah (mempermudah mencari pekerjaan) belaka, tetapi lebih berorientasi kepada pengenalan realitas pada diri manusia (pencerdasan). Dengan konsep ini, pemerintah juga semestinya mampu menyediakan pendidikan berkualitas nan terjangkau untuk warganya.

Kedua, dalam konteks kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Aspek pengajar dan sekolah merupakan hal tak boleh diabaikan. Keduanya adalah faktor penting penentu keberhasilan sebuah pendidikan. Maka disamping upaya perbaikan kesejahteraan pada guru dan bangunan fisik pada sekolah, juga perlu ditekankan orientasi metode pengajaran yang lebih dialogis dan humanis, baik dari guru personal maupun secara kurikulum.

Refleksi pendidikan dan dua gagasan di atas setidaknya dapat menjadi bahan renungan bagi kita. Sengkarut pada sistem pendidikan Indonesia, membutuhkan upaya dari berbagai pihak untuk menyelesaikannya. Tujuan pendidikan mesti diluruskan kembali arahnya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, refleksi bila tanpa aksi adalah verbalisme, sedangkan aksi tanpa refleksi juga hanya akan menjadi aktivisme belaka. Semoga momentum peringatan Hardiknas kali ini, bisa menjadi refleksi sekaligus mewujudkan aksi nyata bagi kita semua untuk menjadikan pendidikan di negeri kita menjadi lebih baik.

*Aktivis PMII, Pengajar di Sukoharjo.

Oleh-oleh dari Banjarmasin... (3)

2011-04-18T14:45:00.001-07:00

EKSOTISME PASAR TERAPUNG

Kongres hampir usai, hari ini (17/3) akan diadakan acara 'penting', pemilihan ketua PB PMII 2011/13. Namun, sejak semalam sudah kurencanakan untuk mengobati rasa penasaranku, melihat Pasar Terapung.

suasana Pasar Terapung

Kalau kalian ingat, dulu ada tayangan (jeda acara), dimana ditampilkan ibu-ibu dengan sayuran dan buah-buahan segar menawarkan dagangannya di sebuah sampan atau perahu. Sebagian lagi sibuk bertransaksi. Lalu iklan diakhiri dengan seorang pedagang ibu-ibu yang tersenyum sambil mengajungkan jempol dan kemudian iklan diakhri dengan lau RCTI oke.

Itulah salah satu gambaran yang ada di Pasar Terapung.. Lalu-lalang kapal Klotok (karena bunyinya klotok-klotok) dan segala macam aneka transaksi yang terjadi. Ya, mirip keadaan sebuah pasar tradisional, dan memang pasar, cuma terapung.

....

Pagi benar, pukul 5.30 WITA, kami (Aku dan Bus) sudah naik angkot dari depan asrama haji (Banjarbaru), tempat kongres, menuju Gambut lalu ke Banjarmasin. Naas, angkot (disana disebut taxi) yang kami tumpangi hanya sampai ke Landasan Terbang Ulin. Kami harus turun lagi mencari Taxi, tak berselang lama ia datang, masih kosong. Taxi melaju kencang, kami berharap bisa lebih cepat lagi, karena pasar terapung hanya ada sampai pukul 7.30.

Taxi berhenti, 2 penumpang masuk, dari logat bahasa yang kudengar kelihatannya mereka orang Sunda. Mereka turun di Gambut untuk berjualan roti. Kami-lah pembeli pertama roti mereka hari itu, penglaris.

...

Banjarmasin. Masih terlihat sepi, Kunikmati setiap sudut kota. Kami sampai di Terminal Pasar Anyar. Kemudian langsung naik ojek menuju Pasar Terapung. Oh, sudah semakin dekat... kulewati jembatan kayu, di samping kiri terlihat aliran sungai. Sungai apa ini? Sungai Barito-kah? di Kalimantan ini begitu banyak sungai...

...

07.00 WITA

Hamparan air sungai nan luas, berada di hadapanku. Ini kah Sungai Barito, yang memiliki luas hampir 2 Km itu? Ternyata bukan, ini sungai Kuin, anak sungai Barito. Tapi tak apalah, dari kejauhan kulihat lalu-lalang kapal klotok, dan beberapa kapal besar yang tertambat di dekat dermaga. Sayang pasar sudah mulai sepi, maklum sudah agak siang.

Transaksi...

Pelan-pelan aku turun ke bawah, berjalan di atas kayu-kayu gelondongan yang terapung. Mesti hati-hati karena medannya seperti di permainan benteng takeshi, yang setiap saat kayunya bisa timbul tenggelam bergerak mengikui riak sungai. Sampai akhirnya tiba di tepi sungai.... kupandangi sepuasnya kebesaran Tuhan ini, baru anak sungai saja luasnya bukan main, apalagi induk sungainya?!

Oke...

Oh ya, bagi mereka yang berkantong tebal, bisa lebih menikmati pesona di pasar terapung ini dengan naik perahu klotok, yang harga sewanya mencapai Rp. 100.000 per jam. Saya lebih memilih untuk sekedar memfoto pemandangan sungai, hilir mudik kapal, dsb. Bagi saya ini sudah lebih dari cukup.

Pasar terapung ini memang rasanya memang bukan untuk tujuan (surga) bagi mereka yang gemar belanja (lebih banyak sayur atau buah, yang mahal harganya). Menurutku tujuan utama para wisatawan datang ke sini, lebih kepada menikmati eksotisme pasar terapung, yang konon hanya ada di Indonesia dan Bangkok. Sangat disayangkan fungsi 'pasar' menjadi kurang optimal.

Oleh-oleh dari Banjarmasin... (2)

2011-04-18T12:42:00.000-07:00

WISATA ROHANI, MARTAPURA

Martapura, Kota Penghasil intan, itu yang kutahu dari buku ATLAS warisan kakak. Itu pula yang membuat turis lokal maupun manca tertarik untuk berkunjung ke daerah yang dikelilingi banyak sungai ini.

Namun, selain intan tadi, kota ini ternyata juga memiliki potensi lainnya, wisata rohani. Bagi para 'peziarah wali', Martapura juga tak luput dari daftar tujuan mereka. Kalau di Jawa, orang banyak berziarah ke makam para wali songo. Maka di Martapura, makam Syekh Arsyad Al-Banjar (Astambul) dan Tuan Guru Zaini (Sekumpul), termasuk dalam salah satu menu utama bagi para peziarah.

Kami (Aku dan Umar), terlebih dahulu berziarah ke makam Syekh Arsyad al-Banjar (1122-1227 H/1710-1812 M), seorang ulama besar dari Martapura (Kalsel). Beliau juga merupakan merupakan mufti dari kerajaan Banjar.

Syaikh Arsyad

Makam beliau terletak +- 8 Km dari Kota Martapura, tepatnya di daerah Kelampaian Tengah, Kec. Astambul. Oleh karena itu beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kelampaian.

....

16.30 WITA.. Kami kembali ke Sekumpul, Martapura.

Konon, sewaktu Tuan Guru Zaini atau Guru Ijai masih hidup, Tanah Sekumpul dulunya 'sepi'. Kemudian lambat laun berbondong-bondong orang mendirikan rumah, toko di daerah tsb untuk bisa tinggal di dekat beliau. Sekumpul kemudian menjadi pusat dakwah Islam di Martapura.

Saya juga baru mengenal beliau, pada akhir tahun 2007, ketika mendengar mp.3 qasidah beliau,dan juga rekaman video beliau saat bersama Habib Anis (cucu Habib Ali Al-Habsyi, muallif Simtudhurar). Suara beliau yang sangat lembut nan khudlur berpadu dengan keramahan dan senyum Habib Anis, membuat hati ini bergetar.

Siapakah mereka berdua?? kucari di internet. Ternyata mereka berdua adalah para ulama besar, namun sayang aku tak bisa berjumpa langsung dengan mereka. Baru kutahu kalau Habib Anis itu ternyata ada di Solo, dan seharusnya dari dulu saya tahu beliau!!! (Habib Anis wafat tahun 2006, saya di solo pertama kali tahun 2005, namun saya baru tahu beliau tahun 2007).

Hingga dalam sebuah angan, ingin sekali saya untuk dipertemukan mereka, meskipun dalam mimpi. Habib Anis sudah kuziarahi sebab makamnya terletak di Masjid Riyadh, Pasar Kliwon, Solo. Sedangkan Guru Ijai, nun di Pulau Kalimantan, apa aku bisa ke sana?

T.G. Zaini

Sampai akhirnya, aku dapat mendapatkan kesempatan ini... Alhamdulillah. Assalamu'alaika Yaa Guru Zaini...

.....

Keinginan yang semoga (kelak) terwujud... Assalamu'alaika Ayyuhannabiyyu Warahmatullahi Wabarakatuh... Siapa mau ikut saya? :)

Mengawal Perbaikan Kinerja PKMS

2011-04-18T10:51:00.000-07:00

Oleh : M Ajie Najmuddin*

Bagi sebagian besar warga Kota Surakarta, khususnya mereka yang tergolong sebagai warga miskin, kehadiran program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dinilai telah banyak membantu warga. Keberadaan program tersebut memungkinkan warga mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan yang murah, bahkan cuma-cuma. Program yang digulirkan Pemkot Solo sejak 2008 ini, bak oase di tengah mahalnya biaya kesehatan.

Upaya yang telah dilakukan Pemkot ini patut kita apresiasi, karena sudah sangat membantu warga. Oleh karena itu agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat, perjalanan program ini harus kita kawal betul pelaksanaannya. Sebab, sebagus apapun sebuah kebijakan, pasti masih menyisakan beberapa kekurangan di dalamnya. Tak terkecuali dengan program PKMS ini, masih banyak ditemukan beberapa kelemahan, seperti pelaksanaan PKMS yang belum transparan dan masih banyak orang yang dipersulit mendapatkannya. (Joglosemar, 22 Maret 2011)

Hal tersebut semakin bertambah rumit, seiring dengan meningkatnya permintaan pembuatan kartu PKMS, seperti yang diberitakan Joglosemar pada 2 Februari lalu, mencapai 400 kartu per hari. Ini diperkuat dengan data yang diverifikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), bahwa jumlah orang yang meminta kartu PKMS pada 2011 ini sebesar 211.815. Terjadi peningkatan besar bila dibandingkan dengan tahun 2008, yakni 137.000 orang. Tingginya permintaan tersebut mengandung konsekuensi, Pemkot dituntut untuk bekerja lebih ekstra dalam mengimplementasikan program ini.

Program PKMS sejak 2008, dalam implementasinya, digulirkan melalui dua jenis, yaitu PKMS Silver dan PKMS Gold. PKMS Silver diberikan kepada seluruh masyarakat Surakarta sesuai dengan persyaratan. Sedangkan PKMS Gold dikhususkan untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar di surat keputusan Walikota.

Pemberian bantuannya pun berbeda. Dengan PKMS Silver, warga berhak mendapatkan biaya pelayanan kesehatan maksimal Rp 2 juta yang ditanggung pemerintah. Sedangkan PKMS Gold, warga bisa mendapatkan pelayanan tanpa mengeluarkan biaya sama sekali (gratis). Perbedaan ini yang kemudian juga menimbulkan permasalahan baru dalam program PKMS.

Tiga Perbaikan
Sedikit refleksi tentang pelaksanaan program PKMS di atas, bisa kita jadikan acuan untuk bahan evaluasi dan memperbaiki kinerja pelaksanaannya. Komitmen dan niat baik dari Pemkot, perlu kita dukung setidaknya dengan memberikan beberapa masukan dan wacana untuk perbaikan PKMS ke depannya. Minimal ada tiga hal yang perlu diperhatikan, baik dari awal program sampai pertanggungjawabannya.

Pertama, terkait perencanaan program. Sebuah program akan berjalan dengan tepat dan efektif, manakala dirancang dengan sebuah perencanaan yang matang. Dalam konteks perencanaan program PKMS ini, semisal terkait perencanaan jumlah anggaran yang akan disediakan untuk pembiayaannya, harus berdasar pada database yang akurat. Ini juga akan terkait pada proses pelaksanaan, yakni pada tahap prosedur pengajuan kartu, yang jelas membutuhkan proses pendataan terbawah yang jelas dan transparan.

Khususnya data jumlah warga miskin (Gakin) yang akan menjadi sasaran utama program ini, perlu diketahui betul berapa jumlahnya. Hal ini dimaksudkan di samping untuk efektivitas anggaran, juga guna menghindari kasus salah sasaran. Isu penggelembungan data Gakin yang pernah terjadi karena kurang sinergisnya kinerja antardinas dalam penerimaan dan verifikasi data Gakin, juga bisa ikut menambah masalah dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, perlu juga dioptimalkan sinergitas antardinas dalam permasalahan verifikasi data.

Kedua, dalam tahap pelaksanaan, khususnya dalam hubungan dengan institusi yang ditunjuk, baik rumah sakit dan Posyandu, dalam pelaksanaannya perlu diawasi betul. Agar anggaran besar yang telah dikeluarkan pemerintah juga bisa diimbangi dengan pelayanan maksimal dan bisa dirasakan betul manfaatnya oleh warga.

Pengawasan tersebut juga dimaksudkan guna mencegah kebocoran dan penyalahgunaan anggaran. Hal tersebut berkaitan dengan masih banyak terjadinya kasus kebocoran anggaran dan penyalahgunaan anggaran (mark up) yang indikasinya dari laporan klaim institusi pelaksana PKMS. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat atas laporan tersebut.
Hal lain yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan, yakni dalam hal prosedur pengajuan pergantian (upgrade), dari PKMS Gold ke Jamkesda yang harus lebih diperjelas dan disosialisasikan lagi tata caranya. Sebagai tambahan masukan, informasi harga obat juga perlu diberikan kepada warga pengguna PKMS. Harapannya agar mereka bisa memilih dan mendapatkan obat yang berkualitas.

Ketiga, selain beberapa hal yang lebih bersifat teknis di atas, juga perlu diupayakan payung hukum untuk mendukung perbaikan layanan kesehatan dan keberadaan PKMS itu sendiri. Oleh karena itu, perlu didorong terwujudnya peraturan daerah (Perda) yang lebih khusus dalam meng-cover persoalan pelayanan kesehatan atau PKMS ini. Perda tersebut juga akan menegaskan tanggung jawab dan jaminan dari Pemkot dalam pemenuhan hak warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini, payung hukum PKMS baru diatur dalam Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 7 tahun 1998 tentang retribusi pelayanan kesehatan. Perda yang terakhir ini dirasa belum cukup dalam mendukung pelaksanaan PKMS yang dalam pelaksanaannya semakin kompleks.

Tiga hal tersebut, setidaknya bisa menjadi masukan untuk mendukung dan perbaikan pelaksanaan PKMS ke depannya. Perbaikan tersebut minimal membutuhkan dukungan yang meliputi tiga unsur, yakni pemangku kebijakan (pemerintah), pelaksana kebijakan (rumah sakit, Posyandu, dan sebagainya) dan pengguna kebijakan (masyarakat). Di samping itu, integritas, kesadaran (untuk tidak “memiskinkan diri” supaya mendapatkan bantuan) dan keterlibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Hal itu agar tujuan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kota Surakarta, khususnya kepada warga miskin bisa segera terwujud.

*Aktivis Forum Studi Warga NU Surakarta (Fosminsa)

HARLAH PMII KE-51

2011-04-18T10:21:00.000-07:00

PMII Surakarta Gelar Tahlil dan Doa Bersama
Ahad, 17 April 2011 09:10

Solo, NU Online
Dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Lahir (Harlah) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ke-51, PMII Kota Surakarta mengawalinya dengan acara tahlilan dan doa bersama, yang diadakan di kantor sekretariat Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kota Surakarta. Tempat yang dipilih, yakni kantor PCNU, juga menegaskan bahwa independensi/interdependensi yang telah ditegaskan oleh PMII terhadap NU, tidak membuat renggang hubungan antar keduanya.

Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan prosesi pemotongan tumpeng, yang kemudian dibagikan langsung oleh Ketua Umum PMII Surakarta, Agus Riyanto, kepada tiga ketua komisariat yang ada di Kota Surakarta atau Solo ini, yakni Komisariat Kentingan (UNS, USB, STMIK) Komisariat Pabelan (UMS), dan Komisariat Dr. Wahidin (UNU). Prosesi bisa dimaknai sebagai simbol kesolidan warga PMII Solo.

Dalam sambutannya, Agus Riyanto, menegaskan tentang makna perayaan harlah ini agar kita senantiasa tetap mengingat sejarah, "PMII dahulu didirikan oleh para founding father kita, seperti Mahbub Junaidi, Zamroni dan lainnya, adalah untuk mengusung visi kebangsaan, Islam-Indonesia".

Tentang isu santer yang tengah menguat, tentang wacana kembalinya PMII ke NU juga ditanggapinya, "Sejarah juga telah mencatat pendirian PMII dimaksudkan untuk mengakomodasi mahasiswa yang ideologinya aswaja". tegasnya.

"Jadi bila muncul organisasi mahasiswa yang serupa, justru kita takutkan akan memecah kekuatan yang sudah ada. Dan kemudian akan muncul faksi-faksi baru, yang cenderung akan saling menjegal satu sama lain, ini bisa kita lihat di beberapa organ dalam lingkaran (warga) NU" lanjutnya.

Rangkaian kegiatan harlah ini, rencananya akan berlangsung selama satu minggu ke depan, dan puncaknya yakni tanggal 21/22 akan dilangsungkan Muspimcab (Musyawarah Pimpinan Cabang) PC PMII Solo. Sedangkan kegiatan lain yang mengiringinya diantaranya donor darah, diskusi dan seminar. (Ajie)

Oleh-oleh dari Banjarmasin... (1)

2011-04-13T13:12:00.000-07:00

SELAMAT DATANG DI BUMI LAMBUNG MANGKURAT

turun di bandara Syamsudin Noor

8 Maret 2011. Untuk pertama kalinya aku menginjakkan kakiku di tanah Borneo, tepatnya di Banjarbaru (Kalsel). Tanpa mengesampingkan tujuan awalku ke sini (ikut kongres PMII), traveling menjadi menu wajib. Sejak awal memang sudah kusiapkan dengan menyusun list beberapa tempat yang akan aku kunjungi.

Kota Martapura masuk dalam daftar awal, karena selain dekat dengan tempat kongres daerah tersebut juga 'kaya' akan tempat wisata. Menyusul Banjarmasin, Pasar Terapung, dan apa lagi ya??? dah lanjut dulu...

...

Di hari ketiga, (menjelang shalat jum'at) dengan modal motor yang kami (aku dan umar) pinjam dari salah seorang anggota Banser, kami memulai perjalanan...

Tempat yang pertama kali kudatangi, tak lain yakni Kota Martapura. Sebuah potret kota santri nan kaya akan hasil alamnya. Disana-sini dijumpai tulisan Arab, di gapura selamat datang, di papan depan kantor-kantor, bahkan di masjid juga tak luput.. hehe. Ada nuansa kental 'islami' di kota ini, membuatku mafhum dengan julukan Serambi Mekkah.

Selesai jum'atan di Masjid Karomah, masjid terbesar di Martapura, kami mampir ke pasar yang terletak tak jauh dari masjid. Umar memborong batu (akik) yang mudah dan murah didapat. "Lumayan, daripada tidak bisa membeli intan, masih bisa dapat batu kecubung". ujarnya. Aku hanya melongo mendengar penjelasan dari penjual batu, sambil pura-pura menerawang warna batu.

baju sasirangan

Sambil lanjut kembali ke masjid untuk mengambil motor, kami mendapati toko pakaian 'sasirangan', baju khas dari Banjar. Modelnya hampir mirip dengan batik, namun warna kuning-hijau-biru yang mendominasinya membuat sasirangan lebih nge-jreng lebih mirip pakaian dari Hawaai. Harga satu bajun rata-rata di atas Rp. 100.000, sedangkan untuk kain mulai Rp. 80.000 ke atas, tergantung motif dan kainnya. Dengan saku pas-pasan, kami hanya bisa berlalu meninggalkan penjual yang kelihatannya juga tak terlalu antusias menawarkan dagangannya.

Tujuan perjalanan kami selanjutnya adalah ke Astambul... (Bersambung)

Mencari Tuhan Ala Al-Hallaj

2011-04-13T10:02:00.000-07:00

Judul Buku: al-Hallaj; Perjuangan Total Mencari Tuhan
Penulis : Muhammad Zaairul Haq
Cetakan: I, 2010
ISBN : 997-860-28784-214
Tebal: 290 halaman
Penerbit : Kreasi Wacana, Yogyakarta
Soft Cover

Doktrin Sufistik-Kontroversial al-Hallaj
Oleh: M Ajie Najmuddin*

Tercampur Ruh-Mu di dalam ruhku, seperti tercampurnya khamer dalam air jernih// Maka apabila menyentuh pada-Mu sesuatu, Menyentuh aku pula// Maka sebenarnya Kau adalah aku dalam segala keadaan. (Thawasin: Al-Hallaj)

Penggalan syair dalam risalah Thawasin di atas, merupakan salah satu ungkapan pemikiran Husain Bin Manshur al-Hallaj, seorang tokoh tasawuf ‘kontroversial’ yang mesti mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis; hukuman pancung kepala. Hampir sama nasibnya dengan Syekh Siti Jenar di Indonesia yang mengajarkan konsep ajaran manunggaling kawula gusti, keduanya mesti meninggal sebagai seorang terhukum di tangan penguasa karena kebenaran yang ia yakini. Kebenaran yang menurut orang pada umumnya, justru dianggap sebagai suatu bentuk kesesatan. Pada akhir hayatnya yang dramatis, Al-Hallaj dibunuh oleh penguasa dzalim ketika itu, di dekat gerbang Ath-Thaq, pada hari Selasa di bulan Dzul Qa’dah tahun 309 H.

Kelak pada perkembangannya, teori-teori Tasawuf yang diungkapkan oleh Al-Hallaj, berkembang lebih jauh, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Araby, Al-Jiily, Ibnu Athaillah as-Sakandary, bahkan gurunya sendiri Al-Junaid punya Risalah (semacam Surat-surat Sufi) yang pandangan utuhnya sangat mirip dengan Al-Hallaj. Sayang Risalah tersebut tidak terpublikasi luas, sehingga, misalnya mazhab Sufi Al-Junaid tidak difahami secara komprehensif pula. Menurut Prof Dr. KH Said Aqiel Siraj, “Kalau orang membaca Rasailul Junaid, pasti orang akan faham tentang pandangan Al-Hallaj.

Setidak-tidaknya ada tiga kelompok besar dari kalangan Ulama, baik fuqaha’ maupun Sufi terhadap pandangan-pandangan Al-Hallaj ini. Mereka ada yang langsung kontra dan mengkafirkan; ada pula yang secara moderat tidak berkomentar; dan ada yang langsung menerima dan mendukungnya.

Konsep hulul dan wihdatu al-adyan yang ia kenalkan, serta beberapa ungkapannya yang sangat kontroversial, diantaranya: “ana al-haqq” (Aku adalah kebenaran mutlak atau Tuhan), mendapat reaksi keras dari para ulama syari’at. Ungkapan tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran tauhid. Paham ittihad ini, sebetulnya sudah lebih dulu dikenalkan oleh Abu Yazid Busthomi, yakni konsep tajrid fana fit tauhid. Dibayangkan olehnya, bahwa itu adalah sebuah jalan untuk memenuhi Tuhan dengan tanpa perantaraan apapun juga. Seperti seekor ular yang apabila sudah terbebas dari sarungnya barulah dia dapat mengetahui zat yang sebenar-benarnya.

Pencapaian kondisi semacam itu hanya bisa dipenuhi oleh orang yang bersih hatinya dan senantiasa hidup dalam kesucian rohani, maka ia bisa mengikat ke dalam alam taqarub, berdekatan dengan Tuhan. Konon, orang yang demikian itu telah mesra dan telah pijar dalam zat Tuhan, fana (estase) dalam dirinya dan Tuhan. Dalam keadaan demikian, orang itu sampai kepada tingkat hulul, ke dalam tingkatan kesatuan antara Khalik dan makhluk. Ia tidak sadar akan dirinya, dan segala ucapannya telah berpindah dari ucapan manusia kepada ucapan Tuhan.

Dalam buku yang ditulis oleh M Zaairul Haq, seorang penulis muda alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, akan dikupas lebih dalam lagi mengenai pemikiran al-hallaj, dengan tujuan diantaranya agar kita bisa mendudukkan pemikirannya tidak hanya pada satu posisi tetapi dengan melihat dari berbagai paradigma, dan juga tulisan di buku ini semoga bermanfaat dan semakin memperkaya khazanah keilmuan kita, khususnya dalam memahami falsafah tasawuf.

*Penulis adalah pegiat komunitas ‘Ayo Moco, tinggal di Solo
(Artikel ini juga dimuat di HOKI, 11-Apr-2011, 18:18:06 WIB)

Silsilah Keluarga... (Catatan Kesunyian: 3)

2011-04-10T08:06:00.000-07:00

Barusan temanku ribut, ia diminta unutuk bikin proposal keluarganya yang seabrek (Se-Indonesia Raya) katanya... haha Tapi berbicara tentang keluarga, apalagi keluarga besar, memang penting untuk sering-sering berkumpul. Bukan hanya untuk sekedar arisan keluarga, tapi lebih untuk selalu mengingatkan bahwa aku-kamu-kita-dia-mereka ini, ternyata satu keluarga. Ya minimal, kalau diurutkan ke atas terus sampai kepada 'Mbah' Nabi Adam.

Disamping pertemuan tadi, penting juga untuk mencatat silsilah atau urutan keluarga keluarga. Semisal saya sendiri (baru hapal sampai kakek ke-3); M. Ajie Najmuddin bin Imam Shodiq bin Solihin bin Mas'ud bin Ali bin ???, Dari sini saya berpikir, kalau saya saja cuma bisa hapal sampai segitu, bagaimana nanti dengan anak dan cucu saya? :)

Bisa jadi, kalau tidak pernah dibudayakan menulis silsilah keluarga ini, nantinya mereka cuma hapal sampai kakek mereka (ayah saya). atau bahkan cucu saya, lupa dengan nama saya. waduhhh... bukan apa-apa, saya juga ingin nama saya disebut dalam doa-doa mereka.

Dan konon, bagi siapa yang menyebut (bertawasul) kepada 7 nama kakeknya, dalam setiap doanya, insyallah akan dikabulkan doa tersebut oleh Allah. Akan lebih baik lagi, kalau bisa menyebut sampai Nabi Adam, hehe..

...

Bagaimana dengan anda? apakah sudah memiliki catatan silsilah keluarga anda?

Kaplingan, 10//4/11

Invasi.. (Catatan Kesunyian: 2)

2011-04-10T04:07:00.000-07:00

Perjalanan bersama anak-anak pagi ini terasa membosankan. Sampai akhirnya sampailah kami pada sebuah rumah, satu-satunya bangunan di pinggiran bukit-bukit berkapur.

Bangunan itu dikelilingi pagar setinggi dada orang dewasa. 5 kawanan anak itu, hanya bisa mengintip dari sela-sela pintu kayu. Di dalamnya, ada dua mainan 'mewah' bagi mereka, mereka ingin segera masuk, tapi apa daya tubuh mereka hanya setinggi pagar tembok itu. Hampir semua pasrah, hanya sebagian ada yang merengek tetap ingin masuk.

Tak tega dengan rengekan mereka, aku terpaksa turun tangan. Kuangkat satu anak menaiki tembok. Satu anak berinisiatif untuk naik sendiri dengan berpijak pada sebuah batu di sebelah kiri pintu. Susah payah ia berusaha, sampai akhirnya berhasil, ia berteriak kegirangan, bukan karena berhasil naik, tapi karena mainan 'langka' itu sekarang tepat di hadapannya.

....

Minggu pagi, sekawanan anak 'menginvasi' sebuah rumah, satu-satunya bangunan yang memiliki alat permainan 'langka' di daerah ini. Mereka mulai menyerbu 'bola dunia', sebagian tengah asyik bermain 'prosotan'. Kami-lah pemilik dan penguasa bangunan yang penuh mainan ini... Namun, hanya di Minggu pagi.

Watubonang, 10/4/11

Kelahiran.. (Catatan Kesunyian: 1)

2011-04-09T04:03:00.000-07:00

Hari menjelang senja, waktunya untuk bersiap menyambut petang. Fase yang terus berulang dalam kehidupan kita pada umumnya. Menyalakan lampu, melawan kegelapan. Terhanyut kembali dalam kesunyian malam.

Namun, keheningan itu sedikit terusik, teriakan 'tetanggaku' di belakang rumah, memecah kedamaian. Makin lama, 'teriakannya' makin keras, makin keras... sampai akhirnya terdengar lirih, namun seketika itu juga muncul 'erangan' kecil, kedua suara itu kemudian bersahutan, mengiringi pergantian waktu.

...

Rupanya ada yang baru melahirkan, tak jelas laki-laki atau perempuan, karena di ruang itu tidak terdapat penerangan. Bayi itu terlahir yatim, karena ayahnya sudah mati beberapa bulan yang lalu. Matinya pun mengenaskan, digorok lehernya... sadis bukan.

Si Ibu tak pernah berpikir bagaimana nanti ia memelihara anaknya, bagaimana memberi makan anaknya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana anaknya bisa lahir dengan selamat... sungguh mengharukan.

...

Perlahan, bayi itu mulai belajar berdiri?? jatuh lagi... berdiri menjejakkan kedua kakinya... jatuh lagi... begitu seterusnya, sampai akhirnya ia berhasil menjejakkan keempat kakinya, sembari merengek: "Embeeekkkkkk....".

Kalimangir, 9/4/11

Resensi Buku :Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi

2011-04-06T15:57:00.000-07:00

Judul: Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama
Penulis: Syaikh Idahram
Tebal: 278 hlm
Ukuran: 13,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-602-8995-00-9
Terbit: Cetakan I, 2011
Penerbit: Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
Peresensi: M. Ajie Najmuddin*

KH Said Agil Siroj, dalam kata pengantar beliau di buku ini mengungkapkan bahwa kemunculan Salafi Wahabi di abad ke-18 M meskipun tidak termasuk ke dalam golongan Khawarij, tetapi antara keduanya, ada beberapa kesamaan. Kelompok Wahabi, seperti hendak mengulangi sejarah kekejaman kaum Khawarij, yang muncul jauh sebelumnya pada tahun ke-37 Hijriah, tatkala melakukan pembongkaran tempat-tempat bersejarah Islam dengan dalih memerangi kemusyrikan. Tak cukup dengan tindakan itu, mereka bahkan tak segan untuk membantai terhadap sesama umat muslim sendiri, bahkan para ulama yang tidak sejalan dengan pemikiran (sempit) mereka.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok–kelompok ekstrim tersebut secara langsung telah mencoreng nama Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan tidak mengajarkan umatnya untuk berbuat kerusakan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an, “Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77). Apa yang dipaparkan dalam buku ini, tentang sejarah tindakan ‘merusak’ yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi ini tidak boleh kita lupakan dan mesti kita waspadai.

Lantas siapakah sebenarnya kelompok Salafi Wahabi yang dimaksud dalam buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama ini? Penulis buku, Syaikh Idahram, menjelaskan bahwa nama wahabiyah ini dinisbatkan kepada Muhammad ibnu Abdul Wahab, yang lahir pada tahun 1115 H dan wafat pada tahun 1206 H. Adapun kata Salafi, berasal dari kata as-salaf yang secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Adapun secara terminologis, as-salaf adalah generasi yang dimulai dari para sahabat, tabi’in dan tabi’at tabi’in. Mereka adalah generasi yang disebut Nabi Saw sebagai generasi terbaik.

Namun demikian, penggunaan istilah Salafi tersebut oleh sebagian kelompok Islam tertentu dijadikan propaganda. Mereka melakukan klaim dan mengaku sebagai satu-satunya kelompok salaf. Ironisnya, mereka kemudian menyalahkan dan bahkan mengkafirkan muslim lain yang amalannya ‘tidak sesuai’ dengan paham yang mereka anut. Mereka menganggap sesat terhadap umat muslim lain, yang dianggap melakukan perbuatan bid’ah, semisal ziarah kubur mereka tuduh sebagai perbuatan syirik.

Lebih dari itu, sederet data dan fakta penyimpangan serta rentetan sejarah pembunuhan yang terpapar dalam buku ini, menyisakan sejumlah pertanyaan, apakah tindakan mereka tidak menyalahi ajaran Islam sebagai “rahmat bagi semesta alam”?

Kita pasti akan miris, ketika membaca tulisan tentang sejumlah tindakan kelompok Wahabi yang melakukan banyak pembantaian terhadap umat Islam serta ulamanya. Seperti yang mereka lakukan tatkala menyerang kota Thaif, Uyainah, Ahsaa, bahkan Makkah dan Madinah, juga tak luput dari sasaran keganasan mereka. Sayid Ja’far Al-Barzanji dalam salah satu bukunya menuturkan, ketika Wahabi menguasai Madinah, mereka merusak rumah Nabi saw, menghancurkan kubah para sahabat, dan setelah melakukan perusakan tersebut mereka meninggalkan Kota Madinah dalam keadaan sepi selama beberapa hari tanpa azan, iqamah, dan shalat.

Apabila ditelisik lebih dalam setidaknya ada dua faktor penyebab kemunculan kelompok seperti Wahabi. Pertama, pada dasarnya kemunculan mereka bermula dari sejarah pertarungan pengaruh dan kekuasaan (politik). Muhammad bin Abdul Wahab yang terusir dari kaumnya, kembali mendapat angin segar ketika bertemu dengan penguasa Dir’iyah, Muhammad ibnu Saud. Ajaran Wahabi akan terlindungi manakala bernaung dalam kekuatan penguasa, di sisi lain kekuasaan akan semakin menancapkan kukunya tatkala mendapat legitimasi ajaran agama. Jadi perjuangan Wahabi bersama ibnu Saud, bisa dikatakan tak lebih hanya pertarungan perebutan kekuasaan yang berkedok agama.

Faktor lain yang mendasari tindakan ekstrim mereka, diantaranya juga karena pemahaman mereka yang kaku dalam memahami teks-teks agama (tekstual), sehingga cenderung terjerumud dalam memahaminya. Misalnya, mereka sangat kaku dalam memahami perintah-perintah Rasulullah saw. Paradigma ini yang kemudian menyebabkan mereka dengan mudahnya menyalahkan dan mengkafirkan umat muslim lain.

Penulisan buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulama ini adalah untuk menjelaskan semua itu secara ilmiah, dengan bukti yang kuat baik secara aqli dan naqli. Buku ini menyingkap hal-hal penting dibalik wabah takfir (pengkafiran), tasyrik (pemusyrikan), tabdi' (pembid'ahan) dan tasykik (upaya menanamkan keraguan) terhadap para ulama ahlussunnah wal jama'ah yang marak menjamur akhir-akhir ini. Semuanya disuguhkan secara sistematis namun ringan. Buku ini tidak hendak bertujuan untuk memecah belah persatuan umat Islam, tetapi lebih merupakan sebuah upaya untuk mengingatkan akan bahaya dan menyadarkan umat dari paham-paham ekstrim tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, semestinya memberikan perhatian tegas dan serius dalam upaya untuk mencegah dan menghentikan pengaruh pemahaman yang dapat mengarah pada tindakan terorisme dan eksklusivisme semacam ini, yang pada akhirnya dapat mengancam persatuan umat. Dalam salah satu komentar para tokoh tentang keberadaan buku ini, ketua MUI, KH Ma’ruf Amin menegaskan, “Dengan membaca buku ini diharapkan seorang muslim meningkat kesadarannya, bertambah kasih sayangnya,lapang dada dalam menerima perbedaan dan adil dalam menyikapi permasalahan”.

Dan memang bagi para pembaca dari kalangan luar Wahabi, buku ini dapat memberikan informasi yang cukup, sehingga dapat mengetahui bahaya pengaruh serta mengetahui ciri paham ekstrim. Sedangkan bagi para simpatisan wahabi, buku ini juga dapat menjadi sumber informasi yang jelas, sehingga mereka akhirnya tahu dan sadar akan sejarah paham yang mereka anut. Semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah Swt untuk senantiasa tetap menuju ke jalan yang lurus dan benar.

*Penulis adalah Aktivis PMII Solo (Artikel ini juga dimuat di NU Online, 28 Maret 2011)

Membangun Berperspektif Ekosob

2011-04-02T00:21:00.000-07:00

Oleh: M Ajie Najmuddin*

Masih kita ingat, beberapa waktu lalu, beberapa kalangan menyoroti proyek pembangunan videotron yang dianggap mubazir. Mereka menilai Pemkot Solo mengalahkan hal lain yang jauh lebih penting, semisal untuk pembangunan ruangan khusus untuk ibu menyusui di tempat umum. Hal yang menjadi sorotan beberapa kalangan tersebut, memang tengah menjadi kegelisahan kita bersama. Kasus videotron tersebut hanya menjadi salah satu contoh, beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemkot seringkali melupakan hal-hal yang semestinya diutamakan (prioritas) untuk dilaksanakan.

Unsur prioritas ini merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang dalam upaya pemenuhan hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Jadi dalam tataran praktis kebijakan, semisal antara kebijakan pemenuhan hak kesehatan atau pembangunan videotron, manakah yang harus didahulukan antara keduanya? Atau dalam hal yang sama, antara pembangunan city walk dengan renovasi Masjid Agung, manakah yang harus diprioritaskan? Kalau kita boleh menilai, keduanya memang sama-sama penting, namun kembali kepada persepektif prinsip prioritas, bahwa selalu ada hal yang didahulukan, mengingat kepentingannya yang lebih besar.

Selain prinsip prioritas tadi, juga terhadap hak menentukan nasib sendiri (self determination). Ini menjadi hal penting sebagai bagian dari hak dasar dari negara yang berdaulat untuk mampu membina integritas teritorialnya. Implikasinya pada hak Ekosob adalah, menjadi hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan ekonomi, sosial dan budayanya, termasuk kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.

Prinsip ketiga adalah prinsip non-diskriminasi. Di dalam prinsip ini telah disebutkan di atas, bahwa negara memiliki kewajiban sesegera mungkin memenuhi hak ekosob bagi warganya. Prinsip keempat, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak Ekosob warganya. Dalam konteks ini maka negara diletakkan sebagai aktor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (duty holders) mewujudkan hak-hak Ekosob. Sementara, warga negara adalah pemegang hak (rights holders).

Dalam praktiknya, khususnya di negara-negara dunia ketiga, hak Ekosob biasanya terabaikan. Indonesia, dalam konteks ini, merupakan salah satu bagian dari negara yang belum memaksimalkan diri menjamin hak ekosob. Implementasi dari UU ini belum banyak diwujudkan ke dalam kebijakan-kebijakan baik di tingkatan pusat maupun daerah. Lantas bagaimana seharusnya implementasi atau pemenuhan hak Ekosob ini?

Edukasi dan Integritas

Apa yang telah diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekosob, semestinya bisa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti juga di level pemerintah pusat, di daerah dimungkinkan semua kelembagaan pemerintahan yang ada untuk dapat berkontribusi mendorong pemenuhan hak Ekosob. Pemerintah daerah, baik di Kota Solo maupun di daerah lain, semestinya merumuskan strategi legislasi daerah, yang kemudian diharapkan mampu mendorong terbentuknya berbagai peraturan daerah yang pro-Ekosob.

Dalam konteks prioritas kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga perlu mempertimbangkan penyusunan anggaran yang memenuhi kepentingan dan pemenuhan hak Ekosob serta menjadikannya sebagai skala prioritas yang utama. Anggaran yang bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan warga, mesti lebih diprioritaskan dibanding hanya untuk pembangunan fisik kota semata. Apalah arti indahnya wajah daerah atau kota, jika warga tidak sejahtera.

Disamping tindakan dalam ranah pemangku kebijakan tersebut, unsur edukasi dan keterlibatan masyarakat juga tidak boleh dilupakan. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan mutlak harus tetap dilaksanakan. Masyarakat juga berhak tahu mengenai hak Ekosob ini. Karena di satu sisi, pada umumnya belum banyak masyarakat yang mengetahui akan keberadaan atau jaminan tentang hak Ekosob ini. Mereka lebih banyak mengetahui dan memperhatikan hak sipil dan politik.

Untuk itu, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media maupun forum pertemuan warga. Dari proses itu, warga juga bisa turut serta dalam pemenuhan Ekosob, kemudian mereka mengetahui siapa saja yang menjadi bagian dari pemenuhan hak Ekosob ini. Lalu bagian mana yang menjadi wewenang dan tanggung jawab negara, masyarakat dan individu. Pada intinya, sinergitas peran semua pihak diharapkan bisa mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berperspektif Ekosob. -

*(Dimuat di Harian Solopos, 29 Maret 2011)

Peringatan Haul Habib Hasan bin Husein Alaidrus

2011-03-26T01:58:00.000-07:00

(Solo),- Syai’lillah ya Aidrusi, Syai’lillah muhyinnufusi, Syai’lillah syamsusyumusi, al-madad ya aidrusi... Lantunan bait-bait penggalan syair dan puji-pujian tersebut mewarnai acara peringatan haul Habib Hasan bin Husein bin Abdullah Alaidrus yang berlangsung semalam (25/3) di kediaman putra beliau, Habib Husain bin Hasan Alaidrus di daerah Pasar Klliwon, Solo. Acara diawali dengan pembacaan kitab maulid simtudurar dan yasinan, dan diisi dengan ceramah oleh Habib Alaidrus dan Habib Muhsin Al-Jufri dari Solo.

Dalam ceramahnya Habib Alaidrus mengatakan, "Peringatan haul ini, agar kita mengenal dan mengetahui mereka. Supaya kita terselamatkan dari fitnah yang merongrong agama islam." Peringatan haul ini memang bertujuan disamping untuk mendoakan mengingat perjuangan para orang-orang salih yang sudah meninggal, juga agar kita terselamatkan dari fitnah zaman akhir.

Dalam acara tersebut dikisahkan tentang manaqib Habib Hasan. Habib Hasan Alaidrus, merupakan salah seorang tokoh pendakwah Islam yang hijrah ke Kota Solo. Beliau lahir di Tarim, Yaman. kepindahan beliau ke Solo tak lepas dari pamannya, Habib Muhammad bin Husein Alaidrus (Habib Neon). Hasan kecil tumbuh berkembang dan mendapatkan pendidikan langsung dari kedua orang tuanya.

Setelah dewasa beliau dikenal memiliki pandangan luas tapi kuat dalam berprinsip. Dalam berbagai ilmu diantaranya ilmu Nahwu dan fiqh,beliau menjadi rujukan dari berbagai madzhab. Oleh beberapa ulama beliau disebut sebagai Waliyyul mastur (wali yang tersembunyi). Semasa hidupnya, beliau menghasilkan beberapa karya diantaranya adalah Kitab bulughul murad wasiyyatil aulad yang berisi syair dan terkandung banyak hikmah dan nasehat di dalamnya. Habib Hasan wafat pada malam Jumat 25 Mei 1974. Jasad beliau dimakamkan di Pemakaman Tipes, Solo.

Acara haul ini bersamaan pula dengan acara haul Habib Ali Al-Habsyi (Pengarang Simtudurar), yang sedianya akan dilaksanakan pada hari ini di Masjid Riyadh, Solo. Haul kedua tokoh tersebut secara rutin diadakan setahun sekali setiap tanggal 20 Rabi'ul Akhir dan menjadi event akbar para peziarah dan pecinta dzurriyah Rasul saw.

Serba-Serbi Kongres... (1)

2011-03-25T18:18:00.000-07:00

Acara kongres ke-XVII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Banjarbaru (Kalsel) yang telah berakhir pada pekan kemarin, meninggalkan kesan tersendiri di masing-masing peserta, termasuk saya yang beruntung bisa ikut hadir dalam kegiatan akbar PMII tersebut. Letupan kemarahan, Kebanggaan, kebahagiaan, dan kesedihan bercampur, terangkai dalam seluruh prosesi acara.

Dimulai dari acara pembukaan kongres, Rabu (9/3), yang dihadiri oleh kader-kader PMII se-Indonesia, para alumni dan pembina. Turut hadir pula salah satu pendiri PMII (KH. Nuril Huda Suaidi), Gubernur Kalsel dan Menegpora Andi Mallarangeng.

Ada perasaan bangga bercampur haru, tatkala berkumandang lagu Indoensia Raya dan 'lagu kebangsaan' (mars) PMII. Bagaimana tidak, hampir seluruh kader PMII se-nusantara hadir di sini, dengan khidmat nan lantang menyuarakan satu suara:

"...untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku, inilah kami wahai Indonesia,
satu angkatan dan satu jiwa, putera bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka...."

Acara pembukaan secara resmi ditandai dengan ditabuhnya gong oleh Menegpora, mewakili Presiden SBY yang sedianya hadir untuk membuka acara.

Gong...!!! Genderang tanda dimulainya perhelatan akbar PMII telah ditabuh dan 'pertarungan' segera tersaji dalam arena kongres PMII ke-XVII.

PMII dan NU

2011-03-25T16:33:00.000-07:00

Oleh: M Ajie Najmuddin

Acara Kongres XVII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah berlalu. Berbagai gagasan dan wacana terkait PMII mulai muncul baik dari hasil diskusi di forum seminar hingga obrolan di warung kopi. Penulis mencermati setidaknya ada tiga hal yang menjadi perbincangan besar di antara para peserta.

Pertama, sistem pengkaderan PMII. Ini terkait bagaimana membangun ruang dan pola pengkaderan di PMII. Kedua, paradigma pergerakan. Ketiga, wacana untuk 'menyatukan' kembali PMII menjadi salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (banom NU).

Adalah wacana ketiga yang paling banyak disinggung, mulai dari acara pembukaan hingga seminar terakhir. Slamet Effendi Yusuf, alumni PMII dan sekarang pengurus PBNU, melontarkan kembali wacana tersebut kepada para kader PMII. Bahwa konteks PMII menyatakan independen terhadap NU pada saat itu, lebih kepada keinginan PMII untuk tidak terjebak ke dalam arah politik praktis. NU pada saat itu memang tengah asyik dalam aras politik nasional sebagai salah satu partai politik yang memiliki dukungan massa yang cukup besar.

Keinginan untuk menjadi independen tersebut semakin menguat, pada dasawarsa 70-an, ketika rezim Orde Baru mulai mengerdilkan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan isu back to campus serta organisasi-organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis.

14 Juli 1971 melalui Mubes di Murnajati, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun (terkenal dengan Deklarasi Murnajati). Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII.

Namun, pada perkembangannya dalam Muktamar Situbondo tahun 1984, NU kemudian juga menegaskan komitmen kembali ke khittah, untuk tidak lagi aktif dalam politik praktis. Dalam konstelasi situasi ini kemudian mencuat pertanyaan: apakah PMII akan kembali bergabung dengan NU? Atau tetap mempertahankan komitmennya untuk tetap independen?

Pertanyaan di atas sedikit terjawab ketika PMII kemudian menegaskan kembali sikap independensi menjadi interdependensi terhadap NU. Yakni, secara struktural kelembagaan PMII tidak terikat kepada NU. Tapi secara ikatan teologis dan kultural, relasi atau hubungan PMII dan NU tidak dapat terpisahkan.

Sinergitas Gerakan

Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir ini lebih tampak hanya secara organisatoris formal saja. Sebab kenyataannya, keterpautan moral, kesamaan background, pada hakekat keduanya susah untuk direnggangkan. Tak dapat dipungkiri, bila dilihat dari akar historitas, kelahiran PMII tak bisa dipisahkan dari lingkup NU. Meskipun PMII pernah menyatakan independen tehadap NU, tetapi pada hakikatnya landasan ideologi ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) yang diusung PMII masih selaras dengan landasan ideologi NU. Lebih dari itu, hubungan PMII dengan NU merupakan relasi strategis, bukan semata-mata karena ikatan teologis dan kultural, melainkan karena secara sosio-ekonomi dan sosio-politik, antara PMII dengan NU memiliki banyak kesamaan. Selain itu tidak boleh diingkari bahwa pada hakikatnya titik keberangkatan PMII adalah dari akar NU.

Memperkuat hubungan dengan Nahdlatul Ulama semestinya diarahkan dari visi kebangsaan. Bagaimanapun NU adalah ormas keagamaan yang paling tegas dalam menyatakan visi nasionalismenya. Visi ini sama dengan visi di PMII. Selain itu, hubungan diarahkan untuk membentuk pola ikatan yang lebih massif dari proses berbangsa yang tengah dibangun PMII. Sebagaimana PMII, NU memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi perekat bangsa ini, mengingat secara tradisi, Islam di Indonesia pada dasarnya direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama.

Titik persoalannya, basis NU baru terdapat di Jawa, sementara luar Jawa belum mendapat perhatian yang cukup. Apabila basis di luar Jawa dikembangkan secara serius, PMII dan NU akan menjadi kekuatan strategis. Semisal di beberapa daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki nuansa kultur 'Islam-Indonesia' yang kental, ini bisa menjadi pijakan awal hubungan tersebut.

Setidaknya ada tiga hal yang bisa digali dari arah perjuangan bersama antara PMII dan NU. Pertama, ideologis. Dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII memilih Aswaja sebagai pendekatan berpikir dalam menghayati dan memahami keyakinan beragama. Dalam hal ini, PMII selaras dengan perjuangan NU. Islam Aswaja yang dikenal memiliki semangat nilai tawasuth (moderat), al-hurriyah (kemerdekaan), tasamuh (toleransi), i'tidal (keadilan), al-hurriyah (persamaan), dan al-sulh (nilai perdamaian) merupakan landasan penting di tengah kenyataan masyarakat Indoensia yang serba majemuk ini. Nilai-nilai ini-lah yang semestinya menjadi perjuangan bersama (universal), tidak hanya PMII dan NU, tetapi juga setiap elemen lain dalam komponen bangsa ini.

Kedua, aspek sosiologis. Hubungan dalam pengertian yang tidak bersifat organisatoris. Apalagi bila dihubungkan dengan kesamaan sosio-ekonomi, sosio-kultur, dan sosio-politik antara PMII dengan NU. Ketiga, aspek teknis. Bahwa di setiap lembaga, masing-masing pasti memiliki program kegiatan. Di NU misalnya, memiliki program kegiatan yang meliputi banyak aspek, semisal di pendidikan, kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain sebagainya. Di ruang-ruang itulah, PMII dengan NU bisa saling mengisi. Ketiga hal tersebut, minimal bisa menjadi bukti ketegasan komitmen interdependensi PMII dengan NU.

Pada akhirnya, betapapun PMII mandiri, ideologi PMII tidak akan lepas dari faham ahlussunnah wal jamaah yang juga merupakan ciri khas NU. Ini berarti secara kultural- ideologis, PMII dengan NU tidak bisa dilepaskan. Ahlussunnah wal jamaah merupakan benang merah antara PMII dengan NU. Dengan Aswaja pula, PMII membedakan diri dengan organisasi lain.

Satu hal yang patut kita ingat adalah, bukan persoalan menjadi banom atau tidak menjadi banom, tetapi bagaimana PMII, NU, dan kita semua bisa tetap berkomitmen dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

*Penulis adalah aktivis PMII Solo
(tulisan ini dimuat di rubrik Kolom NU Online 21 Maret 2011)

PKL Dr Radjiman Tolak Relokasi

2011-02-18T00:00:00.000-08:00

(Harian JS)LAWEYAN—Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Dr Radjiman, Laweyan, Solo menolak rencana relokasi atau pasarisasi oleh Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo. Relokasi mereka anggap akan mematikan mata pencaharian mereka.
Kepada Jogosemar, Sabtu (19/2), Ketua Paguyuban PKL DrRadjiman ”Ranggalawe”, Muhammad Mukti, mengatakan, dari 47 anggota paguyuban, semua sepakat menolak rencana relokasi itu.
Rencananya, PKL akan direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo, sekitar April 2011 mendatang. Penolakan tersebut, dilatarbelakangi oleh ketakutan PKL, akan kehilangan pelanggan dan sepinya Pasar Klithikan Notoharjo.
”Beberapa pengalaman PKL daerah lain yang dipasarisasi, telah mengalami gulung tikar, karena pasar tempat relokasi begitu sepi dari pengunjung. Untuk itu, kami enggan di pindah ke pasar, karena kami tidak ingin menjadi korban selanjutnya,” katanya.
”Seharusnya Pemkot memikirkan nasib PKL, jika pasarisasi dilakukan, sama halnya dengan menambah pengganguran,” katanya lagi.
Menurut Mukti, selama ini PKL Dr Radjiman tidak mengganggu arus lalu lintas. Namun, jika PKL dituding mengganggu keindahan, dia menantang DPP untuk menatanya, dengan cara membangunkan shelter, bukan memindahkannya.
”Selama ini, Pemkot atau DPP belum melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada PKL. Padahal, kami berharap DPP bisa turun ke lapangan menemui kami dan dapat berembuk tentang rencana relokasi itu,” ujarnya.
”Sehingga nanti dapat ditemukan solusi atau kesepakatan antara Pemkot dan PKL, serta menghasilkan keputusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.”
Tidak adanya upaya pendekatan itulah, menurutnya, bisa memunculkan kesalahpahaman antara Pemkot dengan PKL. Jika memang PKL harus ditata, pihaknya akan bersedia untuk ditata, namun tidak untuk direlokasi.
Sementara itu, Kepala DPP Solo, Subagiyo mengatakan, selain PKL Jalan Dr Radjiman, rencananya PKL Jalan Veteran Solo, juga akan direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo.

oleh : Anisaul Karimah

Kisah Petualangan Odysseus

2011-02-08T10:10:00.000-08:00

Judul Buku : The Odyssey of Homer

Penulis : Homer

Penerjemah: A. Rachmatullah

Penerbit: Oncor Semesta Alam

Kategori : Novel (Fiksi)

ISBN/EAN : 978-602-96828-6-1

Tahun Terbit : 2011

Panjang x lebar Buku : 13 x 20 cm

Jumlah Halaman : vi + 322 halaman

Soft Cover

Home Sweet home, itulah yang menjadi alasan utama Odysseus untuk kembali pulang ke negerinya, setelah mengalami banyak peristiwa sepulan dari Perang Troya. Dalam kisah sebelumnya di Iliad, diceritakan Odysseus berlayar ke Troy memimpin armada perang Ithaca untuk membantu Raja Agmemnon dalam misi penaklukan bangsa Troya. Bersama sahabatnya, Achilles, ia menjadi pahlawan dalam Perang Troya.

Perang Troya, yang sangat terkenal dan telah banyak memberi inspirasi dunia itu memakan waktu 20 tahun lamanya: 10 tahun pertama dihabiskan untuk mengumpulan armada perang (pihak Yunani) dan 10 terakhir dihabiskan di medan perang, hingga akhirnya, berkat ide cemerlang Odysseus, Troy dapat ditaklukkan.

Setelah berhasil menaklukkan Troy, namun sayangnya dalam perjalanan pulang mereka tidak seperti yang mereka bayangkan. Para dewa marah karena tindakan brutal mereka menghancurkan kuil-kuil ketika mereka membumi hanguskan Kota Troya, dan banyak prajurit yang ditakdirkan mati dalam perjalanan pulang: Odysseus tersesat selama sepuluh tahun lamanya, mengalami banyak penderitaan dan kehilangan semua anak buahnya.

Melalui cerita ini, Homer sebetulnya hendak mengajarkan kepada kita untuk bisa berlaku dengan benar dalam setiap tindakan kita. Dalam hidup kita juga mengenal istilah karma, atau balasan yang kita terima atas perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kesulitan yang dialami oleh Odysseus dan pasukannya, merupakan balasan atas perbuatan mereka yang banyak menghancurkan kuil-kuil.

Akhirnya, setelah beberapa tahun Odysseus bertemu kembali dengan istrinya. Namun tak dinyana, Telegonus, putra Odysseus dari Circe, datang menyerbu Ithaca. Telegonus mengira Ithaca adalah Corcyra. Odysseus dan Telemachos mempertahankan negeri mereka, dan Telegonus tidak sengaja membunuh ayahnya. Telegonus membawa mayat ayahnya ke pulau Aiaia dan membawa serta Penelopeia dan Telemachos. Circe lalu menjadikan mereka dewa, dan ia menikah dengan Telemachos, sementara Telegonus menikah dengan Penelopeia.

Ini adalah kisah di mana Perang Troy dalam Mitologi Yunani berakhir. Menurut versi Roma, Odysseus tidak mati dengan cara demikian: beberapa tahun setelah bersatu kembali dengan istrinya, Odysseus pergi mencari negeri kedamaian; setelah menyeberangi Pilar Hercules ia tiba di muara sungai Tagus di mana terdapat kota Lisbon.

Buku The Odyssey of Homer ini merupakan kelanjutan dari kisah epik The Iliad, yang ditulis oleh penyair besar asal Yunani, Homer. Tentang Homer sendiri, Tidak banyak yang diketahui tentang dirinya. Kita hanya tahu Homer berusia panjang, hidup dalam kemiskinan dan mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya, dan ia bisa bertahan hidup dengan membacakan puisi-puisinya di setiap daerah yang ia singgahi. Setelah kematiannya, Homer mendapat penghargaan yang sangat besar dari dunia. Lima puluh kota di Yunani mengklaim diri sebagai tanah kelahirannya; namun sebagian besar kalangan menganggap pulau Chi’os adalah negeri kelahiran Homer.

Iliad dan Odyssey tetap menjadi kisah yang digemari di dunia selama berabad-abad dan telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa, termasuk buku The Odyssey of Homer yang diterbitkan penerbit ONCOR ini, adalah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indoensia. Kisah tentang kehebatan ekspedisi bangsa Yunani ke Timur dan nasib malang sebagian besar pemimpin ekspedisi itu telah menyebar di Yunani dari generasi ke generasi dalam bentuk sajak-sajak pendek selama ratusan tahun sebelum Iliad dan Odyssey digubah oleh Homer. Namun Homer tidak sekedar menggabungkan sajak-sajak itu; ia memilih, mengatur, menambahkan, dan menyempurnakannya menjadi hasil final dengan bakatnya yang jenius.

Buku ini hadir untuk memberikan warna berbeda dalam dunia sastra. Kisah epik sepanjang masa yang tak akan didapatkan dalam khasanah kebudayaan lain Yunani, sebagai salah satu penyumbang kebudayaan sastra dunia selalau menjadi perhatian dengan berbagai macma cerita yang tak akan pernah habis untuk dibahas. Para peminat sastra tentunya akan dengan senang hati menyambut buku yang diterjemahkan pertama ini dalam bahasa Indonesia.

Oleh: M Ajie Najmuddin*

*Pegiat Komunitas ‘Ayo Moco’, di Solo

Mengenal Lebih Dekat Pemikiran Islam Liberal

2011-02-08T10:06:00.000-08:00

Resensi Buku: IslamLiberal; Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002
Penulis: Dr. Zuly Qodir
Tebal: xxx + 310 halaman
Ukuran: 14,5 x 21 cm
Terbit: Cetakan I, Desember 2010
ISBN: 978-979-25-5338-3
Penerbit: LKiS Yogyakarta

KabarIndonesia - Buku yang ditulis, dengan studi pemikiran Islam tahun 1990-an sampai 2001 ini, sebenarnya memberikan gambaran bahwa dari institusi yang sama dengan guru intelektual yang semula sama, akhirnya juga menghadirkan corak intelektual yang beragam. Keragaman pemikiran Islam itulah yang memberikan kekayaan dalam khazanah studi pemikiran Islam Indonesia. Pemikiran Islam Indonesia tidak pernah tunggal dan berhenti pada satu pendulum saja. Dia terus bergerak dan beragam coraknya, sekalipun dikatakan dalam satu kerangka atau karakteristik pemikiran.

Menurut penulis buku ini, ada beberapa corak pemikiran baru Islam di Indonesia. Pertama, corak neo-modernisme, yang memiliki asumsi dasar bahwa Islam harus dilibatkan dalam perdebatan-perdebatan dengan modernitas. Kedua, corak sosialisme-demokrasi, yakni pemikiran yang memiliki bahwa Islam pada dasarnya membawa misi sosialisme sehingga Islam harus mampu memberi makna pada kehidupan sosial, mampu mentransformasikan masyarakat dengan pelbagai aspeknya. Beberapa pemikir yang dimasukkan ke dalam kategori pemikiran ini adalah Dawam Rahardjo, dan Kuntowijoyo.

Ketiga, corak universalisme, yakni pemikiran yang memiliki asumsi bahwa Islam tidak mengenal dikotomi antara nasionalisme dan islamisme karena Islam bersifat universal. Pemikir yang dikategorikan ke dalam kelompok ini adalah Jalaluddin Rahmat, M. Amien Rais. Keempat, corak modernisme, yakni pemikiran yang memiliki asumsi dasar bahwa Islam sesuai dengan kondisi modern. Di antara tokoh yang masuk kategori ini adalah Syafii Maarif, Djohan Effendy, dan Ahmad Wahib.

Beberapa corak atau karakter dari pemikiran itu adalah, mereka yang pada umumnya mencuatkan semangat pembaruan pemikiran berdasarkan pada perlunya reinterpretasi Islam, atau Rethinking Islam dalam istilah Arkoun. Semangat pemikiran Islam yang demikian ini oleh Greg Barton disebut pemikiran Islam Liberal.

Secara operasional, gerakan pemikiran Islam Liberal, oleh penulis diterjemahkan sebagai sebuah gerakan yang mengusung gagasan pemikiran Islam yang coba mengawinkan antara wacana keislaman pada individu yang tersusun secara sistematik sebagai bagian dari ijtihad. Wacana keislaman tersebut dihasilkan dari adanya kebebasan individual dan komunitas di dalam berpikir yang tidak menempatkan pemahaman tunggal atas Al-Qur'an dan hadits sehingga menghasilkan pengaruh pada masyarakat karena hal itu tidak terjadi secara instan, tetapi terjadi kecenderungan yang konstan dengan disertai argumentasi yang memadai.

Lantas siapa sebenarnya kaum intelektual liberal yang dimaksudkan dalam buku ini? Mereka adalah para intelektual yang memiliki ciri-ciri pemikiran sebagai berikut: (1) menempatkan Al- Qur’an dan hadits sebagai kitab terbuka untuk diinterpretasikan tanpa harus terpaku pada satu bentuk interpretasi yang sifatnya hegemonik; (2) melakukan rekonsiliasi antara keimanan dan modernitas; (3) bersedia mengadopsi sistem konstitusi dan kebudayaan dunia modern; 4) memiliki kebebasan dalam menginterpretasikan agama; (5) mengikuti pendidikan gaya modern dengan mengadopsi.

Buku ini sangat bagus bagi kita untuk bisa mengenal lebih dalam tentang pemikiran Islam Liberal. Berbagai kontroversi yang keluar dari kelompok pengusung pemikiran ini, seperti JIL dan sebagainya, bisa kita petakan melalui Tipologi Pemikiran Islam Liberal yang digambarkan dalam buku ini, agar kita kemudian juga tidak gegabah dalam menilai 'liarnya' pemikiran mereka. Hadirnya buku ini tentu saja akan memperkaya dan memberikan warna baru bagi kajian atas pemikiran Islam di Indonesia.

Yang juga menarik ialah latar belakang sang penulis, Zuly Qodir, seorang anak muda Muhammadiyah, yang telah melakukan pergaulan dengan orang-orang yang berlatar belakang beragam, NU, Kristen dan Nasionalis. Ia memperlihatkan bagaimana dia sendiri juga sebagai pribadi yang jamak. Dia menjadi salah satu representasi generasi muda Muhammadiyah yang oleh kelompoknya sendiri sering dikatakan sebagai “pribadi liberal” dalam batas-batasan tertentu, sebab liberal itu sudah terjadi sejak zaman para sahabat. Bahkan, tidak jarang Saudara Zuly Qodir ini ditempatkan sebagai pribadi yang “Muhammadiyah-NU” karena pernah nyantri di PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (pesantren NU). ***

M Ajie Najmuddin*
*Penulis adalah pegiat Komunitas 'Ayo Moco', tinggal di Solo.

Ada 'Naga' dan 'Singa', Berkeliaran di Pasar Gedhe!!!

2011-02-03T02:36:00.000-08:00

Foto dan Naskah: M Ajie Najmuddin

Kepala 'Naga', liar mencari 'mangsa'...

Liukan liar tubuh sang 'Naga' di tengah kerumunan massa, sesekali ia menyeringai seperti hendak menyemburkan api dari mulutnya. Di tempat yang sama, sepasang 'singa' tengah berjaga di depan klenteng. Para penonton yang melihat, bukannya takut dengan keduanya, melainkan justru banyak yang sibuk untuk mengabadikan momen 'tarian sang naga'.

Barongsai yang dimainkan anak kecil, bersiap menunggu giliran tampil...

Sudah menjadi tradisi rutin bagi warga Kampung Sudiroprajan, Solo, setiap ada momen perayaan tahun baru imlek, mereka menyelenggarakan atraksi ini. Masing-masing perkumpulan menyuguhkan kehebatan mereka dalam memainkan Liong dan Barongsai. Yang lebih menarik, beberapa hari sebelum pergantian tahun baru imlek ini, diadakan acara Grebek Sudiroprajan, yang dalam konsep acaranya memadukan (akulturasi) unsur budaya Jawa dan Cina.

Hiasan lampion
di sepanjang jalan Ps. Gede- Balaikota

Dalam rangka imlek ini, warga setempat juga menghias di atas jalan-jalan di sekitar kompleks Pasar Gede dengan gantungan lampion yang didominasi warna merah dan kuning. Dan tepat pada pukul 00.00 hari kamis (3/2) penandaan pergantian tahun baru cina, diwarnai dengan kembang api yang semaki n membuat indah pemandangan langit di atas kawasan yang rencananya akan dibangun sebagai titik nol Kota Solo tersebut.

Kembang api memecah kesunyian Langit..

Jika Pasar Ikan Hias Direlokasi

2011-02-02T06:27:00.000-08:00

Oleh Widyanto *

Perpindahan pasar ikan hias dari pasar Gede Solo ke pasar burung Depok kelihatannya sudah diperhitungkan dengan matang. Akan tetapi sudahkah pengambil keputusan berpikir mengenai efek pemasaran pasar ikan hias sebagai ikon wisata pendukung untuk Pasar Gede sebagai salah satu pasar wisata di Solo? Tulisan ini mencoba memberikan pemahaman tentang pentingnya pemasaran komprehensif dan konsep manajemen ritel bagi ikon wisata untuk Pasar Gede Solo.
Selain berfungsi sebagai pasar tradisional, Pasar Gede dapat dijadikan sebagai ikon wisata pasar tradisional yang menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak wisata lokal maupun luar kota. Ada banyak wisata kuliner di sana yang legendaris. Misalnya dawet ayu Pasar Gede yang berada di tengah pasar. Demikian juga jajan pasar yang sangat ramai pembelinya di pagi hari sampai siang. Nasi liwet khas Solo yang lezat juga ada. Tengkleng yang lezat masih disajikan dengan pincuk daun pisang jika sore hari. Pasar Gede adalah salah satu pasar tradisional besar setelah Pasar Legi Solo. Sebagai pasar tempat kulakan berbagai jenis barang, Pasar Gede masih menjadi magnet yang mengundang banyak pembeli baik sebagai pedagang atau sebagai wisatawan lokal dan asing.
Di sekitar Pasar Gede berkembang juga sedikitnya dua pasar tradisional, yaitu pasar buah dan pasar ikan hias. Pasar buah memiliki dinamika yang lebih “hidup” yaitu mampu buka sampai malam hari. Di sana terdapat banyak buah-buahan yang ditawarkan dengan harga dan kualitas bermutu. Mulai dari buah musiman, buah yang tidak bermusim sampai buah impor semuanya ada. Walaupun demikian masih banyak beberapa los pasarnya kosong tidak diisi pedagang. Di samping pasar buah terdapat pasar ikan hias yang cukup ramai terlebih jika hari libur. Pasar ikan hias menjual ikan hias dengan berbagai ragam jenis yang menarik. Kebanyakan adalah ikan hias air tawar. Di samping itu juga terdapat pedangang aksesori ikan hias seperti akuarium dan perlengkapannya. Harga ikan hias bervariasi mulai dari harga murah sekitar Rp 500-an hingga jutaan rupiah tergantung jenis ikannya. Tempat ini menjadi bahan berita beberapa waktu lalu ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mempunyai rencana memindahkan pasar ikan hias ke pasar burung Depok. Pasar ikan hias ini rencananya akan diubah menjadi pasar buah.
Walaupun saya berpikir bahwa rencana perpindahan ini sudah diperhitungkan dengan matang oleh pengambil keputusan, saya ingin memperlihatkan pentingnya pasar ikan hias ini sebagai ikon pendukung wisata Pasar Gede. Mari kita amati beberapa perilaku orang yang datang di Pasar Gede jika bersama keluarga dan sanak saudaranya. Kira-kira apa saja yang dibeli oleh sebuah keluarga yang terdiri dari bapak ibu, anak, dan beberapa saudara? Jawabannya, banyak yang akan dibeli! Jika kunjungannya di pagi hari maka selain berbelanja kebutuhan sehari-hari, kaum ibu akan membeli banyak jajanan tradisional baik di Pasar Gede maupun di sekitarnya kemudian mungkin akan melihat-lihat di pasar buah. Kaum bapak akan memarkirkan kendaraannya di depan Pasar Gede dan menggendong anak Balitanya pergi melihat ikan hias. Lalu di mana peran pasar ikan hiasnya? Biasanya pasar ikan hias akan menjadi lebih ramai jika semakin siang. Hal ini terlihat semakin banyaknya motor dan mobil yang diparkir. Beberapa keluarga muda akan membawa anak-anak mereka melihat dan membeli ikan hias sekadar untuk menyenangkan dan memberikan ilmu pengetahuan baru tentang jenis ikan kepada anaknya, sampai memang menjadi penggemar ikan hias. Terlebih ketika ada kontes ikan skala lokal, animo masyarakat terlihat jelas.

Pemasaran Komprehensif
Dalam teori bisnis ritel modern, sering diajarkan konsep one stop shopping. Kegiatan ini terlihat ketika kita berada di mall modern. Semua barang ditawarkan dan terlihat menarik. Saya berpikir konsep ini dapat diterapkan untuk meningkatkan pengunjung wisata di Pasar Gede sebagai ikon wisata pasar tradisional. Bukankah akan lebih baik jika barang dan jasa yang ditawarkan menjadi lebih beragam?
Di dalam ilmu pemasaran ada konsep yang tentang diferensiasi produk. Semakin unik produk itu akan semakin bagus nilai tambahnya. Diferensiasi produk untuk Pasar Gede adalah pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan kualitas bagus dan sebagai wisata belanja pasar tradisional.
Teknik kerumunan sering dipraktikkan untuk memperkenalkan produk baru. Caranya bisa bermacam-macam. Mulai dengan memakai penyanyi dangdut sampai kuis berhadiah. Pemkot Solo juga pernah mempraktikkan teknik kerumunan ini. Ketika memperkenalkan Night Market Ngarsopuro di depan Istana Mangkunegaran setiap Sabtu malam, Pemkot bekerja sama dengan Pura Mangkunegaran menggelar malam budaya berupa tarian atau fragmen tari karya dari Mangkunegaran dengan gratis sehingga semua orang boleh melihat dan menikmatinya. Akibatnya banyak orang datang ingin melihat pagelaran ini. Efeknya jelas karena Night Market Ngarsopuro menjadi dikunjungi banyak orang. Cara ini dapat dipakai untuk lebih memasarkan Pasar Gede sebagai ikon wisata. Bukankah setiap hari Minggu ada car free day yang berpotensi membuat masyarakat Solo banyak yang keluar rumah? Ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam acara di Pasar Gede. Salah satunya menggunakan pasar ikan hias sebagai lokasi event berbagai acara misal kontes ikan hias jenis koi atau betta splended tingkat regional.
Pasar ikan hias di Pasar Gede sebaiknya menjadi ikon pendukung pasar tradisional Pasar Gede sebagai pasar wisata. Jika alasan para pedagang tidak tertib dan berkesan kumuh, maka perlu adanya pendampingan membuat lapak pasar menjadi bersih dan rapi. Pedagang di pasar ikan hias masih dapat diajak berunding untuk memperbaiki kondisi dan keadaan pasar. Saya yakin para pedagang hias juga bersedia karena itu akan menguntungkan mereka. Jika kondisi pasar ikan hias menjadi bersih dan rapi maka dapat menjadi sumber wisata baru. Saya pikir masih ada waktu untuk membenahi pasar ikan hias di Pasar Gede ini untuk menjadi pasar ikan hias yang menarik perhatian banyak orang. Apalagi jika sering diadakan kontes ikan hias di sana. Mengubah pasar ikan hias menjadi pasar buah akan memiliki risiko tertentu, antara lain jumlah pedagang buah menjadi lebih banyak sehingga menimbulkan persaingan baru di antara pedagang buah. Pasar buah yang sekarang pun masih terlihat banyak los yang kosong. Bukankah semakin banyak barang dan jasa yang dijual di pasar maka pengunjungnya akan semakin banyak? Sehingga ilmu manajemen ritel ini dapat diterapkan untuk pasar tradisional Pasar Gede sebagai ikon wisata pasar tradisional dan ikon sejarah. Semoga. n

*Dosen Pascasarjana Magister Manajemen Unika Soegijapranata, Semarang

(dimuat di harian Joglosemar, 2 Februari 2011)

Acuhkan Dewan, Pedagang Panggungrejo Dapat Modal

2011-02-01T06:33:00.000-08:00

BALAIKOTA (JS)—Meski sempat diingatkan DPRD Solo, agar rencana bantuan modal untuk pedagang Pasar Panggungrejo dikaji ulang, namun Pemkot tetap akan memberikannya. Setiap pedagang, rencananya akan menerima bantuan modal Rp 2 juta hingga Rp 4 juta.

Bantuan modal untuk pedagang itu, sudah disiapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) Kota Solo. Khusus untuk pedagang di pasar itu telah dialokasikan dana sekitar Rp 80 juta untuk 30 sampai 40 pedagang.
Masing-masing pedagang nantinya akan bisa memperoleh dana bantuan modal senilai Rp 2 juta hingga Rp 4 juta. ”Tahun ini dana bergulir di Dinkop dan UKM sebesar Rp 600 juta, untuk sekitar 300 pelaku UMKM. Sedangkan untuk pedagang Pasar Panggungrejo akan mendapat alokasi untuk sekitar 30 hingga 40 pedagang,” kata Kepala Dinkop dan UMKM, Saleh, kepada wartawan, Senin (31/1).
Kendati demikian, para pedagang Pasar Panggungrejo, tetap diwajibkan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal itu. Syarat itu, di antaranya, pedagang mengajukan proposal tentang profil usaha mereka. Proposal itu bisa diajukan sendiri-sendiri atau berkelompok. ”Itu salah satu syaratnya,” ujarnya.
Syarat Khusus
Pedagang, katanya, juga diwajibkan untuk melengkapi persyaratan dengan KTP dan surat keterangan dari Lurah Pasar. Persyaratan KTP itu diperlukan, karena bantuan bergulir itu, memang diprioritaskan untuk pedagang asli Solo. Sedangkan surat keterangan dari lurah pasar, sebagai bentuk legalitas pedagang Pasar Panggungrejo.
Untuk mendapatkan kucuran kredit, menurut Saleh, syarat-sayarat itu juga harus diverifikasi.”Tim verifikasi akan mendatangi rumah tinggal dan tempat berdagang mereka. Hal ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bayar mereka setelah mendapat dana tersebut,” katanya.
Menurutnya, saat ini tercatat sudah ada 140-an pendaftar dari total kuota sebanyak 300 UMKM. Jenis usaha penerima bantuan ini tidak dibatasi. ”Jika lolos verifikasi dan masih memenuhi kuota yang ada, mereka berhak mendapatkannya,” kata Saleh. Untuk batas waktu pengajuan kredit juga tidak dibatasi, mereka bisa mengajukan kapan saja. n Tri Sulistiyani

85 Tahun NU; Belum Optimal Sentuh Kemiskinan

2011-01-31T02:17:00.000-08:00

Oleh: M Ajie Najmuddin*

Nahdlatul Ulama (NU) sejak kelahirannya 85 tahun silam, telah memainkan peran yang tidak bisa dianggap sebelah mata bagi perkembangan bangsa ini. Perjuangan baik melalui bidang dakwah agama, politik, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya memberikan manfaat yang besar kepada umat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, khususnya dalam gerakan pengentasan kemiskinan, peran ini telah dimulai sejak cikal bakal berdirinya NU pada tahun 1926. Hal itu dilakukan melalui wadah Nahdlatul at-Tujar (Kebangkitan Para Saudagar) ketika para tokoh NU merintis gerakan ekonomi kerakyatan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh dari NU.

Kemiskinan memang menjadi permasalahan kompleks umat yang terus terjadi sepanjang tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Penduduk 2010, dalam laporan yang dibawa ke Pertemuan Tingkat Tinggi PBB mengenai Tujuan Pembangunan Milenium yang berlangsung pada 20-22 Desember 2010 di New York, angka kemiskinan yang dilaporkan adalah 13,3 persen atau jumlah penduduk miskin sekitar 31,02 juta.

Di Indonesia, dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diperuntukkan bagi orang miskin, penerima bantuan iuran dari pemerintah berjumlah 76,4 juta orang. Mereka adalah penduduk yang dapat menggunakan jaminan itu ketika sakit. Angka itu lebih dari dua kali lipat dari angka penduduk miskin menurut BPS. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan upaya dari semua pihak untuk bisa mengatasinya.

Dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan ini, NU secara lembaga telah menegaskan komitmennya. Berdasarkan Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor 00-/MNU-31/12/2004 tentang Program Lima Tahun NU dinyatakan bahwa Visi NU adalah terwujudnya tatanan masyarakat sejahtera, berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja).

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka NU menetapkan tiga misi yang mesti dilaksanakan. Pertama, mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara lahiriah maupun batiniah dengan mengupayakan sistem perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kedua, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan advokasi masyarakat. Ketiga, mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlakul karimah.

Komitmen ini kemudian coba diwujudkan dalam tataran struktural NU, mulai dari Pengurus Besar hingga level paling bawah. Di samping juga lembaga yang memang berkaitan dengan hal itu seperti LP Ma’arif di pendidikan dan sebagainya, muncul pula lembaga-lembaga baru yang fokus kegiatannya dalam usaha membantu pemenuhan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya di PCNU Kota Pekalongan yang mendirikan Nahdliyyin Centre (NC), sebuah lembaga sosial ekonomi yang banyak membantu warga miskin. Selain itu juga Muslimat NU dalam usaha menyantuni anak yatim dengan mendirikan panti asuhan.

Upaya pengentasan kemiskinan ini kemudian juga banyak dilakukan di tataran badan otonom (Banom) melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan beberapa organisasi kepemudaan yang ada di bawah naungan NU, semisal di Lakpesdam Jateng yang mengawal anggaran pro-poor atau di Solo sendiri juga ada Forum Studi Warga NU Surakarta (Fosminsa), yang banyak melakukan advokasi kebijakan publik untuk warga miskin.

Meskipun demikian, upaya tadi ternyata belum diikuti oleh kebanyakan pengurus-pengurus NU. Ada kesan bahwa gerakan di kalangan NU secara struktural, masih terbatas pada persoalan dakwah dan pengembangan pengetahuan agama melalui lembaga pesantren dan sebagainya. Sedangkan untuk program riil, seperti gerakan pengentasan kemiskinan ini belum begitu optimal.

Integralisasi Gerakan

Menurut Zuhairi Misrawi (2007), dalam konteks teologi NU, sebenarnya sudah muncul upaya mewujudkan teologi antikemiskinan. Program pemberdayaan masjid juga diadakan di berbagai cabang di Jawa Timur, bahkan di berbagai wilayah dan cabang di Tanah Air. Namun, langkah tersebut belum menjadi bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan yang bersifat menyeluruh. Sebab pada hakikatnya, pengentasan kemiskinan mempunyai ukuran-ukuran yang konkret, yang tidak hanya berhenti pada tataran wacana belaka.

PBB melalui Millenium Development Goals (MDG’s) menegaskan, program pengentasan kemiskinan harus meliputi aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan lingkungan yang bersih. Jika ukuran-ukuran itu dijadikan ukuran untuk melihat sejauh mana program pengentasan kemiskinan itu bisa berdampak bagi masyarakat, memang harus diakui, masih banyak kekurangan yang luar biasa.

Dengan kompleksnya permasalahan kemiskinan tersebut, maka upaya NU tidak sekadar mengentaskan warga dari kemiskinan tersebut dari sudut pandang agama, seperti mendorong pemeluknya giat beribadah dan bekerja secara seimbang serta distribusi sedekah, infak, zakat semata, tetapi juga melakukan upaya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada penduduk miskin untuk melakukan usaha ekonomi produktif.

Dari situ, sudah selayaknya para pengurus NU mencanangkan komitmen terhadap kaum miskin sebagai prioritas kerja pada tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, setidaknya ada dua agenda utama yang perlu dilakukan NU dalam peringatan 85 tahun kelahirannya yang jatuh Senin, 31 Januari ini. Pertama, membuat program-program riil yang menjadikan kaum miskin sebagai sasaran utama. Selain gerakan dakwah maupun pengembangan pengetahuan agama, juga perlu dibuat program yang riil untuk pengentasan kemiskinan. Program tersebut bisa diwujudkan dari berbagai bidang; pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya.

Kedua, untuk mendukung program yang dicanangkan oleh pengurus tersebut, dukungan dari anggota juga harus dilibatkan. NU memiliki keuntungan karena memiliki anggota dari struktur tingkat nasional hingga tingkat kelurahan bahkan kampung-kampung. Proses pelibatan bisa dilakukan dalam proses partisipasi warga di masing-masing daerah. Dari situ, warga NU bisa memberikan sumbangsih pemikiran baik kepada pemerintah maupun secara langsung untuk bisa mengambil peran untuk membantu mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, dalam usianya yang hampir seabad, sudah saatnya NU mengambil peran yang lebih besar untuk bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

*Penulis adalah Kader Muda NU/aktivis PMII Solo

(Dimuat di harian joglosemar, 31 Januari 2011)

CERITA KEUNIKAN ”PASAR MALING” GILINGAN

2011-01-31T02:15:00.000-08:00

Beragam merek telepon selular (Ponsel), berjajar di pinggiran jalan S Parman Gilingan. Ada yang baru, ada pula yang bekas. Namun yang menjadi ciri khas unik di pasar ponsel itu, adalah harganya, yang relatif murah. Tak aneh, jika warga setempat, menjulukinya sebagai ”Pasar Maling”.
Julukan itu, seseram aturan yang berlaku di pasar ponsel itu. Aturannya itu, berupa keharusan transaksi di area pasar. Jika sampai ketahuan bertransaksi di luar area itu, maka sang preman siap mengejar baik pedagang maupun pembelinya.
Esa (25), pemilik ponsel asal Mojosongo, yang ingin menjual ke pasar itu. Saat berbincang dengan Joglosemar, dia menceritakan, pernah dikejar-kejar oknum preman yang menguasai pasar itu. Kisahnya bermula dari kesepakatan antara dia dan sesama pembeli untuk membeli ponsel yang dibawanya, dengan harga Rp 200.000.
Sebelumnya, Esa tidak pernah mendapat harga yang bisa disepakati, karena tawaran dari para penjual pasar menurutnya terlalu rendah, mereka menawar ponselnya dengan harga antara Rp 130.000 sampai Rp 140.000.
Tetapi pada saat itu, datang oknum preman yang meminta jatah 20 persen dari hasil transaksi pembelian ponselnya. Karena menolak permintaan itu, dia dan calon pembeli ponselnya, memilih bertransaksi di palang kereta dekat lokasi pasar. Tetapi oknum preman yang mengetahui transaksi itu, langsung mengejar.
”Padahal kita sudah keluar dari area pasar tapi tetap saja dikejar,” kata Esa yang sempat berhasil lari dengan sepeda motornya. Berbeda dengan calon pembeli ponselnya, yang tidak bisa lari, terpaksa ditangkap oknum preman pasar itu. ”Wah, saya sudah nggak tahu nasibnya, dipalak atau dipukul mungkin orang itu, lha premannya naik RX King, sedangkan temanku naik onthel,” katanya.
Retribusi
Salah satu pedagang pasar ponsel, Taufik (28), membenarkan, jika aturan seram itu memang berlaku di pasar itu. Tetapi dia mengaku, tidak pernah mengejar, jika pembeli sudah di luar area pasar dan bertransaksi di wilayah lain.
Taufik mengatakan, aturan itu disebut oleh para pedagang ”Pasar Maling” sebagai Undang-Undang. ”Undang-Undang ini tercantum pada setiap tag name anggota keamanan,” katanya.
Menurutnya, peraturan itu untuk mengawasi pengunjung yang tidak bertransaksi dengan penjual setempat, tetapi malah bertransaksi dengan pembeli di luar pasar.
Selain itu, ada juga aturan retribusi sebesar Rp 130.000 sampai Rp 150.000/bulan pada setiap pedagang kepada RT/RW setempat, serta kas Paguyuban Pedagang HP Gilingan. n

PKL Gilingan Ngebet Pindah

2011-01-29T10:21:00.000-08:00

BANJARSARI (JS)—Pedagang Kali Lima (PKL) di Jalan S Parman, Gilingan minta kejelasan dan sosialiasai rencana relokasi ke terminal travel. PKL sepakat pindah, asal ada sosialisasi awal sehingga tidak terjadi gejolak.
Rencana relokasi PKL itu, untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pengguna jalan. Koordinator Pedagang Pasar Gilingan, Martono (48), mengatakan, pedagang antusias dan sepakat mendengar Pemkot akan mencarikan lokasi baru PKL. Mereka bahkan sadar, keberadaan di trotoar sudah menganggu akses jalan untuk masyarakat.
”Pedagang di sini setuju dan sepakat jika dipindahkan ke lokasi yang lebih baik, tapi harus ada sosialisasi yang jelas dari Pemkot kapan realisasi akan dilakukan biar nanti pedagang bisa siap-siap,” katanya, kepada Joglosemar, Jumat (28/1).
Ada sekitar 121 pedagang di sepanjang Jalan S Parman yang sudah didata Pemkot, jumlah ini tidak bisa ditambah lagi. Selama ini pedagang juga ditarik retribusi dari Pemkot dua kali sehari sebesar Rp. 200. ”Pedagang sudah diminta agar tertib dan rapi saat menggelar dagangan. Kalau ada pedagang yang tidak mematuhi akan saya tegur,” ujarnya.
Pedagang lain, Puji Winarni (52) juga setuju untuk dipindah. Bahkan jika diberikan kios, dia malah senang, karena tidak mangkal lagi di pinggir jalan. ”Walaupun saya belum mendengar rencana pemindahan lokasi, tapi saat sangat setuju jika dipindah di lokasi baru,” ujarnya.
Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo Subagyo, mengatakan, sosialisasi relokasi yang diminta pedagang masih lama, karena menunggu pembangunan Terminal Tirtonadi rampung. Untuk lokasi baru di terminal travel Gilingan, rencananya, akan dibangun pasar tradisional. ”Setelah jadi, PKL yang ada di Jalan S Parman akan dipindah semua, mungkin 2013 sudah selesai semua,” katanya. n Ari Welianto

Pedagang Srikaya Huni Pasar Ayu

2011-01-27T10:24:00.000-08:00

BANJARSARI—Sejumlah pedagang buah Srikaya yang biasa berjualan di sekitar Stasiun Solo Balapan segera dipindahkan ke Pasar Ayu. Recananya mereka akan ditempatkan di halaman depan Pasar Ayu.
Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Solo, Subagiyo, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap para pedagang buah Srikaya. Setidaknya ada sepuluh pedagang yang akan diakomodasi dan ditempatkan dalam area Pasar Ayu.
”Sebelumnya sudah kita lakukan pendataan dan ada sepuluh PKL. Nantinya akan kita masukan dalam area pasar biar menjadi satu dengan pedagang lainnya dan agar lingkungan sekitar stasiun bisa lebih rapi,” katanya, Rabu (26/1).
Bagi para pedagang ini, DPP akan menyediakan tenda payung untuk berjualan yang ditempatkan di halaman depan pasar. Meskipun berada di depan pasar, mereka akan diatur dan dijamin tidak menganggu akses masuk pembeli ke dalam pasar. ”Meskipun PKL ini kita tempatkan di depan pasar kami jamin tidak akan menganggu pedagang yang ada di dalam. PKL juga tidak akan kami izinkan memperluas lapak jualannya, area jualan mereka dibatasi sesuai ukuran tenda payung,” katanya.
Tenda Payung
Relokasi pedagang buah Srikaya ini, lanjut dia, kemungkinan baru akan dilakukan pada akhir 2011 mendatang. Pasalnya dana untuk pengadaan tenda payung ini baru akan diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pada APBD Perubahan tahun 2011.
Saat ini pun revitalisasi Pasar Ayu belum rampung sepenuhnya. Pada bulan Maret mendatang baru akan dilanjutkan pembangunan tahap II yaitu menyelesaikan pengerjaan lantai dua Pasar Ayu. Untuk pembanguan tahap II ini tersedia anggaran sebesar Rp 1,2 miliar.
”Di APBD Perubahan nanti kita akan mengajukan permohonan dana lagi sekitar Rp 1 miliar untuk penyempurnaan pembangunan Pasar Ayu. Penyempurnaan ini termasuk pengadaan tenda payung untuk PKL dan juga beberapa set meja dan kursi yang diminta sejumah pemilik warung makan,” ujarnya.

Rachmadhani Fitriastuti

PKL Gatot Subroto Takut Diusir

2011-01-25T08:43:00.000-08:00

KEMLAYAN (JS)—Para PKL di sepanjang Jalan Gatot Subroto khawatir jika mereka harus pindah setelah puluhan tahun berjualan di tempat itu. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan berjalannya proyek walking street.
Jarot (55) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah berjualan sejak tahun 1990, ini takut jika proyek walking street rampung, dia dan para PKL lain diusir.
Ketakutan yang sama diungkapkan, Muklis (45), PKL lainnya. Proyek walking street, katanya sudah menjadi pembicaraan para PKL saban hari. Kartu tanda PKL yang dikeluarkan Dinas Pengelola Pasar (DPP), menurut mereka belum menjadi jaminan, mereka tidak akan digusur.
Mukhlis mengatakan, dia sering mendengar, nantinya trotoar sepanjang jalan Gatot Subroto yang akan dipasangi lapak dengan makanan khusus yang jauh lebih elite dari makanan hik. ”Pedagang makanan baru inilah yang kami takutkan akan menggusur kami, jika walking street jadi,” ujarnya.
Lurah Kemlayan, Joko Sarwoto meyakinkan jika para PKL, khususnya pedagang hik tidak akan digusur oleh Pemkot Solo. Para PKL itu, katanya, hanya akan diatur ulang lokasi berjualan mereka. ”Tetapi keputusan tetap berasal dari petinggi proyek ini, seperti Walikota, Kepala DPU dan DPP,” ujarnya.

William Adiputra JT

Depan Walking Street Dibangun, PKL Diakomodasi

2011-01-24T10:17:00.000-08:00

BANJARSARI (JS)—Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berjanji akan tetap mengakomodasi para pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan sepanjang Jalan Gatot Suborto. Sebelumnya sejumlah PKL mengaku resah dengan rencana pembangunan walking street karena takut akan direlokasi.
Kepala Dinas Pengelola (DPP) Pasar Kota Solo, Subagiyo, di sela-sela kegiatan Mider Praja akhir pekan lalu, mengatakan, meskipun ada pembangunan walking street Pemkot tetap akan memberdayakan UKM maupun PKL yang sudah lama berjualan di kawasan itu.
”Dengan adanya pembangunan ini bukan berati kami akan mengadakan PKL baru untuk mengisi walking street. Tapi kami justru akan memberdayakan PKL-PKL yang sudah ada termasuk UKM-UKM yang potensial,” ujarnya kepada wartawan.
Subagiyo mengatakan, selama ini PKL yang mangkal di Jalan Gatot Subroto adalah para pedagang hik dan warung kelontong. Selama mereka menunjang konsep walking street, maka akan tetap diizinkan berjualan. Namun, katanya, harus mengikuti konsep kawasan yang diterapkan Pemkot.
Rencananya konsep walking street akan diterapkan di Jalan Gatot Subroto sepanjang 600 meter. Dari luasan ini diperkirakan dapat menampung 1.200 UKM dan PKL. Nantinya mereka akan dibagi menjadi dua shift. Sekitar 200 sampai 300 pedagang berjualan di siang hari dan sisanya berjualan di malam hari.
”Kenapa yang di malam hari jauh lebih banyak karena rencananya kawasan walking street ini akan menutup seluruh jalan. Nah untuk memenuhi area ini kita butuh pedagang yang cukup banyak mulai dari kuliner, oleh-oleh, sampai barang-barang kerajinan,” kata Subagiyo.
Namun, sampai saat ini belum ada sosialisasi kepada para PKL. Rencana pembangunan walking street baru sebatas dikomunikasikan di tataran SKPD-SKPD terkait. Sosialisasi dan penataan akan dilakukan segera setelah seluruh konsep dan persiapan selesai dilakukan.
”Andaikan nanti sudah ada penataan gambaran minimalnya seperti city walk. Kami tidak akan menyingkirkan PKL selama mereka mau menyesuaikan diri dengan konsep pembangunan, kalau tidak mau ditata ya silakan angkat kaki saja,” ujarnya.

Rachmadhani Fitriastuti

Wasiat Gus Dur Tentang Agama dan Negara

2011-01-20T07:52:00.000-08:00

Oleh: Anis Nurohmah*

Gemuruh penegakan syari’at Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin mendengung sejalan dengan perkembangan dunia yang dinilai sudah jauh dari alur atau aturan dasar Islam. Dengan dalih kembali kepada konsep al Qur’an dan as Sunnah, beberapa jargon dikumandangkan agar masyarakat Indonesia menyetujui konsep penegakan syari’at Islam guna melanggengkan terbentuknya khilafah Islamiyah. Harapan untuk terbentuknya negara Islam seperti pada masa Rasulullah mulai dirintis sebagai upaya pengembalian masa kejayaan Islam.

Hal semacam inilah yang membuat beberapa elemen masyarakat atau gerakan Islam berusaha keras untuk mewujudkan cita–cita tersebut. Memang suatu cita–cita yang luhur untuk menegakkan konsep syari’at Islam, namun dalam beberapa aspek perlu dipertimbangkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat dalam suatu negara dan konsep yang akan dibangun ketika syari’at Islam ditegakkan di atas pondasi masyarakat yang plural, terutama untuk wilayah Nusantara yang beranekaragam agama, suku bangsa, dan tentu saja budaya.

Menurut Abdurrahman Wahid (1998), dalam pandangan Islam tidak ada kewajiban untuk membentuk sebuah sistem negara Islam. Sebagaimana yang telah dikatakan beliau: “Kita tidak usah mencari-cari (negara yang ideal) karena memang tidak ada yang ideal. Islam tidak menyebutkan tentang soal negara ideal, dan juga tidak mengharuskan. Saya lebih melihat kepada pencapaian cita-cita Islam yang sebenarnya, yakni keadilan dan kemakmuran; kesamaan di antara semua umat manusia. Kalau kita masih berpikiran bahwa Islam harus lebih dari yang lain, itu tidaklah Islami, justru bertentangan dengan Islam.”

Oleh karena itu, jika sekarang banyak muncul ajakan untuk mengundangkan hukum islam sebagai persyaratan diterimanya konsep negara-bangsa (nation-state), tanpa mempertimbangkan dengan mendalam keterbatasan bentuk masyarakat seperti itu untuk melakukannya, maka hal itu akan menjadi hambatan mendasar bagi pencapaian tujuan islam itu sendiri.

Sejarah sistem pemerintahan dalam islam

Islam jika kita melihat dari sejarah pemerintahannnya di masa lampau, terdapat dua hal yang menjadi perhatian khusus. Pertama, bahwa dalam Islam tidak mengenal secara baku tentang konsep pergantian pemimpin. Rasulullah digantikan Sayyidina Abu Bakar setelah tiga hari beliau wafat melalui sebuah bai’at atau prasetia dengan kesepakatan kaum muslimin. Sebelum Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, menyatakan kepada komunitas kaum muslimin untuk memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti beliau. Ini berarti bahwa sistem yang ditempuh untuk pergantian pemimpin dengan penunjukkan secara langsung. Tidak jauh berbeda dengan penunjukkan seorang Wakil Presiden oleh seorang Presiden untuk menggantikannya di masa modern ini.

Pasca Umar bin Khattab, sistem pemilihan khalifah diserahkan kepada dewan pemilihan (electoral college atau ahl halli wa al–aqdli) sesuai permintaan Umar bin Khattab dengan anggota tujuh orang termasuk anak beliau, Abdullah, yang tidak diperkenankan menggantikan posisi sebagai khalifah. Kesepakatan untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai kepala negara / pemerintahan menjadi jalan keluar untuk mengisi kekosongan pemimpin saat itu. Kepemimpinan selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat yang bersamaan, pihak Abu Sufyan telah mempersiapakan penerus untuk menggantikan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian lahirlah sistem kerajaan yang menurunkan raja–raja berdasarkan nama marga sampai dengan khilafah terakhir, Usmaniyyah atau yang terkenal dengan Ottoman Empire.

Jadi, islam dalam sistem pemerintahan pun tidak pernah mengharuskan sistem yang baku. Bisa jadi memakai konsep pemilihan oleh tim ahli, penunjukkan langsung, atau demokrasi ala pemilihan Sayyidina Ali Kwh. Inilah yang menjadi khazanah tersendiri dalam islam, dan secara langsung menjelaskan bahwa konsep pemerintahan itu memang memiliki banyak pilihan,

Di Indonesia sendiri, saat ini menggunakan Pancasila sebagai ideologi nasional dan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin pemerintahan. Di Negara lain yang mayoritas penduduknya beragama islam, Iran misalnya, secara definitif didirikan Republik Islam. Di Aljazair, sebuah negara Arab sosialis menyatakan secara formal dalam undang–undangnya bahwa agama resmi negara adalah Islam. Di Arab Saudi, Al Qur’an dijadikan konstitusi walaupun negaranya bukan negara Islam. Secara minimalis sebuah negara Islam adalah negara yang memiliki watak Islam sebagai inti ajaran yang diakui. Islam berfungsi inspirasional apabila mampu mendorong terbentuknya legislasi dan pengaturan negara yang manusiawi namun tidak menentang ajaran Islam. Dalam pandangan optimalis, negara Islam adalah negara yang melaksanakan ajaran Islam secara penuh dalam semua aspek kehidupan.

Sisi lain ternyata belum ada kejelasan pula pakah sebuah negara Islam berukuran mendunia atau sebuah bangsa saja (nation-state), ataukah negara–kota (city state) yang menjadi bentuk konseptualnya. Terdapat sebuah analogi; Islam menjadi seperti sistem komunis dalam mendahulukan antara sosialisasi sebuah negara yang berideologi satu dengan negara induk atau menunggu sampai semua negara menjadi Islam dengan sendirinya, baru dirumuskan konsep negara dari betuk negara sampai ideologinya.

Mengemukakan gagasan negara Islam tanpa kejelasan konseptual berarti membiarkan gagasan tersebut tercabik–cabik karena perbedaan pandangan para pemimpinnya. Dengan demikian, ide negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual dan hanya dipikirkan oleh sejumlah orang yang memandang Islam dari sudut pandang institusional belaka. Gagasan ini tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Selama tidak ada kejelasan tentang klaim Islam memiliki konsep negara, maka sia–sia saja bila terus diwacanakan.

Dalam konteks keindonesiaan, masalah konsep negara Islam ini juga tidak akan pernah disepakati karena ideologisasi Islam perkembangan Islam di Nusantara. Islam di Indonesia justru muncul dari keseharian kultural yang tidak berbaju ideologis. Oleh sebagian orang, ideologisasi Islam dijadikan sebuah usaha politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks–teks keagamaan. Implikasi paling nyata dari ideologisasi Islam adalah upaya sejumlah kalangan untuk menjadikan ideologi Islam sebagai ideologi alternatif pengganti Pancasila.

* Pegiat Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta

Dilema Diversifikasi Pangan

2011-01-20T07:51:00.000-08:00

Oleh: M Ajie Najmudin*

Awal tahun 2011 mencatat sebuah kejadian tragis, Enam orang bersaudara dari Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, meninggal dunia diduga akibat keracunan makanan tiwul yang terbuat dari bahan ketela pohon. Tragis karena hanya beberapa hari sebelumnya Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengungkapkan, ketahanan pangan di Jateng sepanjang tahun 2010 ini berada dalam kondisi yang mantap. Peta ketahanan pangan provinsi ini mayoritas menunjukkan warna hijau tua dan sebagian kecil hijau muda. Jepara termasuk dalam daerah yang diberi label warna hijau tua. Artinya, ketahanan pangannya cukup mantap.

Ada dua asumsi yang menjadi penyebab tragedi tersebut, yang pertama memang karena murni keracunan, maksudnya memang mereka makan tiwul karena ingin, tetapi dalam pengolahannya yang kurang sempurna sehingga megakibatkan asam sianida (HCN) yang terkandung dalam singkong markonah, sebagai bahan utama pembuatan tiwul ini, belum hilang sepenuhnya. Racun asam sianida inilah yang ditengarai menjadi peyebab kematian keluarga di Jepara tadi.

Memang tiwul ini bagi sebagian masyarakat di Indonesia, termasuk juga di daerah Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), sudah dianggap menjadi makanan kebutuhan utama. Di Wonogiri misalnya, gelontoran beras miskin (raskin) sebanyak 13 kg/keluarga/bulan tidak membuat sebagian besar rakyat miskin di Wonogiri bagian selatan lepas dari makanan tiwul. Beras menjadi seperti barang pusaka yang sangat berharga yang dikeluarkan saat warga menggelar perhelatan perkawinan, supitan atau, syukuran kelahiran bayi. Banyak petani miskin di wilayah Kecamatan Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, dan desa-desa di bagian selatan yang merupakan penghasil ketela pohon atau gaplek lebih menikmati tiwul (makanan pengganti nasi, terbuat dari bahan baku ketela pohon) ketimbang nasi.

Asumsi yang kedua adalah keluarga yang keracunan tadi, makan tiwul karena terpaksa. Logikanya dalam kondisi ketahanan (beras) yang mantap di daerah Jepara, kenapa masih saja ada keluarga yang makan tiwul? Faktanya memang hal inilah yang menjadi alasan besar, kenapa keluarga tersebut makan tiwul, berdasarkan pengakuan kepala keluarga tersebut, dengan penghasilannya yang hanya berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per pekan, dia hanya bisa membeli beras 10 kilogram dari biasanya bisa membeli hingga 16 kg untuk memenuhi kebutuhan delapan anggota keluarga (Kompas, 6 Januari 2010)

Dalam kasus asumsi pertama sangat mudah penyelesaiannya, karena permasalahan ini hanya berakar pada kurangnya pengetahuan warga dalam proses pengolahan. Solusi konkrit bisa dengan memberikan penyuluhan atau pemahaman tentang tata cara pengolahan tiwul yang benar dan sehat kepada masyarakat, sehingga mereka bisa tetap menikmatinya tanpa takut untuk keracunan. Atau malah justru murni karena factor kecelakaan (human error) dalam proses pengolahannya.

Namun, bila kejadian tersebut disebabkan oleh asumsi kedua, ini akan menjadi sebuah permasalahan besar yang mesti harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Implikasi dari ‘politik beras’ di masa lampau akhirnya membuat kebanyakan orang hanya mengenal beras sebagai sumber makanan pokok mereka. Pun, dengan politik pemberian bantuan beras miskin di era pemerintahan sekarang, yang seolah memaksa masyarakat untuk tetap mengkonsumsi beras dengan cara bagaimanapun dan dengan kualitas mutu yang rendah sekalipun. Di masa mendatang yang paling ditakutkan dari implikasi ‘politik beras’ ini, adalah adanya ketergantungan terhadap pangan (beras).

Politik penyeragaman pangan beras ini pada gilirannya juga telah menipiskan “hutan pangan” berupa umbi-umbian, pohon sagu, aren, buah-buahan di hutan dan juga “lenyapnya” lumbung padi di desa-desa yang semuanya merupakan persediaan pangan penduduk untuk keamanan pangan mereka. Muara akhir dari politik pangan seperti ini adalah makin tergantungnya masyarakat dan petani pada (cadangan pangan) pemerintah.

Diversifikasi Pangan sebagai alternatif solusi

Rawan pangan yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya sangat terkait dengan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras. Beras sebagai makanan pokok telah dikenal masyarakat Jawa sejak dahulu, karena kondisi tanah di Jawa cocok untuk dijadikan sawah yang ditanami padi. Sedangkan daerah di luar Jawa, dengan kondisi alamnya lebih mengenal makanan non beras seperti jagung, sagu dan umbi-umbian sebagai makanan pokok mereka.

Dalam permasalahan rawan pangan tersebut, salah satu solusi konkrit adalah melalui diversifikasi pangan. Pada kebijakan diversifikasi pangan di masa lampau, pemerintah pernah menganjurkan konsumsi pangan pokok selain beras. Tetapi kebijaksanaan ini hanyalah reaksi terhadap krisis pangan, dan konsumsi masyarakat khususnya lapisan bawah dilakukan karena adanya keterpaksaan.

Diversifikasi pangan pada dasarnya mencakup aspek produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi. Dari aspek produksi, diversifikasi berarti penganekaragaman komoditas pangan dalam pemanfaatan sumberdaya, pengusahaan maupun pengembangan produk (diversifikasi horizontal dan vertikal). Diversifikasi pangan dari aspek konsumsi mencakup perilaku yang didasari pertimbangan ekonomis (pendapatan dan harga komoditas) dan nonekonomis (selera, kebiasaan dan pengetahuan). Diversifikasi pangan dan pola konsumsi ini secara dinamis mengalami perubahan. Jadi, diversifikasi pangan selain merupakan upaya mengurangi ketergantungan pada beras, juga penganekaragaman dari beras ke sumber kalori dan protein lainnya yang lebih berkualitas.

Singkong misalnya, umbi yang menjadi bahan pokok pembuatan tiwul ini, mengandung karbohidrat sangat tinggi, sekitar 34-38 gram per 100 gram. Kandungan energinya 146-157 kalori per 100 gram bahan. Di satu sisi singkong ini memang memiliki kandungan asam sianida (HCN) yang bersifat racun, tapi bila diolah secara baik dan higienis, maka kita tak perlu khawatir untuk mengonsumsi produk olahan singkong yang justru mengandung karbohidrat yang tinggi ini. Begitu bahan pangan lainnya seperti sagu, jagung, kentang dan lain sebagainya, masing-masing memiliki keunggulan gizi dan tingkat karbohidrat yang tidak kalah dengan beras.

Namun sekali lagi, diversifikasi pangan tidak mungkin berhasil juga kalau hanya merupakan sebuah proyek belaka, tanpa komitmen dari pemerintah serta masyarakat untuk melaksanakannya.

*Penulis adalah Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Solo

15 PKL Bandel, 5 Diangkut

2011-01-18T08:41:00.000-08:00

PASAR KLIWON (JS)—DPP Solo, Senin (17/1) mengerahkan Satpol PP untuk menertibkan 15 Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon yang membandel melanggar aturan.
Dari 15 PKL yang terbukti melanggar aturan, lima PKL diamankan peralatan berdagangnya. Sedangkan 10 PKL kabur dari kejaran Satpol PP. Kepala Bidang Pengelolaan PKL Dinas Pengelola Pasar (DPP), Dwi Wuryanto, saat ditemui Joglosemar mengatakan, 15 PKL yang membandel itu, sudah diberi peringatan sebelumnya. Namun, mereka nekat melanggar aturan, di antaranya, tidak membersihkan atribut berdagang, setelah aktivitas berdagangnya rampung.
”Akhirnya, kami dari DPP menurunkan Satpol PP, untuk penertiban PKL yang nekat melanggar peraturan yang ada,” katanya.
Menurutnya ada delapan petugas Satpol PP, dan sembilan petugas dari DPP, dikerahkan untuk menertibkan 15 PKL tersebut. ”Lima PKL telah kami angkut atau kami amankan. Sisanya telah dibersihkan pedagang sendiri. Untuk ketentuan selanjutnya, mengenai pengembalian alat-alat yang kita amankan, akan diserahkan ke pihak Satpol PP dan pedagang sendiri,” ujarnya.
Dwi Wuryanto mengatakan, ada beberapa ketentuan yang harus ditaati PKL untuk mengambil kembali peralatan berdagangnya yang diamankan. Di antaranya, PKL wajib membuat pernyataan, tidak akan melanggar peraturan lagi sesuai rekomendasi dari DPP.
Langkah pengerahan Satpol PP itu, katanya, terpaksa dilakukan, karena pendekatan persuasif yang dilakukan DPP tidak diindahkan para PKL.
Akibat ulah PKL yang melanggar aturan itu, kata Dwi, kondisi Jalan Kapten Mulyadi menjadi kotor. ”Beberapa atribut berdagang mereka tidak dibereskan atau dibersihkan, jalan jadi kotor. Para PKL memasak dan mencuci di lokasi berdagang, itu juga membuat jalan kotor,” ujarnya.
Penertiban PKL yang dilakukan DPP, menurut Dwi, juga didukung masyarakat sekitar Jalan Kapten Mulyadi. ”Masyarakat juga menginginkan jalan itu bersih dan indah,” katanya.

Anisaul Karimah

PKL Liar Bebas Retribusi

2011-01-14T08:39:00.000-08:00

KARANGASEM (JS)—Pedagang Kaki Lima (PKL) liar di Solo mulai tahun ini, tidak akan ditarik retribusi penggunaan tanah aset Pemkot. Langkah ini digunakan untuk menciptakan program zero growth dan tahun bebas PKL pada 2015.

Pembebasan retribusi untuk PKL liar berarti mempertegas status mereka sebagai pedagang ilegal. ”Kami tak akan menarik retribusi penggunaan tanah aset Pemkot, kepada PKL liar. Yakni, mereka yang berjualan di luar shelter dan tenda-tenda yang diberikan Pemkot. Mereka hanya akan dikenai pajak makanan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKA),” kata Kepala DPP Solo, Subagiyo ketika ditemui usai rapat kerja dengan Komisi III DPRD Solo, Kamis (13/1).
Langkah itu, dinilai efektif untuk menekan jumlah PKL setiap tahunnya. Jika jumlah PKL terus berkurang, katanya, program zero growth bisa tercapai. Untuk merealisasikan program itu, pihaknya menargetkan penataan 500 PKL per tahun.
Subagiyo mengatakan, ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk merealisasikan program itu. ”Pertama, jika di tempat PKL lama ada lahan kosong, maka mereka hanya ditata saja. Sehingga tanpa melalui program relokasi ke pasar-pasar tradisional dan shelter,” ujarnya.
Opsi itu dapat dilakukan jika tersedia lahan yang cukup dan tak ada konflik dengan masyarakat sekitar. Masalahnya, saat ini keberadaan PKL sebagian besar mendapatkan penolakan dari warga sekitar.
Sedangkan, opsi kedua dengan melakukan pemindahan PKL ke shelter atau pasar tradisional di Solo. Data yang terkumpul DPP, sedikitnya terdapat 5.817 PKL yang tersebar di beberapa wilayah di Solo. DPP mengklaim telah melakukan penataan terhadap 3.711 PKL. Sedangkan, sisanya sebesar 2.106 PKL akan ditertibkan secara bertahap.
”Tahun ini, kami akan melakukan penertiban di PKL Jalan Veteran, Jalan DR Radjiman, belakang Manahan, Jalan Adisucipto dan Jalan Slamet Riyadi. Jika per tahunnya ada 500 PKL yang ditata, maka dimungkinkan 2015, Solo bebas PKL,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Solo, Abdullah AA mendukung sepenuhnya rencana DPP itu. ”Kami mendukung rencana untuk tak melakukan penarikan retribusi bagi PKL liar. Dengan penarikan, berarti Pemkot melegalkan keberadaan mereka,” ujar Abdullah.

Murniati

PKL Slamet Riyadi Terancam Ditertibkan

2011-01-14T08:38:00.000-08:00

LAWEYAN (JS)—Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mangkal di Jalan Jalan Slamet Riyadi terancam ditertibkan. Surat peringatan pertama sudah dilayangkan Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Solo sejak Senin (10/1) lalu.

Surat peringatan pertama itu berlaku selama sepekan ini. Kepala DPP Solo, Subagiyo mengatakan, isi surat peringatan pada PKL itu mewajibkan pada PKL untuk membersihkan segala atribut yang digunakan selama berdagang. Beberapa atribut itu antara lain, atap seng atau terpal, tenda, kursi, maupun gerobag pedagang.
Menurut Subagiyo, jumlah PKL di Jalan Slamet Riyadi sekitar 100 pedagang. DPP mengaku kesulitan menertibkan, karena tidak bisa ditangani secara serempak. ”Harus ditangani kasus per kasus, karena permasalahan PKL di Jalan Slamet Riyadi berbeda-beda,” katanya, Kamis (13/1).
Menurutnya, DPP akan melakukan beberapa pendekatan terlebih dahulu kepada PKL. Di antaranya pertama, akan mengunjungi PKL yang melanggar aturan, kedua akan meminta toleransi kepada PKL. ”Ketiga akan menbagun komitmen antara Pemkot dengan PKL, mengenai pembersihan tempat untuk PKL,” ujarnya.
Menurut Subagiyo, jika selama sepekan surat peringatan pertama tidak digubris, DPP berniat melayangakan surat peringatan kedua, dengan ketentuan toleransi tiga hari. ”Jika surat peringatan kedua selama tiga hari juga tidak diindahkan, surat peringatan ketiga dengan masa toleransi yang sama akan kita layangkan. Jika tetap melanggar, kami akan melakukan tindakan tegas,” katanya.
Sadiman, salah seorang PKL di Jalan Slamet Riyadi, mengatakan tidak keberatan dengan aturan yang diterapkan DPP.

Anisaul Karimah

Taman Sekartaji Siap Dibuka

2011-01-13T01:37:00.000-08:00

Harian Joglosemar
BALAIKOTA—Shelter Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Sekartaji Solo siap dioperasikan dalam waktu dekat ini. Pembangunan shelter bagi sekitar 16 PKL yang menjual tanaman itu, saat ini sudah selesai dibangun oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Kepala BLH Sri Adhyaksa, Rabu (12/1) mengatakan, awal tahun ini pembangunan shelter sudah rampung, dan pengelolaannya sudah diserahkan ke Dinas Pengelola Pasar (DPP). ”16 shelter sudah siap untuk digunakan, dan secara normatif program penataan taman kota bisa segara dilanjutkan,” katanya.
Menurut Adhyaksa, area Taman Sekartaji hanya diperuntukkan bagi para PKL penjual tanaman saja. ”Terkait hal ini BLH sudah menjalin kesepakatan dengan para PKL, setelah shelter ini selesai, para PKL sanggup untuk dipindah dan diakomodasi dengan konsep penataan yang lebih baik,” ujarnya.
Para PKL penjual tanaman juga telah berkomitmen untuk memelihara kawasan taman sepanjang 500 meter itu setelah mereka menempatinya. Dengan komitmen itu, kata Adhyaksa, selain kawasan bisa tertata, juga bermanfaat untuk menghemat biaya perawatan Taman Sekartaji.
Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), Subagyo mengatakan, sebenarnya sebelum ditata, ratusan PKL dan hunian liar menempati kawasan itu. Namun setelah dipilah melalui proses yang panjang, akhirnya diputuskan, yang berhak menempati kawasan Taman Sekartaji hanyalah PKL tanaman saja.
Sementara mengenai penataan lokasi berjualan di area tersebut, di antara PKL sudah ada kesepakatan tersendiri. Meski demikian, kapan kawasan itu bisa dibuka untuk umum, Subagyo belum bisa memastikannya.

Tri Sulistiyani

Listrik Tak Kunjung Menyala, PKL Gulung Tikar

2011-01-13T01:36:00.000-08:00

(Banjarsari-HarianJoglosemar) Sudah hampir enam bulan ini, para PKL di shelter Manahan, sepi pengunjung. Kondisinya tak jauh seperti usaha mati suri. Listrik tidak menyala, hanya bangku-bangku kosong, tanpa pembeli.

Pemandangan itu, lumrah ditemui saban hari di kompleks shelter PKL di Manahan, Solo. Aliran listrik dari PLN UPJ Manahan sudah tidak menyala, sejak Agustus 2010 lalu. PLN sengaja memutuskan aliran listrik untuk 160 PKL karena menunggak pembayaran tagihan rekening.
Gara-gara tanpa aliran listrik selama berbulan-bulan itulah, usaha para PKL mengalami gulung tikar. Tak sedikit shelter-shelter kosong, tak terurus, karena ditinggal pemiliknya.
Gino, salah satu PKL yang membuka usaha tahu kupat, mengatakan, sebelum aliran listrik diputus, sepanjang area belakang Stadion Manahan dipenuhi para pedagang. Namun sejak listrik diputus, kondisi jauh berbeda. ”Sekarang sudah banyak yang tutup, terutama yang biasa jualan es jus. Bagaimana biasa bikin jus kalau mau menyalakan blender saja tidak bisa,” katanya, kepada Joglosemar, Rabu (12/1).
Menurutnya, kebanyakan pedagang sudah membayar sewa shelter untuk jangka waktu dua tahun ke depan. Namun, faktanya, mereka hanya bisa menikmati dalam waktu dua bulan saja.
Gino membantah, jika selama ini para pedagang menunggak tagihan listrik. Ia mengaku selalu rutin membayar tagihan. Uang listrik biasa disetorkan kepada pengurus paguyuban. Jika ternyata uang itu tidak dipakai untuk membayar listrik, katanya, berarti ulah oknum pengurus.
”Kalau kemudian sekarang kami disuruh membayar tunggakan ya jelas nggak mau lah. Lha wong selama ini kita tertib bayar listrik, keenakan yang nilep dong,” ujarnya.
Sodikin yang sudah berjualan selama hampir 30 tahun juga mengungkapkan keluhan serupa. Sebagai masyarakat kecil ia merasa yang paling dirugikan dalam kasus ini. Paguyuban yang seharusnya mengayomi justru malah menjerumuskan. Apalagi menurutnya pemerintah juga sudah lepas tangan terhadap masalah ini.
”Pak Wali juga katanya sudah tidak mau mengurusi lagi. Katanya pedagang harus menanggung sendiri, biar belajar tanggung jawab. Ini jelas tidak adil karena tidak semua pedagang menunggak listrik,” katanya.
Manager PLN UPJ Manahan, Maryanto Joko Sutrisno, mengatakan belum bisa menyambung lagi aliran listrik bagi PKL Manahan. Pasalnya tunggakan sebesar Rp 10 juta belum juga dibayarkan.

Menuju Universitas Kelas Dunia

2011-01-10T22:50:00.000-08:00

Oleh: M Ajie Najmuddin*

Ironis memang, saat saya membaca berita tentang laporan keuangan UNS yang dinilai terbaik. Laporan keuangan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo 2009 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan (SOLOPOS, 5/1).

Sementara, pada hari yang sama juga muncul pemberitaan tentang aksi mahasiswa Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) UNS Solo yang tergabung dalam Saseru Bersatu (Satu) menuntut transparansi Iuran Orangtua Mahasiswa (IOM), di fakultas setempat.

Saya tidak akan menyalahkan berita karena keduanya adalah fakta. Fakta yang saling memperkaya persepsi satu sama lain. Dalam konteks ini, di satu sisi, ia memperlihatkan sebuah keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan sebuah lembaga perguruan tinggi. Sedangkan fakta lain memperlihatkan beberapa anasir kebobrokan di dalamnya.

Hal ini menjadi kritik bagi UNS sebagai universitas yang sedang menuju kepada predikat world class university yang dalam salah satu kriterianya mensyaratkan anggaran riset yang cukup tinggi, minimal US$1300/anggota staf/tahun. Ini jumlah dana yang tidak kecil dan butuh pengelolaan yang baik pula. Ini juga bukan berarti saya mengamini praktik liberalisasi universitas melalui konsep badan layanan umum (BLU).

Kalau permasalahan seperti IOM saja belum selesai, bagaimana nanti mengelola dana yang lebih besar seperti anggaran penelitian?

Pada dasarnya semua universitas, tidak hanya UNS, kalau posisinya sama seperti pemerintahan dalam negara. Maksudnya dalam konteks civitas universitas, pihak yang berwenang sebagai pengelola atau pemerintah adalah rektorat. Sedangkan mahasiswa bisa kita ibaratkan sebagai rakyat. Pembiayaan dana kampus pun, sebagian besar diperoleh dari “sumbangan” mahasiswa, baik melalui dana IOM, SPP dan lain-lain.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban dana dari mahasiswa ini oleh rektorat/dekanat? Apakah sudah sesuai dengan asas-asas penganggaran? Kalau saya mengacu pada good governance, dalam hal ini, kinerja birokrat universitas yang baik harus memenuhi tiga asas penting, yakni kepentingan umum, keterbukaan dan asas akuntabilitas.

Tiga asas ini menjadi pilar penting untuk membentuk sebuah penyelenggaraan birokrat yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bagaimana seharusnya penganggaran yang baik di dalam tubuh PT?

Promahasiswa

Apabila kita melihat fakta rendahnya transparansi pengelolaan anggaran, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa ketiga asas tadi bisa jadi belum dilaksanakan dengan baik oleh PT.

Dalam hal ini ada minimal tiga poin penting yang segera dibenahi dalam rangka optimalisasi fungsi kontrol civitas kampus terhadap kebijakan yang dikeluarkan rektorat/dekanat. Pertama, mekanisme ini bisa diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan anggaran, minimal dalam tahap perencanaan ada semacam proses public hearing.

Kedua, dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, asas transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas ini mutlak mesti dijalankan oleh para pemangku kebijakan di kampus.

Ketiga, optimalisasi ini juga bisa dilakukan dari dalam birokrasi kampus sendiri, melalui badan penjamin mutu atau yang sejenis dengan itu. Dengan ketiga pembenahan tersebut, salah satunya adalah dengan adanya transparansi anggaran, diharapkan bisa membentuk sebuah kondisi universitas yang bersih dan baik, serta mampu mewujudkan predikat world class university dengan sebenar-benarnya.

* Penulis adalah aktivis PMII Solo

(Dimuat di Harian SOLOPOS, 11 Jan 2011)

PKL Pasar Klewer Ditertibkan

2011-01-10T01:38:00.000-08:00

Harian Joglosemar
PASAR KLIWON—Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo, menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Klewer, Selasa (11/1). Selain PKL, pedagang penghuni kios tetap juga menjadi sasaran penertiban, karena penataan barang dagangan masih semrawut.
Penertiban dilakukan, untuk mengatasi kepadatan dan mempelancar, akses jalan di tengah pasar. Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo, Subagyo, mengatakan, DPP berniat mengawasi kondisi Pasar Klewer secara rutin.
”Pelanggaran sering dilakukan oleh sebagian besar pedagang pasar, misalnya pada pedagang kios tetap. Pedagang kios tetap sering menganggu akses jalan dengan menaruh daganganya selangkah lebih maju dari dari batas ketentuan,” katanya.
Selain itu, PKL, juga dinilai melanggar aturan, dengan menempatkan barang dagangannya di depan pedagang kios tetap dan pinggiran jalan tengah pasar. ”Sehingga pedagang kios tetap, merasa terganggu dan dapat menutupi barang dagangannya, keberadaan PKL di tengah pasar juga membuat kondisi jalan tengah pasar padat,” ujarnya.
Subagyo mengatakan, sebenarnya DPP tidak tega menertibkan PKL. Namun pihaknya harus mendengarkan berbagai kalangan untuk menjadikan Pasar Klewer tempat belanja yang nyaman.
Salah seorang pedagang Pasar Klewer, Andi, mengatakan, penertiban pedagang yang melanggar aturan wajar, karena untuk kenyamanan pedagang dan calon pembeli.

*Anisaul Karimah

Pedagang Buah Enggan Tempati Lantai 2

2010-12-22T02:12:00.000-08:00

(Harian Joglosemar) BANJARSARI—Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan buah-buahan di sekitar Pasar Ayu ingin menempati lantai dasar. Hal tersebut mereka ajukan sebagai syarat jika mereka dipindah ke Pasar Ayu mendatang.
Salah seorang pedagang, Sarinem (51) mengatakan, sementara ini belum ada kejelasan tentang penempatan kios para PKL tersebut khususnya yang berjualan buah. Akan tetapi, Sarinem menyatakan tidak setuju jika mendatang mereka ditempatkan di lantai dua Pasar Ayu.
Pasalnya, menurut warga Sukoharjo tersebut, pembeli tidak akan melihat jika ada pedagang buah di lantai dua. “Tidak memperoleh kios tidak jadi masalah buat saya, yang pasti harus di lantai 1. Ditempatkan di teras pasar juga tidak apa-apa,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan pedagang lainnya, Kusmardi (63). Dia mengaku tidak mau dipindah jika bakal ditempatkan di lantai dua. “Lantai dua tidak strategis untuk berjualan buah. Tidak di dalam kios atau bahkan ditempatkan di teras juga bukan masalah, yang penting di lantai 1,” tandas Kusmardi.
Di sisi lain, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/12), Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo, Subagiyo menuturkan, setelah pembangunan Pasar Ayu selesai, para PKL mulai dari Simpang Lima Banjarsari hingga tikungan Balapan, rencananya ditempatkan di lantai dua.
Komunikasi
Menanggapi tentang PKL yang tidak setuju, ke depannya tetap dilakukan komunikasi yang baik dengan mereka.
“Pendapat dari PKL tetap ditampung dan dikomunikasikan dengan baik. Karena hal ini menyangkut kepentingan banyak pihak juga. Jika para pedagang buah ditempatkan di lantai bawah atau teras, kecenderungan mereka menggelar dagangannya yang berlebihan malah bisa menutup pasar,” tandas Subagiyo.
Berdasarkan data DPP Kota Solo, sebanyak 39 pedagang telah menempati 33 kios di lantai satu mulai Minggu (19/12). Sementara sebanyak enam pedagang tersisa dan rencananya mereka menempati lantai dua.
Menurut Subagiyo, penempatan pedagang di Pasar Ayu disesuaikan dengan Surat Hak Penempatan (SHP) yang mereka miliki sebelumnya. Untuk beberapa waktu ke depan menunggu pembangunan pasar selesai sepenuhnya. Para pedagang yang tersisa itu akan dibangunkan kios darurat di depan pasar. Tepatnya di bagian timur depan pasar membentuk huruf L dari selatan ke utara kemudian ke barat.
Pembangunan tahap pertama Pasar Ayu telah selesai dan menelan dana sebesar Rp 2,6 miliar. Untuk tahap kedua, rencananya segera dilakukan lelang. “Untuk pembangunan tahap II telah ada dana sebesar Rp 1,2 miliar. Sebelumnya diajukan Rp 2,7 miliar. Tahap pertama selesai sesuai target dan tahap kedua rencananya diselesaikan bulan Juni atau Juli,” ungkap Subagiyo. (awa)

Draf Studi Kelayakan Diperiksa Bappenas

2010-12-18T02:25:00.000-08:00

(Harian Joglosemar) PASAR KLIWON—Adanya praktik jual beli kios di Pasar Klithikan Notoharjo, dinilai sebagai salah satu indikasi kegagalan Pemkot mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL). Ketua Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo (HPKPN), Joko Sugiharto, kemarin mengatakan, jika berdagang di pasar itu pedagang bisa mendapatkan keuntungan, maka tidak mungkin kios mereka jual. Sejumlah pedagang memutuskan untuk menjual kiosnya, karena merasa sudah tidak bisa bertahan lagi berjualan di pasar itu.

Ketika pertama pindah ke pasar, menurutnya, tidak serta merta dagangan mereka akan laku. Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan PKL, paling singkat PKL akan mampu menyesuaikan diri berjualan di pasar sekitar dua tahun. Itu saja dengan permodalan yang kuat.
Sedangkan PKL yang pindah ke pasar tanpa modal yang kuat, kebanyakan mereka harus gulung tikar. “Seminggu dua minggu mungkin mereka bisa bertahan hidup, walaupun harus menjual perabot di rumah. Lha kalau sampai berbulan-bulan tetap tak laku? Mau makan apa?” papar mantan PKL Banjarsari itu.
Dijelaskan, jika kondisinya sudah demikian, kemudian ada yang bersedia membeli SHP kiosnya, maka mereka lebih memilih menjualnya. Uang hasil menjual kios itu mereka gunakan sebagai tambahan modal untuk kembali berjualan di jalanan lagi. “Kalau ada yang mau membeli, ya mereka memilih menjualnya. Meskipun mereka harus menanggung risiko berjualan di jalan lagi,” terangnya.
Selama ini, tambahnya, Pemkot hanya giat memindahkan PKL dari jalanan ke pasar. Namun tanpa disertai bimbingan dan bantuan supaya mereka bisa bertahan dan tidak kembali ke jalan lagi.
Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), Subagiyo menjelaskan, Pemkot sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi PKL di Pasar Klithikan Notoharjo. Yaitu, mulai dari pemberian bantuan kredit lunak melalui koperasi, pemberian akses jalan, hingga pembinaan di dalam pasar sendiri. (sul)

Komisi III Temukan Jual Beli Kios

2010-12-17T02:28:00.000-08:00

(Harian Joglosemar) KARANGASEM—Sekretaris Komisi III DPRD Kota Solo, Umar Hasyim menemukan bukti terkait jual beli kios dan Surat Hak Penempatan (SHP) di Pasar Klithikan Notoharjo.
Sementara itu, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo menyatakan siap mengambil tindakan tegas dengan melakukan pencabutan kios dan menarik SHP yang diperjualbelikan tersebut.
Bukti itu ditegaskan dengan penuturan Penasihat Paguyuban Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo, Edy Sarnyata mengenai praktik jual beli kios. Dirinya mengaku, telah membeli dua kios baru dari para pemilik lama dengan kisaran harga Rp 13 hingga Rp 15 juta.
“Saya mendapatkan jatah dua kios. Karena kios sebelah kurang laku, maka saya pun membelinya. Tetapi, itu pun belum cukup, jadi saya menyewa satu kios lagi kepada pedagang lain,” ungkap Edy kepada wartawan, Kamis (16/12).
Edy menyatakan, kegiatan jual beli itu tak dilakukan seorang diri, namun banyak pedagang yang melakukan hal serupa. Alasannya, banyak kios dan tutup, dan ada pedagang yang menginginkan membeli.
“Saya tak bisa menyebutkan berapa jumlahnya. Yang jelas, dari seribuan kios di sini, banyak yang diperjualbelikan,” katanya.
Anehnya, mantan PKL Banjarsari itu mengaku, tak melaporkan jual beli kios itu kepada DPP Kota Solo. Hal itu dia lakukan, lantaran DPP tak memberikan jalan keluar untuk bea balik SHP. “Yang penting, ketika kami membeli, kios dan SHP sudah ada di tangan. Itu sudah cukup,” ujarnya.
Sementara itu, Umar Hasyim, politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN), saat Sidak menegaskan, SHP harus mematuhi aturan yang ada.
“SHP tak boleh diperjualbelikan. Artinya, kepemilikan kios tak boleh dipindahtangankan. Masalahnya, ini adalah tradisi lama yang sudah mengakar. Sehingga untuk mengantisipasi masalah ini DPP harus melakukan pengawasan secara intensif,” tegas Umar.
Tak hanya SHP yang menjadi sorotan, melainkan dia juga menyoal pembatasan SHP. “Semuanya harus sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Termasuk, pembatasan jumlah kios yang dipunyai oleh seorang pedagang,” terang mantan Anggota DPRD Provinsi Jateng itu.
Ditemui di tempat terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Solo, Abdullah AA membenarkan hal itu. “Jual beli kios dan SHP itu memang telah ada sejak relokasi PKL Banjarsari ke Klithikan Notoharjo. Tetapi, sampai sekarang belum ada tindakan,” cecarnya.
Terpisah, Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo berjanji, akan mencabut SHP dan kepemilikan kios yang telah dijualbelikan. “Kalau memang hal itu terbukti, maka DPP secara tegas memberikan sanksi kepada pedagang dengan mencabut SHP dan kepemilikan kios. Pasalnya, secara aturan hukum, SHP atau pun kios tak boleh dipindahtangankan atau dijualbelikan,” papar Subagiyo. (mur)

PKL Non Paguyuban Belum Bersikap

2010-12-16T02:30:00.000-08:00

BANJARSARI—Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Ronggowarsito yang tidak masuk paguyuban, belum menentukan sikap tentang rencana relokasi ke kawasan Taman Putra Mangkunegaran. Meskipun begitu, mereka berharap tidak terkena proses relokasi atau digusur.
Salah seorang pemilik kios perbaikan jeans di Jalan Ronggowarsito, Gito, saat ditemui wartawan Rabu (15/12), menuturkan, dirinya belum memiliki keinginan masuk menjadi anggota paguyuban. Gito tidak memberikan alasan jelas penyebab tidak masuknya dia menjadi anggota.
Disinggung tentang rencana relokasi PKL oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Gito mengungkapkan keinginannya, untuk tetap di tempatnya saat ini. “Sebenarnya saya tidak mau dipindah atau direlokasi. Tetapi untuk ke depannya saya harus bagaimana saya belum tahu. Lihat situasi besok saja,” ujarnya.
Gito mengakui, sudah mengantongi izin dari pemilik tanah tempat usahanya berdiri. Tetapi dia tidak menjelaskan lebih, siapa pemilik tanah tersebut.
Hal yang sama disampaikan pekerja di kios perbaikan jeans lainnya, Daryanto (25). Menurutnya, untuk menghindari risiko relokasi, pemilik kios tempatnya bekerja memiliki inisiatif dengan menggeser kios sejauh kurang lebih satu setengah meter ke belakang atau ke arah selatan.
“Dari info yang saya dengar, kios tidak boleh berada di atas saluran air karena itu termasuk tanah milik negara. Maka dari itu kios dimundurkan,” ungkapnya.
Pengunduran kios dilakukan sekitar tiga minggu lalu oleh pemilik kios, Jamhari. Ditambahkan Daryanto, sebelumnya pihaknya memperoleh teguran dari petugas, terkait kios yang ditempatinya itu.
Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Ronggowarsito, Suyadi mengaku pasrah terhadap keputusan mendatang tentang penanganan relokasi. (awa)

Nunggak Retribusi, 49 Kios Disegel

2010-12-14T02:31:00.000-08:00

(Harian Joglosemar) PASAR KLIWON—Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) menyegel sedikitnya 49 kios di Pasar Klithikan Notoharjo. Penyegelan dilakukan mulai bulan November hingga pertengahan Desember ini. Kios-kios itu disegel karena telah menunggak retribusi lebih dari dua bulan.

Kepala DPP Pemkot Solo, Subagiyo Selasa (14/12) mengatakan, sebelumnya pemilik kios sudah beberapa kali diperingatkan, namun karena masih selalu nunggak terpaksa kios-kios itu disegel. “Lama nunggak-nya bervariasi, mulai dari tiga bulan hingga enam bulan,” katanya.
Dijelaskan, setelah dilakukan penyegelan, beberapa pemilik secara bertahap mulai melunasi tunggakannya. Saat ini kios yang belum dilunasi retribusinya tinggal 19. “Tetapi sudah ada beberapa yang dibayar, sekarang tinggal 19 yang belum dibayar,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo (HPKPN), Joko Sugiharto mengatakan, kios-kios yang disegel itu pada umumnya kios yang kurang laku. Sehingga pedagang memang tak mampu untuk membayar retribusi. “Memang yang disegel itu mereka kurang laku,” jelasnya.
Kios-kios itu, sambungnya, terletak di lokasi yang kurang strategis. Kios-kios itu terletak di lantai dua dan pada lorong-lorong yang jarang disambangi pelanggan. Seharusnya DPP memaklumi kondisi itu. “Lha kalau lokasinya kurang strategis ya jelas kurang laku,“ tuturnya.
Ia mengatakan, Pemkot hanya menuntut pedagang untuk melakukan kewajiban, tanpa memperhatikan hak-haknya. Penyebab mereka nunggak retribusi bukan karena mereka tidak mau, tetapi memang mereka tidak mampu. (sul)

PKL Ronggowarsito tagih selter

2010-12-13T19:56:00.000-08:00

Karangasem (Espos)Sekitar 30 PKL Jl Ronggorwasito mendatangi Rumah Dinas (Rumdin) Ketua DPRD Kota Solo, Senin (13/12), menuntut kejelasan pembangunan selter di dekat Taman Putra Mangkunegaran.

Pantauan Espos di lokasi, kedatangan para PKL Jl Ronggowarsito tersebut ditemui oleh Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno, sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka didampingi oleh sejumlah aktivis dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo.

Salah seorang PKL Ronggowarsito, Dodi Sudarsono, mengatakan tidak keberatan jika PKL Ronggowarsito direlokasi ke kawasan dekat Taman Putra. Kendati demikian, menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan tentang rencana pembangunan selter di kawasan yang berada di sebelah timur RS PKU Muhammadiyah Solo tersebut.

Dodi berharap DPRD bisa menyisihkan anggaran untuk pembangunan selter pada tahun 2011. “Jika APBD 2011 sudah ditetapkan, kami berharap DPRD bisa memberikan solusi. Selama ini kami bingung karena belum mendapat informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan selter itu,” terang Dodi kepada Sukasno.

Dalam kesempatan itu, Sukasno menegaskan bahwa APBD 2011 yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah. Namun, Sukasno menawarkan dua alternatif untuk menjawab pertanyaan dari mana dana yang akan digunakan untuk pembangunan selter tersebut.

Alternatif pertama, pembangunan selter dialokasikan dalam APBD Perubahan 2011 yang diperkirakan bisa ditetapkan pada bulan September atau Oktober 2011. Alternatif kedua, berupa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun selter.

“Jika PKL menyetujui akternatif ini, nanti akan kami koordinasikan dengan Pemkot agar dicarikan perusahaan yang bersedia berpartisipasi aktif membangunkan selter,” tutur Sukasno.

Tagihan

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Ronggowarsito, Suyadi, mengkhawatirkan adanya konsekuensi yang lebih besar jika selter itu dibangun oleh pihak ketiga.

Suyadi mengaku khawatir, pihak ketiga itu akan menuntut tagihan tertentu jika sudah membangun selter. “Kami akan merasa terbebani jika perusahaan itu menuntut bayaran,” kata Suyadi.

Menanggapi hal itu, Sukasno mengatakan kompensasi kepada pihak ketiga bukan berupa tagihan bayaran. Menurutnya, kompensasi bagi pihak ketiga bisa disiasti dengan pemasangan logo perusahaan tersebut. Hal ini seperti yang dialami oleh sejumlah PKL yang berada di sebelah timur kantor PDAM Solo. - Oleh : Moh Khodiq Duhri

PKL Pekaroso Temui Ketua Dewan

2010-12-13T04:33:00.000-08:00

Karangasem (Solo) - Paguyuban PKL Jl Ronggowarsito atau yang sekarang dikenal dengan nama PKL Pekaroso, siang tadi (13/12) menemui ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno, di rumah dinasnya untuk meminta masukan konsep shelter yang akan dibangun untuk menampung PKL di Jl Ronggowarsito yang terpaksa pindah karena proyek tamanisasi pemkot.

Dalam pertemuan tersebut, dimunculkan sebuah gagasan untuk menggandeng pihak di luar pemkot (sponsor swasta) dalam pembuatan shelter, dengan konsep tersebut dimaksudkan agar bisa meminimalisir anggaran dari APBD, sekaligus untuk mendorong tingkat partisipasi mereka (swasta).

foto-foto (doc. pribadi)

Gb. 2 Ketua DPRD Solo (Sukasno)

Gb. 3 Perwakilan dari PKL Pekaroso, Dodik,
saat memberikan keterangan kepada media

PKL di Jalan S Parman Diminta Segera Pindah

2010-12-12T04:39:00.000-08:00

BANJARSARI (HarianJoglosemar)—Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan S Parman, Gilingan, Kecamatan Banjarsari minta segera dipindah. Pasalnya, keberadaan mereka semakin membuat jalan di lokasi tersebut semrawut dan kacau.

Salah seorang pedagang minuman, Sundari, yang ditemui Joglosemar, Kamis (9/12) mengungkapkan, harapan untuk dipindah sudah terpikirkan ketika dilakukan pendataan beberapa waktu sebelumnya. Menurut warga asli Gilingan itu, sebagian besar PKL di tempat tersebut mengharapkan hal yang sama yaitu segera dipindah. Bahkan mereka telah mendapat kabar akan dipindah di terminal agen travel Gilingan nantinya.
Untuk masalah tempat baru yang belum tentu bisa menjanjikan pelanggan tetap, Sundari menyikapinya dengan pasrah. “Mau dipindah di manapun tidak masalah asal tidak terlalu jauh. Rezeki sudah ada yang mengatur, saya pribadi berharap segera dipindah agar di sekitar Jalan S Parman ini jadi tertib dan nyaman, tidak seperti ini, kacau dan semrawut,” ungkapnya.
Sementara itu, harapan serupa juga diutarakan penjual pakaian bekas, Sri Suyami. Perempuan warga Banjarsari tersebut mengaku telah didata oleh petugas pendataan. Menurutnya, yang paling penting baginya adalah memiliki tempat berjualan pasti.
“Saya akui sudah berjualan di sini sekitar 20 tahun. Tetapi dari waktu ke waktu semakin banyak mendengar keluhan tentang kondisi jalan yang semakin semrawut dan kacau. Kalau PKL dipindah, siapa tahu akan segera nyaman dan kondusif. Kalau masalah pembeli, kami kan sudah punya pelanggan. Jadi pasti akan mencari jika butuh,” ujarnya.
Nada tidak keberatan juga disampaikan salah satu pelanggan PKL, Suparni. Warga asal Boyolali tersebut tidak keberatan jika pasar pakaian bekas itu nantinya akan dipindah. “Dipindah di mana pun tidak masalah, karena saya sudah memiliki bakul di sini, jadi kalau pindah tetap dicari,” tuturnya.
Di sisi lain, Walikota Solo Joko Widodo mengungkapkan, PKL di sepanjang Jalan S Parman nantinya akan dipindah di Terminal Agen Travel Gilingan. Sementara PKL di sekitar Stasiun Balapan akan ditempatkan di Pasar Ayu. “Program mendatang mereka tetap akan dipindah dan saat ini proses ke sana tengah berjalan,” tandasnya kepada wartawan di sela-sela peresmian gedung baru RS Brayat Minulyo belum lama ini.
Berdasarkan pantauan lapangan, terdapat sekitar 500 PKL di sepanjang Jalan S Parman, Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Aktivitas mereka yang berada di trotoar sedikit banyak mempengaruhi lalu lintas karena banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Secara otomatis, kondisi tersebut semakin mempersempit badan jalan. (awa)

Buka Dulu Topengmu!

2010-12-08T03:16:00.000-08:00

Diskusi sore, mulai dari Solo yang penuh dengan topeng sampai rencana 'spy' ala 'dukun'. Banyak yang mengeluh tentang gaya kepemimpinan AD 1 di periode kedua ia memimpin, yang dirasakan sangat berbeda dengan awal ia menjabat sebagai Walikota. Harapan masyarakat yang sempat naik, kini mulai surut. Banyak program yang menjadi ikon pencitraan keberhasilan beliau, seperti penataan PKL, mendorong partisipasi masyarakat dsb hanya menjadi sebatas formalitas dan semu. Ibarat topeng yang banyak terpampang di beberapa sudut kota, wajah yang bopeng tertutup oleh topeng, atau dengan kata lain kebobrokan birokrasi tertutup oleh pencitraan semu.

.......... Tanpa penutup

Garuda 2 - Gajah 1

2010-12-07T15:16:00.000-08:00

Dramatis! itulah gambaran pertandingan Piala AFF, Indonesia vs Thailand, selasa malam (7/12) yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan 2-1 diraih setelah tertinggal terlebih dahulu oleh gol indah pemain Thailand. Bambang Pamungkas menjadi pahlawan dengan dua golnya dari titik penalti, mengantarkan tim Indonesia memuncaki grup A dengan poin sempurna, sekaligus menyingkirkan rival abadi, Thailand. Dua gol tersebut menjadi gol 'penting' untuk dia, setelah pada dua pertandingan terakhir melawan Malaysia (5-1) dan Laos (6-0), namanya sempat tenggelam dengan munculnya bintang-bintang baru seperti Irfan Bachdim, Oktovianus dll.

Euforia kemenangan masih terus berlanjut sampai pagi... mulai dari berita, acara gosip, (dan mungkin) hingga obrolan antar teman di sekolah, kantor; semua ramai membicarakan keberhasilan ini.

Namun perjuangan belum selesai, terus melaju Garudaku!!!

PKL Segera Kirim Konsep Shelter

2010-12-03T14:54:00.000-08:00

BANJARSARI (Harian Joglosemar)—Rencana penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ronggowarsito, Banjarsari mendapat respons bagus dari para pedagang.
Para pedagang mengaku lega saat Pemerintah Kota (Pemkot solo) menyatakan tidak menggusur mereka, melainkan hanya dilakukan penataan.
Tetapi hingga saat ini Paguyuban PKL Jalan Ronggowarsito belum juga mengirimkan konsep shelter sebagaimana yang diminta Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo.
Ketua Paguyuban PKL Jalan Ronggowarsito Suyadi, saat ditemui wartawan di warung kulinernya kemarin siang mengatakan, para PKL yang lebih kurang berjumlah 30 orang, sudah setuju dan mendukung dengan penataan PKL atau pembuatan shelter.
”Kami setuju dan menyambut baik pembuatan shelter bagi para pedagang, asalkan kami tidak dipindahkan,” jelas Suyadi, kemarin.
Sejak perundingan dengan Pemerintah Kota Solo beberapa waktu lalu, hingga kini paguyuban belum mengadakan pertemuan lagi.
Meskipun begitu, Suyadi menegaskan, bila dirinya sudah berkoordinasi dengan para anggota PKL terkait konsep shelter untuk para PKL. Karena itulah, DPP mengharapkan para PKL membuatkan konsep untuk pembangunan shelter sehingga diharapkan sesuai dengan keinginan para PKL. “Dalam waktu dekat ini paguyuban akan mengirimkan konsep shelter untuk para PKL. Kalau bisa ya bulan ini,” tambahnya.
Dalam pembuatan konsep shelter, Suyadi mengaku masih kesulitan, karena dirinya tidak tahu apa-apa terkait konsep bagaimana yang akan diajukannya ke DPP. (apl)

Korupsi dan Keterbukaan Informasi

2010-12-02T01:58:00.000-08:00

Beberapa waktu yang lalu, sebuah lembaga transparansi mengeluarkan sebuah hasil riset Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 50 kota di 33 provinsi. Dua kota dari Jawa Tengah, diantaranya Tegal dan Solo menduduki peringkat tiga teratas di bawah Kota Denpasar, Bali, yang dinilai sebagai kota di Indonesia yang paling bersih dari kasus-kasus korupsi. Denpasar meraih skor 6,71 dari rentang indeks antara 0 (nol) sampai dengan 10, di mana 0 (nol) dipersepsikan sangat korup dan 10 sangat bersih.

Khusus bagi Kota Solo, hal ini menjadi sebuah keberhasilan tersendiri bagi Pemkot, khususnya kepada Walikota Joko Widodo yang memang sejak awal terpilih memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Kota Solo. Namun, apakah keberhasilan di level pimpinan ini juga diimbangi di tingkatan level birokrat (pegawai pemkot), masih menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita bila kita pandang dari perspektif keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini menjadi penting, bila kita kaitkan dengan salah satu asas keterbukaan dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana sebuah daerah bisa disebut sebagai daerah yang bersih dari korupsi, kalau belum bisa memenuhi unsur keterbukaan ini?

Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pada Pasal 7 ayat 1: bahwa setiap Badan Publik (BP) wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Serta pada ayat 2 yang berbunyi: Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Melalui ketentuan ini, setiap BP dari level pusat sampai daerah, termasuk yang ada di dalamnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memberikan informasi yang bersifat terbuka kepada publik, baik ketika diminta ataupun tidak. Keterbukaan informasi inilah yang kemudian bisa dijadikan parameter tersendiri bagi publik untuk bisa menilai apakah daerah mereka termasuk bersih dari korupsi atau tidak.

Fakta yang ada, menunjukkan bahwa banyak BP yang belum siap atau bahkan belum merespon UU KIP ini. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Seknas FITRA, dalam temuan uji akses dalam informasi anggaran di level pemerintah pusat, hanya 13 lembaga dari 69 lembaga yang memberikan respon (FITRA, 2010). Kondisi ini ternyata juga tidak jauh berbeda dialami di daerah, sebagai contoh di Kota Surakarta, baru 8 SKPD yang memberikan respon atas uji permintaan informasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Surakarta.

Menjadi ironi, ketika komitmen penegakan pemberantasan korupsi dicanangkan tinggi di level pimpinan, namun ternyata pada tahap implementasi teknis ternyata belum bisa didukung sepenuhnya oleh segenap level pendukung di bawahnya melalui keterbukaan informasi kepada publik.

Bersih dari Korupsi

Untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari korupsi, tentu perlu didukung sinergitas ataupun kesatuan gerak dan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat. Terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, tiap-tiap pemerintah daerah semestinya sudah mengimplementasikannya sampai ke level paling bawah. Langkah yang secepatnya dilakukan oleh Pemkot adalah, pertama, Pemkot mesti segera memberikan pemahaman kepada segenap aparat birokrasi, entah dengan sosialisasi ataupun pelatihan bagaimana mewujudkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini di tingkat daerah, agar kemudian tidak terjadi lagi ada petugas dari dinas terkait yang dimintai informasi yang bersifat terbuka oleh publik, kemudian menolak memberikan dengan alasan tidak mau membocorkan rahasia negara. Artinya, perlu diberikan pemahaman juga mana informasi yang harus dipublikasikan dan informasi yang bisa dikecualikan. Hal ini memang akan membutuhkan proses, mengingat paradigma di sebagian kalangan birokrat kita yang masih tertutup, apalagi bila dimintai informasi masalah anggaran.

Kedua, harus ada kejelasan mekanisme pengelolaan informasi baik di level Sekda, SKPD, sampai pada level Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Hal ini menyangkut efisiensi pengelolaan informasi, dan akan lebih baik jika informasi yang bersifat umum dikelola melalui satu pintu. Kemudian di pelayanan terhadap permohonan informasi juga harus ada mekanisme yang jelas, kepada petugas bagian apa, ketika ada publik yang hendak meminta informasi atau data. Karena seringkali, peminta informasi merasa diping-pong oleh petugas ketika hendak menanyakan sebuah informasi. Hal ini bisa jadi disebabkan karena belum jelasnya mekanisme pelayanan tadi.

Ketiga, perlu segera dibentuk Pusat Pengelola Informasi Daerah (PPID) agar jelas struktur pelaksanaan akses informasi. Namun, pada intinya pelaksanaan akses informasi tidak memerlukan struktur baru, tetapi mengoptimalkan kinerja struktur yang telah ada. Keempat, untuk menghindari adanya sengketa informasi publik, tiap SKPD terkait yang dimintai informasi oleh publik, mesti segera memberikan respon. Mengingat ancaman sanksi denda lima juta rupiah dan atau kurungan satu tahun bagi yang tidak menaati Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, semisal menolak memberikan informasi kepada publik

Keempat hal tadi merupakan langkah awal yang seharusnya sudah dilakukan Pemkot sejak lama, mengingat UU KIP ini sebetulnya sudah disahkan sejak dua tahun yang lalu. Masyarakat jualah yang seharusnya ikut berpartisipasi mendorong terwujudnya UU KIP ini. Karena dari keterbukaan ini, akan banyak menguntungkan masyarakat sendiri, untuk bisa lebih berpartisipasi dalam penegakan pemberantasan korupsi dan kontrol terhadap kinerja pemerintah.

Dengan terwujudnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di segenap aspek Badan Publik di Kota Surakarta ini diharapkan akan semakin memperkuat persepsi dari kota ini, sebagai salah satu kota yang bersih dari korupsi. Serta bisa mewujudkan slogan Kota Solo “Berseri Tanpa Korupsi” dengan sebenar-benarnya.

* Penulis adalah mahasiswa FE UNS/ aktivis PMII Solo

(Dimuat di Harian Joglosemar, 29 Nov 2010)

Terancam Digusur, PKL Solo Minta Kerjaan ke Disnaker

2010-11-29T12:58:00.000-08:00

Muchus Budi R. - detikNews

Solo - Sekitar seratus pedagang kaki lima (PKL) di Solo mendatangi kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Surakarta. Mereka mendesak dinas tersebut untuk mencarikan pekerjaan sebelum Pemkot Surakarta merealisasikan larangan bagi PKL untuk menggelar dagangannya.

Ratusan PKL datang ke Kantor Dinsosnakertrans Kota Surakarta di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Senin (29/11/2010).

Mereka berasal dari berbagai lokasi PKL di Kota Solo yang terancam kehilangan lokasi mangkal sesuai Perda Kota Surakarta nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL.

Dalam Perda tersebut disebutkan adanya larangan berjualan di tempat tertentu tanpa ada penjabaran khusus. Hingga saat ini Walikota Surakarta juga belum mengeluarkan SK tentang tempat yang dilarang tersebut.

Selain itu, dalam Perda tersebut juga diatur bahwa PKL di Solo harus warga dalam kota dengan bukti kepemilikan KTP.

Karena merasa terancam oleh aturan tersebut maka ratusan PKL tersebut mendatangi Dinsosnakertrans. Mereka keberatan jika Perda tersebut direalisasikan karena dinilai akan menghilangkan pencaharian mereka.

Mereka bersedia diatur atau ditata ulang, namun keberatan jika direlokasi karena khawatir mengalami kebangkrutan.

"Kami hanya memiliki keahlian sebagai pedagang kaki lima saja. Jika memang Pemkot tega menggusur saya maka sebelumnya kami harus dicarikan pekerjaan lain sebagai penyambung penghasilan kami. Untuk itulah kami datang kemari," ujar Sriyanto, korlap aksi.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Surakarta, Singgih Yudoko, mengaku akan mengakomodir aspirasi warga tersebut dengan melakukan langkah fasilitasi.

Singgih tidak bisa menjanjikan pekerjaan kepada warga karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinasnya hanya memfasilitasi pencari kerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja.

"Tentang penolakan Anda semua terhadap Perda No 3 Tahun 2008 itu, bukan wewenang kami untuk menjawabnya. Ada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain yang berwenang. Tentang aspirasi pekerjaan itu, kami juga hanya bisa memfasilitasi dalam arti menghubungkan saja dengan pencari tenaga kerja," ujar Singgih.

Merasa tidak puas dengan jawaban Dinsosnakertrans, massa kemudian meninggalkan kantor Dinsosnakertrans. Massa kemudian membubarkan diri dan bertekad akan menemui langsung Walikota Surakarta untuk mengadukan nasibnya jika Pemkot tetap bersikeras merelokasi mereka ke tempat lain.

(mbr/aan)

Ratusan Kios/Los di 6 Pasar Mangkrak

2010-11-27T14:58:00.000-08:00

KARANGASEM(Harian Joglosemar)—Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo tak bisa memenuhi target pendapatan, dalam hal sewa los dan kios. Dampaknya, ratusan kios dan los yang berada di enam pasar menjadi mangkrak.

Enam pasar yang dimaksud antara lain Pasar Pucangsawit, Legi, Kembang, Sidodadi, Gading, dan Harjodaksino. Dari target sebesar Rp 5,835 miliar, DPP Kota Solo baru bisa mendapatkan pemasukan dalam hal sewa los dan kios sebanyak Rp 804.790.840.000 atau baru 13,79 persen. Dengan begitu, pendapatan DPP meleset dari target yang ditentukan sebesar Rp 5,033 miliar.

Hal itu diakui oleh Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo. Dia menjelaskan, jumlah los dan kios pasar tradisional yang belum terjual mencapai 473 unit, terdiri dari 394 los dan 79 kios. Pada anggaran tahun berjalan ini, target penjualan los dan kios tersebut dipatok sebesar Rp 5,835 miliar. Namun hingga menjelang akhir tahun anggaran ini, baru terealisasi 13,79 persen atau Rp 804,79 juta.

“Sampai saat ini (bulan November -red), uang yang masuk dari penjualan kios dan los baru 13,79 persen atau sebesar Rp 804.790.840.000. Jumlah ini sangat jauh dari target Rp 5 ,8 miliar. Belum tercapainya target, maka kami terus melakukan evaluasi agar pada anggaran tahun depan bisa tersewa seluruhnya,” ungkap Subagiyo di sela-sela rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPRD Kota Solo, Jumat (26/11)

Menurut dia, belum lakunya penyewaan los dan kios itu disebabkan oleh beberapa hal. “Di antaranya minat warga rendah, lokasinya bisa dikatakan kurang strategis. Hal itulah menyebabkan minat pembeli makin rendah,” ujar lelaki yang dikenal santai itu.

Untuk tahun 2011, ada ketentuan harga dalam hal sewa los dan kios, yakni Keputusan Walikota Nomor 511.2/05/127/I/2010 tentang Pembentukan Tim Perhitungan Angsuran Pembangunan Los/Kios Pasar.

“Sehingga harga los kios nanti bisa lebih terukur. Indikator harga sesuai SK itu di antaranya meliputi taksiran nilai tempat dasaran (TNTD), biaya pembangunan, strategis tidaknya lokasi dan nilai jual objek pajak (NJOP). Inilah yang juga menjadi penyebab lain, kenapa los dan kios tak laku. Ke depan, kami berjanji memberikan informasi keberadaan kios maupun los yang belum laku itu,” paparnya.

Pendapat tersebut langsung dibantah Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto. “Saya kira, minat dari masyarakat untuk menyewa los dan kios sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pedagang yang telah memesan los dan kios. Justru yang menjadi penyebab utama tak lakunya los dan kios adalah kehati-hatiannya Kepala DPP,” bantahnya.

Honda berpendapat, belum lakunya ratusan kios dan los itu dikarenakan DPP menunggu SK Walikota. (mur)

PKL Ronggowarsito Batal Direlokasi

2010-11-26T06:33:00.000-08:00

"Perjuangan kami ternyata tidak sia-sia, sedikit membuahkan hasil...". ok lanjutkan!!!

Harian Joglosemar-
TIMURAN—Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Ronggowarsito batal direlokasi. Keputusan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo, Subagiyo setelah melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan Paguyuban PKL Ronggowarsito, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Dinas Perhubungan pada hari Rabu (24/11) di Kantor DPP lalu.
Subagiyo mengungkapkan, bila trotoar, taman, atau pun jalur hijau tidak diperuntukkan untuk berdagang. Tetapi, lanjut dia, para pedagang mengajukan konsep untuk mengelompokkan tempat dagangan yang jauh ramah lingkungan.
“Beberapa pedagang yang mewakili paguyuban memiliki usul konsep, untuk penataan PKL sehingga mereka masih dapat diberi kesempatan untuk berjualan di sana,” ungkap Subagiyo kepada Joglosemar, Kamis (25/11).
Pedagang Kuliner
Nantinya para pedagang mengusulkan untuk ditempatkan di pinggiran tembok Taman Putra yang tidak mengganggu akses jalan Ronggowarsito dan juga akses keluar masuknya kendaraan di Taman Putra.
Sehingga PKL ditempatkan di sisi utara Jalan Ronggowarsito. Selain itu, pada pertemuan tersebut, pedagang meminta supaya Pemerintah Kota dapat membuatkan shelter yang telah dikonsepkan.
“Kita menunggu konsep dari para pedagang terlebih dahulu, setelah konsep kita terima baru usulan konsep tersebut kita ajukan kepada Walikota. Dan yang terpenting proyek tamanisasi dari DKP tetap berjalan,” sambung Subagiyo.
Dia menambahkan, shelter pedagang hanya diperuntukkan bagi pedagang kuliner dan kelontong. Sehingga bagi pedagang nonkuliner maupun nonkelontong, seperti pedagang pakaian, bengkel, servis, mebel harus dipangkas ataupun dipindahkan.
Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Ronggowarsito, Suyadi mengungkapkan, senang dengan keputusan Pemkot yang tidak jadi menggusur para PKL yang ada di Jalan Ronggowarsito.
“Kita telah mengukur lahan yang akan digunakan untuk tempat menampung para pedagang yakni sepanjang 75 meter. Nantinya lahan tersebut dapat menampung sekitar 30 pedagang yang masuk ke dalam paguyuban,” terang Suyadi. (har)

*foto: sumber SUARAMERDEKA

Beribu Jalan ke Makkah-Bukan Kisah TKW Loh Yo (Part 2)

2010-11-26T00:38:00.000-08:00

"batik-batik....batiknya pak, bu...” teriak para pedagang saat ada calon pembeli yang lewat.

Lalu-lalang para kuli membawa masuk barang dari luar Pasar. Suasana di luar pun tak kalah ramai, jalan yang searah ke barat dipadati mobil, motor, becak, dan para pejalan kaki yang saling ingin mendahului satu sama-lain. Di pangkalan becak, Pak Andi bersama teman-temannya, menunggu datangnya penumpang, ada pula sebagian dari mereka yang masih tertidur pulas di becaknya.

Khusus setiap hari jumat, Pak Andi biasanya hanya menarik sampai jam 11, kemudian dilanjut lagi setelah Jum’atan.

”Becak, pak?” tanyanya kepada seorang bapak yang sedang lewat di depannya.

”Oh, iya,” tanpa banyak bicara, bapak yang berpakaian santai ini naik ke atas becak.

”Anu, saya mau jalan-jalan saja pak, nanti tolong saya diantarkan saja ke tempat-tempat bersejarah, di kota ini” lanjutnya

Pak Andi langsung bergegas menarik becaknya, tempat yang pertama dituju daerah Sriwedari, sebentar mampir ke Museum Radya Pustaka. Setelah puas, kembali lagi menuju ke Kraton Solo. Selesai di sana, Pak Joko, mengajak lagi ke Mangkunegaran.

”Sekarang sampun jam 11 lebih pak, saya mesti pulang” kata pak Andi

”loh, kan belum selesai muter-muter-nya?”

”Anu pak, kalau hari jum’at saya biasanya narik sampai jam 11 saja, mau siap-siap jum’atan, tapi kalau bapak mau nanti setelah jum’atan saya antar lagi, pripun?”

”Ya sudahlah, nanti saya bisa naik taxi saja, ongkosnya berapa pak?”

”Mpun mboten usah, gratis mawon”

”Loh, kok gratis itu maksudnya bagaimana? wong, bapak sudah mengantarkan saya jalan-jalan sampai sejauh itu kok?”

”Sudahlah pak, khusus hari jum’at saya memang biasa menggratiskan becak saya, tanpa terkecuali”

”Jadi bagaimana saya mesti membayar?”, “andaikata saya membayar lebih pun saya mampu kok pak? Tegas pak Joko

Di tengah perdebatan itu, terdengar adzan berkumandang.

”Nggih mpun, kita lanjutkan nanti. Sekarang kita shalat jum’at dulu”

Keduanya kemudian menuju masjid terdekat. Pak Joko masih belum habis pikir, kenapa Pak Andi tetap menolak untuk diberi upah narik becaknya. Sementara Pak Andi, santai saja mendengarkan khutbah. Selesai shalat, keduanya bertemu lagi.

”Kalau bapak tetap menolak untuk dibayar, ya sudah. Tapi saya juga punya permintaan untuk bapak, sekiranya saya bisa membantu kira-kira keinginan bapak yang belum terwujud selama ini apa?”, ”siapa tahu saya bisa membantu,” ujar Pak Joko

””itu juga sebagai balasan dari saya atas kebaikan bapak hari ini. Terus terang hati saya terketuk, melihat bapak yang, mohon maaf, tukang becak saja bisa bebuat amal untuk orang lain. Nah, saya juga ingin seperti bapak, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain” lanjutnya.

”Kalau itu, saya sejak dulu ingin sekali menunaikan kewajiban saya sebagai seorang muslim, yakni berangkat haji, tapi bapak tahu sendiri, saya ini hanya seorang tukang becak, yang penghasilannya untuk makan sehari-hari saja terkadang masih kurang,”.

”Baik, kalau itu yang menjadi keinginan bapak, tahun depan bapak mesti segera menyiapkan diri untuk mendaftar haji, masalah biaya, saya yang menanggung,”.

Pucuk dicita ulampun tiba. Masih dalam keadaan setengah tak percaya, Pak Andi bertanya lagi,

”Betul, pak”

”Iya” jawab Pak Joko

”Alhamdulillah...” tersungkur lemas badannya, sujud syukur atas apa yang dilimpahkan untuknya. Pertolongan dari Tuhan, bagi hamba-Nya yang ikhlas dalam niat dan perbuatan.

Sodipan, 2010

Beribu Jalan ke Makkah-Bukan Kisah TKW Loh Yo (Part1)

2010-11-26T00:37:00.000-08:00

Hari sudah semakin sore, namun uang yang dikantonginya baru Rp. 14.000. Pak Andi yang sudah menarik becak sedari pagi, memutuskan untuk segera pulang.

”lumayan, cukup untuk jatah makan malam,” ucapnya lirih, sembari mengayuh becaknya melewati perempatan jalan.

Baru beberapa meter ia berjalan, berseru kumandang adzan maghrib dari masjid Agung, tapi tetap tak menyurutkan laju becaknya untuk pulang ke rumah.

Dari dalam rumah, terdengar suara kedua anaknya, Tini dan Ahmad, sedang mengaji bersama Tuminah, istrinya. Sambil menidurkan Dani, anaknya yang masih bayi, Tuminah mengajari anaknya membaca huruf hijaiyah.

”alif fathah a, alif kasroh u,” Tini membacanya dengan keras

”Coba ulangi lagi ndhuk, alif kasroh?” tanya Tuminah mencoba membetulkan bacaan anaknya.

”U, eh I” jawab Tini, sambil menudingkan seutas lidi ke arah tulisan yang sedang dibacanya.

Pak Andi masuk mengucapkan salam, dan langsung bergegas ke belakang. Istri dan anak-anaknya biasa berkumpul bersama setiap waktu setelah senja. Tak ada hiburan televisi atau radio di rumahnya. Istrinya meskipun tak pernah tamat SMP, tapi pernah nyantri lima tahun di salah satu pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Makanya, ia sendiri yang mengajari anaknya belajar mengaji, ditambah dengan kondisi ketidakmampuan untuk memasukkan anaknya ke TPA.

”Ini Rp. 14.000 bu, yang Rp. 12.000 silahkan kamu pakai untuk kebutuhan besok, sisanya Rp. 2000, seperti biasa, disimpan untuk tabungan haji kita” Kata Pak Andi

”Nggih, pak”

Sejak tahun ketiga menikah, Pak Andi memiliki sebuah tekad yang kuat untuk bisa berangkat haji. Niatan yang sungguh tak masuk akal bagi orang awam, melihat pekerjaan Pak Andi yang hanya seorang tukang becak, dan istrinya, buruh cuci pakaian. Namun tidak bagi keduanya, mereka meyakini bahwa segala sesuatu apalagi yang menyangkut kewajiban, harus dilaksanakan, dan tidak hanya sebatas angan-angan ataupun niat belaka, tapi harus ditunjukkan dengan tindakan yang nyata, ya mengumpulkan uang Rp.2000 per harinya.

”Penting niate sing ikhlas bu,” pesannya sebelum keduanya tertidur.

***

Keberadaan PKL matikan pedagang Pasar Panggungrejo

2010-11-25T10:34:00.001-08:00

Solo (Espos)–Pedagang lantai II Pasar Panggungrejo belakang Kantor Kecamatan Jebres meminta Dinas Pengelola Pasar (DPP) memasukkan pedagang kaki lima (PKL) Jl Ki Hajar Dewantara ke pasar.

Alasannya 170-an kios pasar sudah mangkrak alias tidak dioperasikan cukup lama. Selain itu pedagang menilai keberadaan PKL mematikan usaha pedagang pasar dengan kapasitas tampung 200-an orang tersebut.

Permintaan itu disampaikan beberapa pedagang lantai II Pasar Panggungrejo saat ditemui Espos, Kamis (25/11). “Bagaimanapun pasar sepi bila masih ada pedagang di jalan,” ujar Roni pedagang di kios BII-28 Pasar Panggungrejo.

Dia menuturkan kendala pengembangan pasar yakni letak relatif tersembunyi serta bangunan yang kurang merepresentasikan sebuah pasar. Untuk memacu geliat pasar Roni menilai perlunya promosi signifikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Salah satunya, dia melanjutkan, dengan memasukkan PKL Jl Ki Hajar Dewantara. Utamanya PKL yang berjualan mulai dari gerbang utama belakang Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) hingga perkampungan Kentingan Baru. “Saya setuju opsi memasukkan PKL yang menempel di pagar UNS ke pasar,” ungkapnya.

Sementara Lurah Pasar Panggungrejo, R Sigit Pramono menerangkan pihaknya sebatas membantu langkah penyegelan DPP. Mengenai upaya meramaikan pasar, menurut dia akan diupayakan dengan pengkhususan dagangan.

kur

Akan Dipindah, Paguyuban PKL Pasar Klewer Berang

2010-11-19T15:05:00.000-08:00

PASAR KLIWON—Paguyuban Pedagang Pasar Klewer (P4K) mengaku keberatan dengan wacana pemindahan PKL Pasar Klewer. Jika dipindah mereka khawatir akan kehilangan pelanggan.
“Kami jelas menolak jika dipindah, jelas pelanggan kami berkurang,” terang Ketua Kelompok 8 P4K, Fatimah Selasa (16/11).
Ia mengatakan, sebenarnya mereka tidak keberatan jika Pemkot melakukan penataan, namun mereka dengan tegas menolak jika dipindahkan. Seharusnya penataan dilakukan hanya untuk merapikan, tidak untuk memindahkan. “Kami siap kalau Pemkot mau menata, silakan saja, tetapi jangan dipindah,” ujar dia.
Ia mengaku, mereka sebenarnya bukanlah PKL, mereka adalah pedagang yang berjualan di pelataran pasar. Keberadaan mereka, imbuh dia, sudah menjadi bagian tersendiri dari pasar itu.
Bahkan saat terjadi kerusuhan Kota Solo tahun 1998, jelas Fatimah, mereka menjadi tameng sehingga pasar itu urung dibakar. ”Kami sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum reformasi. Jadi Pasar Klewer tak bisa dipisahkan dengan kami” kata dia.
Masalah Baru
Terkait mengenai lokasi pemindahan di sekitar Masjid Agung, menurut Fatimah, lokasi itu jelas tidak strategis. Selain itu mereka juga harus berurusan dengan pihak Keraton Solo, karena lahan itu merupakan hak Keraton. “Apalagi lokasi pemindahannya di sekitar Alun-alun, urusannya bisa panjang,” papar dia.
Selain itu, tambah dia, jumlah pedagang yang berada di pelataran itu tidak sedikit. Jumlah anggota P4K seluruhnya mencapai angka 760 pedagang. Jika mereka semuanya dipindah, maka dikhawatirkan menyebabkan permasalahan baru di tempat baru. “Kalau yang dipindah sebagian saja, ya tidak bisa. Pasti menimbulkan rasa iri di kalangan kami,” imbuh dia.
Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Solo, Fx Hadi Rudyatmo mengatakan, area Masjid Agung jelas tidak untuk PKL. Kawasan itu merupakan heritage, dan tidak bisa sembarang digunakan, apalagi untuk berdagang. “Lha wong itu kan area heritage, jelas tidak untuk berdagang. Apalagi itu untuk tempat ibadah,” kata dia.
Ia menambahkan, keberadaan PKL di Klewer memang sudah menyatu dengan pasar itu sendiri, kalaupun ditata, tidak sampai ada pemindahan pedagang.
Reaksi pedagang itu muncul setelah, sejumlah pedagang Pasar Klewer mengadu ke Dewan dan menyatakan keberatan dengan keberadaan PKL yang berada di semua sudut Pasar Klewer. Mereka meminta kepada Pemkot untuk merelokasi PKL tersebut ke area parkir Masjid Agung.
Sebelumnya, salah seorang pedagang Pasar Klewer, Mustofa Dhomir mendatangi Sekretaris Komisi III DPRD Kota Solo, Umar Hasyim dan memberikan surat permohonan.
Dalam suratnya, pedagang yang memiliki beberapa kios di pasar tersebut, meminta Pemkot Solo segera melakukan penataan PKL yang ada di sana. (sul)

300 PKL Radjiman dan Veteran Direlokasi

2010-11-19T15:04:00.000-08:00

KARANGASEM (Harian Joglosemar)—Sebanyak 300-an pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Radjiman dan Veteran segera direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo. Rencana ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 560 juta dari APBD Kota Solo Tahun Anggaran 2011.
Pasar Klithikan dipilih sebagai lokasi relokasi, lantaran barang dagangan di dua ruas jalan itu adalah barang klithikan. Sehingga karakteristiknya sama dengan dagangan di Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi.
Rencana ini pun dipertegas dengan pengalokasian dana melalui Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2011.
“Nanti kita buat shelter di Pasar Klithikan Notoharjo, tepatnya di sebelah selatan. Tempat tersebut kami sediakan untuk 200-an PKL yang berada di ruas Jalan Radjiman dan Veteran. Kalau shelter itu sudah selesai dibangun, 300 PKL akan dipindahkan ke sana,” ungkap Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo, Subagiyo.
Relokasi yang menyedot anggaran sebesar Rp 560 juta itu, juga dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) PKL. “Setelah dana cair dan direlokasi, kami memberikan sosialisasi Perda PKL. Kami akan menyampaikan hak dan kewajiban bagi setiap PKL,” tegasnya.
Lebih lanjut, Subagiyo mengatakan, masih ada sekitar 2.000 PKL yang belum ditata. Semuanya tersebar di beberapa titik di wilayah Solo.
Sanksi
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto meminta, agar program relokasi itu juga memberikan sanksi bagi PKL yang kembali ke jalan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi arus balik PKL dari tempat relokasi ke tempat semula.
“Kami belum mengetahui rencana relokasi PKL tersebut, termasuk juga bagaimana konsep dan tempatnya. Dan kalaupun memang itu dilakukan, Pemkot harus memberikan sanksi yang tegas bagi PKL yang kembali ke jalan. Hal ini dikarenakan, para PKL di jalan tersebut dulu sudah direlokasi. Tetapi akhirnya, mereka kembali lagi ke jalan itu,” jelas Honda kepada wartawan, Kamis (18/11).
Dikatakan, pihaknya akan memperdalam rencana tersebut di Komisi. “Senin (22/11) besok, akan ada pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semoga saja, eksekutif sudah siap dalam program relokasi itu,” imbuh politisi PDIP itu.
Yang jelas, Dewan berharap, di Solo PKL dapat tertata dengan rapi. Sehingga tak mengganggu fasilitas umum. “Trotoar harus dimanfaatkan untuk pejalan kaki. Jangan dimanfaatkan untuk kegiatan lain,” pungkasnya. (mur)

Lapak Pedagang Jalan Ronggowarsito Dipangkas

2010-11-15T15:07:00.000-08:00

BANJARSARI (Harian Joglosemar)—Sekitar 7 Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Ronggowarsito memangkas separuh lapak mereka. Hal itu dilakukan setelah mereka mendapatkan peringatan sebanyak lima kali.
Mereka diperingatkan untuk memindahkan lapak mereka dari atas selokan yang seharusnya dibuka. “Tidak ada jalan lain, terpaksa lapak dipotong menjadi setengahnya,” kata salah seorang PKL, Mulyono kepada Joglosemar Minggu (14/11).
Dikatakan, sebelumnya mereka memiliki lapak yang cukup luas untuk berjualan sekitar 4 x 2 meter. Namun karena diperingatkan untuk mengosongkan lahan di atas selokan, terpaksa mereka memangkas lapak yang berada di atas selokan. Sehingga lapak mereka kini hanya tinggal, 2 x 2 meter.
“Yang separuhnya sebelumnya di atas selokan. Jadi harus dibongkar. Kata petugas selokan akan kembali difungsikan, jadi kami harus pindah,” ungkap dia.
Dia menjelaskan, sebenarnya luasan itu sangat sempit untuk berjualan. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain. Supaya masih diperbolehkan berjualan di kawasan itu, terpaksa mereka memangkas lapak mereka. “Kami ini hanya numpang berjualan, mau tidak mau yang harus mengikuti peraturannya,” terang dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh PKL lainnya, Ny Rujak. Menurutnya, kalau mau pindah dia tidak memiliki alternatif tempat lain untuk berjualan. “Daripada pindah, mendingan lapak dikecilkan. Kalau mau pindah ya ke mana?” ungkap dia.
Ia menuturkan, Pemkot Solo sudah memasang patok batas dimana PKL boleh mendirikan lapaknya. Sehingga lapak yang menjorok dari tanda batas yang ditentukan harus segera dibongkar atau dimundurkan.
“Petugas sebenarnya sudah lama memasang patok, pendirian lapak tidak boleh melebihi dari batas yang sudah ditentukan itu,” ujar dia.
Padahal, ia menambahkan, jika dimundurkan, di belakang lapak semipermanen itu, sudah masuk ke lahan pekarangan milik orang lain. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali harus memotong lapak. “Kalau lapak dimundurkan, akan mengenai pekarangan orang, ya terpaksa dipotong,” terang dia. (sul)

Pedagang Klewer Minta PKL Ditata

2010-11-15T15:06:00.000-08:00

KARANGASEM (Harian Joglosemar)—Pedagang Pasar Klewer keberatan dengan keberadaan PKL yang berada di semua sudut Pasar Klewer. Mereka meminta kepada Pemkot untuk merelokasi PKL tersebut ke area parkir Masjid Agung. Sedangkan parkirnya dipindah ke Alun-Alun Lor Keraton Surakarta.
Salah seorang pedagang Pasar Klewer, Mustofa Dhomir, kemarin, mendatangi Sekretaris Komisi III DPRD Kota Solo, Umar Hasyim dan memberikan surat permohonan. Dalam suratnya, pedagang yang memiliki beberapa kios di pasar tersebut, meminta Pemkot Solo segera melakukan penataan PKL yang ada di sana .
“Selain melakukan penataan berupa pengecatan, kami juga meminta kepada Pemkot Solo untuk melakukan pemindahan serta penataan PKL yang setiap hari berada di Pasar Klewer tersebut. Hal ini dilakukan agar pasar terlihat lebih rapi,” ujar Mustofa dalam surat permohonannya.
Guna memberikan penyelesaian masalah PKL, dirinya juga memberikan rekomendasi. “PKL yang berada di pasar atau pun yang sekitar Masjid Agung bisa direlokasi ke parkir di sekitar masjid itu. Dan untuk parkirnya, bisa dipindah ke Alun-Alun Lor Keraton Surakarta,” jelasnya.
Dirinya menyatakan, telah melakukan komunikasi dengan pihak keraton, dalam hal ini KP Eddy Wirabhumi. Dia mengklaim bahwa Eddy Wirabhumi telah menyetujuinya.
Sementara itu, Umar Hasyim menghargai usulan dari pedagang tersebut. “Saya menghargai usulan tersebut. Saya kira itu masukan yang bagus untuk Pemkot Solo. Memang keberadaan PKL di pasar tersebut sudah tak bisa dibendung lagi. Sehingga memerlukan sebuah penataan,” tuturnya.
Mengenai tempat yang diusulkan, dirinya berdalih lokasi tersebut cukup strategis. “Tempat itu saya rasa cukup strategis, karena berada di tepi jalan raya,” imbuhnya. Terkait dengan lokasi parkir, mantan anggota Dewan Provinsi Jateng itu, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keraton.
“Keraton Surakarta pastinya memiliki pertimbangan. Karena seperti yang kita tahu, Alun-Alun sering kali digunakan untuk event-event tertentu, seperti Sekaten. Tak hanya itu, perlu pengkajian juga, tentang jarak parkir dengan Pasar Klewer,” tandas Umar, Jumat (12/11).
Terpisah, Eddy yang dihubungi Joglosemar menyatakan, pihaknya tak memberikan jawaban seperti itu. “Saya tak pernah dimintai izin seperti itu. Dan kalau pun memang ada pedagang yang memintanya, kami akan mempertimbangkannya. Kalau Alun-Alun digunakan untuk parkir, bagaimana nasib dari cagar budayanya? Jangan-jangan pasar akan dipindah ke keraton,” tegasnya.
Pihaknya mengaku, jika penataan tak mampu memberikan perubahan yang berarti. “Kalau penataan saja, itu hanya bisa berjalan satu hingga dua tahun. Harusnya Pemkot bisa memberikan sentuhan yang mempunyai dampak jangka panjang,” tandas Eddy. (mur)

DPP akan gelar pertemuan dengan PKL

2010-11-15T13:20:00.000-08:00

Solo (Espos)–Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) akan menggelar pertemuan dengan PKL Ronggowarsito terkait dengan rencana relokasi.

Kepala DPP, Subagiyo, mengatakan, pedagang saat ini belum bisa menerima keputusan Pemkot, untuk solusinya perlu ada pertemuan antara DPP dan PKL.

“Sementara ini, rencana relokasi tersebut kami tangguhkan. Pekan depan kami berencana mengadakan pertemuan dengan PKL untuk mencari solusinya,” terangnya saat dihubungi Espos, Sabtu (13/11).

Awalnya, lanjut dia, kami berencana untuk merelokasi PKL ke beberapa pasar.

“Mungkin, mereka melakukan protes karena mereka tidak biasa berjualan di pasar. Maka kami perlu mengadakan pertemuan lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPP ingin program tetap berjalan dan pedagang juga terakomodir.

“Sehingga mereka dalam berjualan juga bisa tetap laku,” imbuh Subagiyo.

m91

Membangun Jiwa, bukan sekedar membangun Keindahan

2010-11-14T04:28:00.000-08:00

Angkringan, Wedhangan, HIK atau apalah namanya tidak hanya menjadi sekedar tempat kuliner untuk mengenyangkan perut, lebih dari itu tempat-tempat ini memiliki makna tersendiri ibagi para pembelinya yang mayoritas dari kalangan menengah ke bawah.

Berbagai macam individu yang berkumpul duduk di bangku panjang mengelilingi sebuah gerobak yang berisikan aneka 'jajanan pasar', hadir dengan berbagai kepentingan. Dari yang sekedar duduk untuk nongkrong karena tak ada pekerjaan, atau memang berniat cari menu makan yang 'murah tapi kenyang', ada pula yang datang ke sana hanya untuk mencari teman diskusi/memang menjadi ruang diskusi, mulai seputar topik sehari-hari sampai kritik kebijakan ekonomi-politik, bahkan setting aksi demonstrasi pun sering dilakukan di sini.

Bagi beberapa pembeli, tempat-tempat ini juga menjadi semacam ruang katarsis (penyucian diri yg membawa pembaruan rohani dan pelepasan dari ketegangan). Mereka mengaku menemukan pelepasan 'rasa sumpek', setelah menjalani penatnya aktivitas keseharian, di tempat ini. Ada pula cerita seorang bapak yang sengaja datang ke sebuah angkringan joss yang terkenal kopinya, namun ternyata bukan karena kopi di tempat tersebut rasanya lebih nikmat dari buatan istrinya, melainkan karena memang di situlah ia bisa menemukan kawan-kawan 'diskusi', 'bermain', dsb.

Jadi, sangat disayangkan kalau kemudian pemerintah kota/kab, dengan kebijakannya kemudian menggusur ruang-ruang ini, hanya karena tolak ukur hitungan rupiah, dan menggantinya dengan pembangunan mal, gedung, taman, dsb. Karena dampaknya tidak hanya sekedar rupiah yang hilang, tapi juga ruang katarsis, ruang rakyat yang ada juga akan ikut lenyap. Alangkah baiknya jika antara keduanya bisa disandingkan, kebutuhan pembangunan atau kebijakan memperindah kota akan lebih terasa indah, kalau mereka juga bisa turut merasakan pembangunan dan keindahan tersebut. (dirangkum dari sebuah diskusi singkat di sebuah angkringan).

http://mysukmana.wordpress.com/2008/06/20/sejarah-angkringan-jogja-hiksolo/

PKL Jl Ronggowarsito Demo Ke Dewan

2010-11-12T14:12:00.000-08:00

Kurang lebih 50 orang PKL Jl Ronggowarsito datang ke Gedung DPRD Solo, Jumat (12/11) dan diterima oleh Ketua DPRD, YF Sukasno. Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan 'kejelasan nasib' mereka, setelah menemui jalan buntu dengan pihak Pemkot, yakni tidak ada kesepakatan yang pasti apakah jadi direlokasi atau tidak.

Ketua Paguyuban PKL Ronggowarsito, Suyadi, mengatakan secara tegas bahwa mereka menolak untuk direlokasi, tetapi mau ditata. Ia juga menyampaikan usul dari sejumlah pedagang kepada Ketua DPRD, tentang pembuatan shelter di beberapa titik Jl Ronggowarsito untuk tempat berjualan. Usul tersebut dumaksudkan untuk menengahi kebijakan tamanisasi yang akan dilakukan oleh Pemkot, yang harus dilaksanakan pada akhir Desember nanti, dengan keinginan para PKL sendiri, yakni tetap bertahan berjualan disitu.

Sementara itu, Ketua DPRD, menyambut baik usulan tersebut dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.

PKL Jl Ronggowarsito Menolak Relokasi

2010-11-09T13:58:00.000-08:00

Aksi penolakan Relokasi PKL Jl Ronggowarsito, Solo, rupanya tidak main-main. Mereka menggelar spanduk penolakan di depan tempat mereka berjualan setiap hari. Aksi ini serentak dilakukan oleh para pedagang, setelah audiensi dengan Pemkot, Selasa (9/11) tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal antara PKL dan Pemkot, yakni tidak adanya relokasi PKL di Jl Ronggowarsito.

Rencananya, PKL Jl Ronggowarsito, akan mengadukan kasus ini ke anggota dewan agar memperoleh kepastian izin untuk berjualan.

Foto: (dok. pribadi)

PKL Tolak Tamanisasi Jalan Ronggowarsito

2010-11-05T13:39:00.000-07:00

>Solo (Cybernews) - Puluhan paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Ronggowarsito menolak rencana tamanisasi Jalan Ronggowarsito. Alasannya, hal tersebut bakal menggusur lokasi dagangan mereka. Penolakan itu disampaikan dengan cara mendatangi Balai Kota, Jumat (5/11), guna beraudiensi dengan Wali Kota Joko Widodo.

Ketua Paguyuban PKL Ronggowarsito Aryo menilai, selain terkesan mendadak, rencana tamanisasi juga tidak memberikan solusi memadai bagi 48 PKL di lokasi tersebut. "Tanggal 2 November lalu, kami diundang ke Balai Kota oleh Satpol PP. Dalam pertemuan tersebut, ternyata kami diberikan informasi, jika kedua sisi jalan Jalan Ronggowarsito akan dibangun taman. Karena itu, PKL diberi waktu selama dua minggu untuk membongkar lapak," ujarnya.

Padahal sebelumnya, imbuh Aryo, PKL sama sekali tidak pernah mendapat sosialisasi terkait rencana tamanisasi tersebut. "Kenapa tiba-tiba PKL disuruh mengosongkan lokasi ini. Jelas kami menolak," tegasnya.

Aryo beralasan, pengosongan lokasi tersebut justru akan menyulitkan para PKL. "Kalau kami pindah, bagaimana dengan pelanggan kami? Kenapa PKL di sini tidak ditata atau dibuatkan shelter PKL saja?," ujar dia.

Sementara itu, pemkot sendiri menyatakan keinginan para PKL untuk tetap berada di lokasi mereka berusaha sulit dikabulkan. Menurut Sekda Surakarta Budi Suharto pemindahan PKL Ronggowarsito tidak terlepas dari rencana pembuatan taman kota di sepanjang areal tersebut. "Jangan berpandangan tempat itu kami jual lagi ke PKL lain. Ini murni penghijauan di sepanjang jalan untuk turus kota," kata Sekda saat audiensi dengan PKL.

Sayangnya, dalam audiensi itu antara PKL dengan Pemkot belum menemukan kata sepakat. Bahkan PKL pun berniat mendatangi DPRD setempat terkait tuntutan mereka. "Rencananya kami akan mengadu ke dewan," tandas Aji, salah seorang anggota paguyuban.

( Agustinus Ariawan , Gading Persada/CN14 )

PKL Belakang Kampus UNS Direlokasi

2010-11-05T13:27:00.000-07:00

KIOS PKL — Kios pedagang kaki lima yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, Jebres, Solo, Rabu (4/11). Rencananya pedagang tersebut akan dipindah di kios PKL belakang Kantor Kecamatan Jebres menyusul selesainya pembangunan tahap II.
(espos)

Partisipasi warga dalam pengelolaan APBD

2010-11-02T03:16:00.000-07:00

Pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solo tahun 2010-2015, yang sudah diserahkan ke DPRD, masih menyisakan beberapa masalah.

Beberapa hari menjelang dilaksanakannya pembahasan RPJMD tersebut, muncul pemberitaan tentang rendahnya tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo, yang baru terserap 33 persen dari total APBD 2010 hingga triwulan ketiga (SOLOPOS, 24/10).

Indikasi yang pertama dari penyebab rendahnya penyerapan APBD ini adalah rendahnya kinerja pengelolaan pembangunan dan administrasi keuangan. Bahkan Sekda sendiri mengakui hal ini. Rendahnya serapan kegiatan yang bersumber dari APBD Solo, dikemukakan Sekda, terjadi pada hampir semua pelaksanaan program Pemkot dan kegiatan pembangunan.

Pemkot memang perlu mengambil langkah untuk mendorong percepatan penyerapan APBD agar segera terserap habis. Dalam waktu yang masih tersisa, yakni dua bulan (November-Desember), Pemkot mesti segera melakukan percepatan penyerapan APBD yang harus tepat sasaran, tepat mutu dan tepat guna.

Namun bukan itu saja yang harus kita cermati. Apakah dalam waktu yang cukup singkat tersebut ada jaminan partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal dalam pelaksanaan APBD tersebut. Jadi, penyerapan (menghabiskan) APBD itu persoalan yang “mudah”, tetapi bagaimana Pemkot juga tidak melupakan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Perlu ditegaskan kembali dalam UU No 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses tahapan pembangunan yang dimulai dari penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan yang semestinya tetap menyertakan peran serta partisipasi masyarakat di dalamnya.

Refleksi dari proses Musrenbang yang lalu, idealnya stimulus yang telah diberikan Pemkot melalui dana blockgrant atau Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang terus naik, berkorelasi positif terhadap tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

Namun kenyataannya, berdasarkan data yang dilansir oleh Lampu (2009), tingginya dana stimulan DPK ternyata belum signifikan untuk membangkitkan kembali partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Pun dalam permasalahan penyerapan APBD kali ini, apakah masyarakat juga bisa dilibatkan dalam pengendalian pelaksanaan yang waktunya juga sudah mepet.

Secara teori, perimbangan keuangan yang diberikan Pemkot Solo dalam bentuk DPK, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika kenyataannya tidak mampu berdampak pada partisipasi masyarakat maka harus diteliti faktor teknis seperti kapan DPK itu direalisasikan. Karenanya pemerintah perlu membuat terobosan salah satunya adalah transparansi keterbukaan informasi pelayanan dan kebijakan yang memungkinan masyarakat dapat terlibat aktif dalam perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang menghargai hak warga.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, masyarakat sewajarnya ikut berperan atau dengan kata lain pemerintah harus bekerja bersama masyarakat. Pada hakikatnya pemerintah bekerja bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat. Upaya ini merupakan rangkaian proses untuk menuju penguatan peran masyarakat, bukan sekadar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (community driven development).

Dengan kuatnya peran masyarakat, penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada rakyat atau dengan kata lain bernuansa good governance di segala lapisan.
Permasalahan penyerapan anggaran yang masih rendah di awal tadi, seharusnya bisa dihindari Pemkot manakala pengelolaan keuangan dan administrasinya tertata dengan baik. Pertama, harus ada kesadaran dari tingkat SKPD untuk berusaha tepat waktu.

Kedua, kepala daerah perlu memberikan target kinerja kepada SKPD dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan. Rapor pencapaian itu sebagai pertanggungjawaban kepada kepala daerah dalam memimpin SKPD yang dipercayakan kepadanya.

Ketiga, umumnya SKPD yang mengelola kas daerah masih bersikap pasif terhadap persentase pencapaian penyerapan keuangan. Sebagai dampaknya maka SKPD yang mengelola keuangan ini juga bekerja sesuai dengan kebiasaan.

Kita sering mendapati pernyataan bahwa berkas pencairan sudah masuk kepada keuangan tapi tidak tahu kapan dana itu bisa dicairkan. Artinya “jantung pemerintahan” yang mengurus keuangan yang dibutuhkan oleh semua SKPD pun belum memiliki standar pelayanan yang menjamin SKPD lainnya mampu memberikan pelayanan kepada warga secara lebih baik

(dimuat di Solopos, 2 November 2010)

Peraih Bung Hatta Anticorruption Award 2010: Jokowi Kandangkan Pentungan saat Relokasi PKL

2010-11-01T15:09:00.000-07:00

Suaramerdeka- Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto, belum lama ini mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award (BHAA) 2010. Kegiatan apa saja yang menyebabkan keduanya memperoleh penghargaaan tersebut? Berikut laporannya.

TIDAK mudah memindahkan para pedagang kaki lima (PKL) dari tempat mereka berdagang ke tempat baru. Alasannya, di tempat yang baru tersebut apa bisa mendatangkan keuntungan seperti di tempat lama. Tapi, di tangan Wali Kota Surakarta Joko Widodo, merelokasi PKL tanpa adanya gesekan pun dapat dilakukan.

’’Awalnya memang sulit, tapi kenapa tidak dicoba,’’ kata Joko Widodo kepada Suara Merdeka, akhir pekan lalu.
Ya, formula baru ’’merayu’’ PKL untuk pindah tempat pun diambil oleh pria yang akrab disapa Jokowi ini. Yakni, mengundang para pedagang dalam sebuah jamuan makan. ’’Tidak tanggung-tanggung, saya mengundang ratusan PKL Monjari (Monumen Banjasari-red) itu sampai 54 kali. Ya undangan makan siang, makan malam untuk mereka. Dan, ternyata berhasil,’’ jelasnya.

Menurut dia, masalah mengundang makan para PKL itu pun perlu kesabaran dan ketenangan. ’’Undangan pertama hingga mendekati terakhir ya masih kami minta mereka hanya menikmati jamuan makan saja. Nah, pada undangan makan terakhir baru kami jelaskan kalau mereka (PKL-red) ini mau dipindah. Dan, mereka ternyata tidak menolak. Mungkin peke- wuh,’’ paparnya sembari tersenyum.

Menurut suami dari Iriana Jokowi ini, formula jamuan makan itu lebih dipilihnya daripada harus mengeluarkan tameng dan tongkat pentungan (Satpol PP-red) untuk menghadapi para pedagang luar pasar.
’’Cara ini lebih elegan. Dari sini kami bisa mengetahui kemauan mereka sebenarnya itu apa. Jadi, tempat mereka yang baru itu dibangun sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bayangkan kalau kami menggunakan Satpol PP’’.
Ya, berkat formula baru inilah Jokowi baru saja menerima penghargaan Bung Hatta Anticoruption Award (BHAA) 2010. Bersama dia, juga terpilih Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto.

Sebenarnya, menurut juri BHAA, pengelolaan PKL bukan salah satu penilaian Jokowi berhak menyandang penghargaan tersebut, dia juga dianggap sukes melakukan reformasi birokrasi. Banyak yang telah dilakukannya. Salah satunya terkait pelayanan pengurusan berbagai izin dan pembuatan KTP secara cepat.

’’Saat ini buat KTP cukup lima menit jadi. Untuk perizinan maksimal selesai enam hari. Jadi, tidak ada yang lama. Kalau dulu memang harus berhari-hari baru izin keluar,’’ jelasnya.
Jokowi mengaku tidak mudah untuk melakukan semua itu. Tapi bermodalkan keyakinan, proyek yang dinamakan One Stop Service itu pun bisa terlaksana.

’’Saya itu tidak pandai komputer, apalagi tentang programer. Tapi bisa terlaksana karena ada niat. Caranya ya panggil orang yang ahli komputer dan programer. Bilang kalau kami minta dibuatkan tentang program ini. Selesai dan sekarang bisa dinikmati hasilnya.’’
Terlepas dari perolehan penghargaan itu, Jokowi menyatakan pihaknya memilih untuk lebih fokus terhadap perbaikan program-program pelayanan publik yang dilaksanakan Pemkot. Sebab, dengan kondisi pencapaian program layanan kepada masyarakat yang baru tercapai 40 persen, Pemkot perlu berupaya keras meningkatkan kualitas layanan.

Bukti Pengakuan

Penghargaan BHAA yang diterima Jokowi mendapatkan tanggapan dari sejumlah kalangan. Ketua DPRD Surakarta, YF Sukasno menyambut gembira penghargaan tersebut. Dia menilai penghargaan itu sebagai bukti pengakuan atas kinerja selama memimpin Solo sejak 2005.
’’Itu penghargaan yang patut disyukuri. Selama ini masyarakat pun bisa menilai bagaimana kinerja beliau sebagai pemimpin. Terbukti pada pemilihan wali kota Solo periode 2010-2015 Jokowi terpilih dengan perolehan suara yang luar biasa, mencapai 90 persen lebih.’’

Dia mengingatkan agar Jokowi bisa mempertahankan komitmennya untuk tetap bersih dan mampu menjadi pemimpin yang baik bagi warga Solo. ’’Dalam mengabdi dan melayani masyarakat, jangan memasang target yang namanya penghargaan ataupun sanjungan. Tentunya harus dilakukan tulus sesuai dengan janji melayani. Dan ini sudah disadari betul oleh Pak Jokowi sejak awal memimpin Solo.’’
Dia juga meminta Wali Kota lebih meningkatkan koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD), mengingat hingga menjelang akhir tahun anggaran ini serapan APBD baru 33 persen.

’’Koordinasi antar-SKPD itu diperlukan agar jajaran birokrasi bisa lebih memahami dan akhirnya bisa menerjemahkan keinginan Wali Kota. Sehingga program pembangunan bisa berjalan sesuai harapan dan tepat waktu.’’

Sementara itu, Pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Surakarta Alif Basuki meminta kepada Jokowi agar menjadikan penghargaan itu sebagai sebuah tantangan. ’’Ini secara tidak langsung bisa menjadi tantangan untuk Jokowi sendiri. Bagaimana dirinya mempertahankan predikat antikorupsi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada,’’ kata Alif, kemarin.
Menurutnya, penghargaan yang diterima Jokowi secara pribadi menunjukkan komitmen dalam pembentukan good government dan reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Penghargaan ini pun menunjukkan Jokowi yang bersama Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto yang menerima penghargaan serupa, sudah lebih baik dibandingkan kepala-kepala daerah lainnya.

Meksipun begitu, pria berkacamata ini melihat Jokowi tidak berbesar kepala dengan penghargaan yang diterimanya. Sebab, sejumlah bidang memang masih perlu pembenahan. Dia mencontohkan untuk kerja Pemkot dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, untuk yang satu ini Pemkot masih belum sepenuhnya transparan seusai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

’’Saat ini masih ada SKPD yang melakukannya belum tersentralkan sebagaimana amanat undang-undang. Padahal, proses pengadaan barang dan jasa salah satu contoh tempat terjadinya korupsi,’’ tegas dia.
Sedikit menggelitik apa yang diutarakan budayawan Kota Solo Murti Jono.

Menurutnya, penghargaan antikorupsi BHAA yang diterima Jokowi tidak pas parameter-parameternya. ’’Kalau saya melihat di teve, paramaternya kenapa Jokowi menerima penghargaan itu karena keberhasilannya menata PKL sehingga berdampak meningkatnya PAD. Ini bagus, tapi paramaternya kok nggak nyambung,’’ kata Murti.

Namun Murti mengapresiasi tinggi penghargaan yang diterima Jokowi sebagai Kepala Daerah. Menurutnya , penghargaan ini jauh lebih bergengsi dibanding penghargaan lain seperti Piala Adipura atau penghargaan lainnya yang diberikan pemerintah.
’’Kalau ini diberikan oleh lembaga yang benar-benar independen. Jadi lebih bergengsilah,’’ imbuhnya. (Gading Persada, Aniek R Rosyidah-35)

CeRi

2010-11-01T04:44:00.000-07:00

Cemas dan rindu
Membuncah menjadi satu
Perlahan bayangan itu meskipun samar
Terlihat di sudut kamar

Menemani dalam kesunyianku
Wanita malam, engkaukah itu?

Solo, 011110

Atas Nama Kemanusiaan

2010-10-31T08:19:00.000-07:00

08.30... Rombongan relawan yang sebagian terdiri dari anggota PC PMII Solo dan KMK, berangkat dari Wisma Mahasiswa Surakarta dengan menaiki 2 mobil. Mobil pertama, mengangkut para relawan (11 orang) dan yang kedua berisi 3 relawan beserta barang-barang (sembako dsb) yang akan didistribusikan ke Posko pengungsian di daerah Boyolali-Muntilan. Rencana awal, berdasarkan 'maping' yang sudah dilakukan tim awal, ada 2 titik yang akan kami tuju, daerah Tlogo Mulyo (Boyolali) dan Sawangan (Kab. Magelang). Setelah melewati jalan Selo-Muntilan, rombongan langsung menuju ke titik yang pertama, Tlogo Mulyo. Meskipun sempat 'nyasar', namun akhirnya sampai juga di tempat yang kami tuju.

10.45... Di titik yang pertama ini, yang notabene termasuk dalam daerah KRB (Kondisi Rawan Bencana) 3, nampak suasana di kampung sudah sepi, hanya tersisa bapak-bapak dan para pemuda yang menjaga rumahnya masing-masing. Sedangkan para wanita dan anak-anak sudah diungsikan ke daerah KRB 4, di daerah bawah. Setelah bertemu dengan Bapak (?), kami dibantu 2 petugas SAR yang ada di situ, menurunkan barang-barang yang sudah kami beri tanda 'B'. Selesai semua, kami langsung pamit untuk bergerak lagi ke tujuan yang kedua.

12.00... Untuk menuju ke pos yang kedua yang letaknya berada di bawah, jalan yang kami tempuh di sepanjang jalannya hampir semuanya 'hijau' dan sejuk di mata. Aku berpindah bersama Joko dan Sigit, di belakang mobil bak terbuka, yang sebagian isinya sudah diturunkan. Joko bercerita, dulu pernah ketika dia naik di mobil bak terbuka seperti ini, hampir saja ia jatuh karena penutup di bagian belakang terbuka. Tapi untungnya waktu itu, katanya, mobil berjalan pelan, jadi dia tidak sampai jatuh ke jalan.

12.30... Sekitar setengah jam perjalanan, kami menghampiri posko pengungsian yang terletak di tengah lapangan, namun bukan pos ini yang kami tuju, lanjut lagi kami pun sampai di pos yang kedua. Dari pintu masuk aku baca 'plang'nya: "SMP Sawangan" (Muntilan). Temanku ada yang nyletuk: "waduh sekolah kok dijadikan tempat pengungsian, padahal kondisinya belum terlalu darurat di daerah ini (KBR 4), kasihan kalau harus mengorbankan KBM". (Ya sudahlah, namanya aja kondisi darurat, kataku dalam hati :) Memang, kalau aku bandingkan, sangat berbeda kondisinya dengan titik yang pertama, karena di sini menjadi tempat (pusat) pengungsian warga dari berbagai desa setempat. Ruang kelas disulap menjadi tempat istirahat, ruang kantor menjadi gudang logistik, di dalam mushola juga kulihat ada adik bayi yang sedang tertidur pulas di samping ibunya. Hujan yang turun bersamaan dengan kedatangan kami, menambah dingin hawa di daerah tersebut. Selesai kami menurunkan, kami tidak langsung pulang, beberapa teman-teman ada yang ingin melihat maupun mengetahui kondisi para pengungsi (atau foto2?? ^^). Rencana setelah ini, kami akan mengambil bantuan yang ada di Muntilan kemudian mendistribusikan kembali ke sini. Namun setelah kami rembug, mengingat mobil yang disewa ini terbatas waktunya, maka kami memutuskan untuk langsung pulang ke Solo.

Foto: Suasana Kota Jogja pasca hujan abu (foto diam

13.50 melewati Muntilan-Salam-Sleman-Jogja. Mulai masuk daerah Sleman-Jogja, bekas hujan abu kemarin masih nampak, di pinggir jalan masih terlihat putih, pun dengan atap rumah daun di pepohonan, semua nampak tertutup debu. Lebih parah lagi, ketika kami melewati ring road utara, melintasi Jl Kaliurang, debu masih menghiasi pemandangan Kota. Jogja seperti bukan kota yang aku kenal. Para pengendara motor mesti memakai masker agar tidak terganggu pernapasannya. Sampai di perbatasan Jogja-Klaten, rombongan beristirahat di sebuah Warung Bakso Jepang. Maknyusss pokoe lah...

15.42 Rombongan sampai di Wisma Mahasiswa Surakarta, Kestalan (Belakang RRI)

Doa-ku untuk 3 M (Mentawai, Merapi, Maridjan)...

2010-10-27T03:03:00.000-07:00

Belum reda duka yang menimpa belahan timur Nusantara, dalam waktu yang beruntun, kabar serupa kembali terdengar dari berbagai penjuru nusantara. Mentawai yang digoyang gempa dan dihantam tsunami, menyusul Merapi yang kembali bergejolak, awan panas atau yang biasa dikenal dengan 'wedhus gembel' yang keluar dari dalam, menerjang pemukiman penduduk dan menelan korban jiwa.

Terserah kita mau menafsirkan apa gerangan yang menjadi penyebab semua ini, adzab-kah? kesalahan manusia-kah yang semena-mena terhadap alam? kesalahan pemerintah yang kurang tanggap bencana? dll. Tapi yang pasti, di setiap bencana ada duka di sana, pun ada hikmah yang tersembunyi di baliknya, tergantung bagaimana perspektif kita terhadapnya.

Mbah Maridjan, sang 'juru kunci' Gunung Merapi, yang berakhir hidupnya di sana jua, membuktikan sendiri hal itu. Bagi mereka yang ditinggalkan, menjadi perasaan duka dan kehilangan. Tapi sebaliknya, bagi beliau mungkin itu adalah hikmah dan kebahagiaan, ketika beliau dicabut ruhnya dalam keadaan sujud (sholat), posisi puncak kehambaan seorang abd kepada sang Ma'bud. wallahu a'lam bi shawab. untuk segenap korban yang meninggal, allahummaghfirlahum, warchamhum, wa'afihi wa'fu 'anhum..

4 Kantong PKL Segera Dipindah ke Pasar

2010-10-25T03:19:00.000-07:00

Joglosemar
PASAR KLIWON—Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) tengah bersiap memindahkan puluhan PKL di empat kantong ke beberapa pasar. Kantong-kantong yang dimaksud itu adalah Perempatan Sangkrah, Jalan Veteran, Jalan Radjiman, dan Jalan S Parman.
“PKL di kantong-kantong itu tinggal menunggu waktu akan kami pindah ke sejumlah pasar yang ada,” ujar Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP), Subagiyo, Minggu (24/10).
Disebutkan, PKL-PKL yang ada di kantong-kantong itu diperkirakan adalah PKL yang sebelumnya sudah ditertibkan tetapi enggan untuk berjualan di pasar yang sudah ditentukan. “Sebagian besar mereka adalah PKL yang sebelumnya sudah kami pindahkan,” terang dia.
Dijelaskan, untuk mengetahui jumlahnya secara pasti, dalam waktu dekat ini DPP akan mendata PKL–PKL itu. Hal ini dimaksudkan supaya PKL yang sebelumnya pernah ditata tetapi masih nekat berjualan di jalanan bisa diberikan perlakuan khusus.
“Kami akan mendata mereka dalam waktu dekat ini. Supaya jelas, mana PKL yang kambuh, dan mana PKL yang baru,” papar dia.
Ditambahkan, sejumlah pasar telah dipersiapkan untuk PKL sesuai dengan dagangannya. Seperti di Pasar Klithikan Notoharjo yang saat ini sudah ada sekitar sembilan kios kosong yang siap ditempati.
Selain itu masih ada sejumlah pasar lain juga sudah siap ditempati. “Sejumlah pasar sebenarnya sudah siap ditempati, tetapi harus disesuaikan dengan jenis dagangannya,” kata dia.
Dengan memindahkan ke pasar, PKL memiliki kepastian hukum yang kuat untuk berjualan. Sehingga mereka bisa mengembangkan dagangan mereka. (sul)

Pemkot Dituntut Revisi Perda PKL

2010-10-20T03:19:00.000-07:00

Joglosemar
COLOMADU—Pemkot dituntut segera merevisi Perda nomor 3 tahun 2008. Pasalnya produk Pemkot tersebut telah meresahkan ribuan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini mencari penghidupan di Kota Solo. Perda itu dipandang sebagai momok PKL dan sifatnya pun cenderung mengadu domba antara pedagang Solo dan luar kota Solo.
Wakil ketua Komnas HAM, Nur Kholis menegaskan, Perda tersebut isinya tidak seimbang. Maksudnya, tujuh poin di antaranya adalah wewenang Pemkot, sementara hanya satu poin hak yang diperoleh PKL. Dan dinilai tidak seimbang.
“Pemkot mempunyai wewenang penataan, penempatan, pemegang izin PKL, penertiban, serta memberikan sanksi. Tetapi untuk PKL hanya berhak mendapatkan pemberdayaan dan pembimbingan,” kata Kholis saat ditemui wartawan di RM Taman Sari, Colomadu, Selasa (19/10).
Hal itu, lanjut Kholis, sangat memberatkan. Apalagi salah satu poin Perda PKL mengharuskan warga Solo yang boleh berjualan di Solo. Pemerintah seharusnya bersikap mengayomi semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan, sebagaimana PNS di Pemkot yang tidak semuanya dari Solo. “Jika dibiarkan malah mengadu domba (PKL Solo dan luar Solo),” ungkapnya.
Menurutnya, fenomena PKL sangat wajar di negara-negara dunia ketiga. Karena kesejahteraan masyarakatnya belumlah mapan. Maka dalam pengkajian Perda harusnya ditinjau dari aspek sosiologis. Solusinya, ia menekankan revisi atas Perda yang digedok tahun 2008 silam itu. Karena Perda itu melanggar hak para pedagang.
Sementara itu Ketua DPRD Solo, YF Soekasno menjelaskan, Perda tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasalnya selain pembuatannya melalui proses hearing PKL Solo juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. (nun)

Satpol Angkut 2 Gerobak PKL

2010-10-20T03:18:00.000-07:00

Joglosemar
PASAR KLIWON—Patroli rutin yang digelar Satpol PP Selasa (19/10) berhasil menertibkan dua gerobak PKL. Gerobak itu langsung di bawa ke kantor Satpol PP. Patroli dilakukan meliputi sejumlah lokasi, antara lain area alun-alun Keraton Solo, Manahan dan area monumen 45 Banjarsari. “Kami sebenarnya hanya menggelar patroli rutin, tetapi kami menemukan PKL nakal. Sehingga langsung kami tindak,” ujar Kasi Penegak Perda Satpol PP, Sutarja.
Dikatakan, dua PKL yang berhasil dirazia itu dinilai telah melanggar aturan, karena berjualan di lokasi yang sebenarnya dilarang. Mereka dirazia di kawasan Manahan dan di Sebelah Patung Mayor Ahmadi Banjarsari. Sedangkan di Alun-alun Satpol hanya memberikan peringatan supaya PKL menaati aturan yang sudah ada. “Dua PKL itu kami razia di dua lokasi, yaitu di Manahan dan di dekat Patung Mayor Ahmadi Banjarsari. Sedang di Alun-alun kami tak menemukan PKL yang melanggar,” kata dia.
Dijelaskan, sebelumnya melakukan dirazia, Satpol PP sudah berulang kali melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada PKL yang biasa berjualan di wilayah itu, untuk tidak mangkal di area-area tertentu yang diharuskan bersih dari PKL. “Sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi dan peringatan kepada PKL yang biasa berjualan di lokasi itu, untuk tidak melanggar aturan,” jelasnya. (sul)

PLN Putus Aliran Listrik PKL Manahan

2010-10-13T03:17:00.000-07:00

Joglosemar
BANJARSARI—Lonjakan tagihan listrik yang dialami PKL Manahan, membuat sebagian pedagang menutup usahanya. Tagihan yang besar, memaksa PLN memutuskan aliran listrik ke shelter PKL.
Pemadaman listrik sudah terjadi sejak dua bulan lalu. Sedikitnya 160 shelter di sisi utara, mengalami pemadaman UPJ PLN Manahan.
“Pemadaman terjadi karena adanya tunggakan biaya tagihan listrik yang belum dibayarkan pada pihak PLN selama dua bulan,” tandas Ketua Paguyuban Gotong Royong PKL Manahan, Togar Sihombing kepada wartawan saat ditemui di kios miliknya, Selasa (12/10).
Dikatakan, tunggakan tagihan listrik tersebut mencapai angka Rp 7,5 juta dan harus segera dilunasi. “Jika tidak dilunasi maka para pedagang mengalami kesulitan karena tidak adanya aliran listrik,” imbuhnya.
Menurutnya, tunggakan biaya pembayaran listrik akan dilunasi para pedagang dan pihak paguyuban dengan cara mengangsur setiap bulannya.
Selain itu, pihak paguyuban menduga, melonjaknya tagihan listrik dikarenakan adanya kebocoran aliran listrik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka berharap, PLN segera menghidupkan listrik.
Sementara itu, Manager UPJ Manahan, Maryanto Joko Sutrisno mengungkapkan, jika ingin dihidupkan kembali maka harus dipasang listrik baru. Khusus untuk pemasangan listrik baru bagi para pedagang PKL Manahan harus berdasarkan surat rekomendasi dari pemerintah kota.
“Khusus persoalan pembayaran tunggakan tagihan listrik kami tidak menerima sistem angsuran, Semua sudah pada tataran sistem otomatis yang kami miliki dan semua tunggakan tersebut harus dibayar tunai,” katanya.
Sebenarnya sampai saat ini kami masih memberi tenggang waktu kepada pedagang PKL Manahan untuk segera melunasi tagihan listrik sampai pada Rabu tanggal 20 Oktober mendatang. (ina)

Puluhan Lapak PKL Kapten Mulyadi Dibongkar

2010-10-06T03:07:00.000-07:00

JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu
PENERTIBAN PKL – Petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Pengelola Pasar Pemkot Solo melakukan penertiban terhadap PKL di Jl Kapten Mulyadi, Pasarkliwon Solo, Selasa (5/10). Para PKL tersebut telah mendapatkan surat peringatan 3 kali agar membongakar lapaknya di siang hari

PASAR KLIWON—Puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) malam, di Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon Solo, Selasa (5/10) dibongkar paksa oleh Satpol PP.
Lapak itu dibongkar karena dinilai menyalahi aturan yang sebelumnya sudah disepakati. Yakni hanya berdagang mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.
Setelah itu, mereka sanggup untuk membersihkan lokasi berjualan dan membongkar lapaknya. Namun pada praktiknya lapak tidak dibongkar hingga siang hari.
“Mereka adalah pedagang malam, dengan kesepakatan, setelah selesai berdagang lapak harus dibongkar. Tetapi pada kenyataannya banyak yang melanggar. Hingga siang hari banyak lapak yang masih berdiri dan tidak dibongkar,” ujar Kasi Penegak Perda, Sutarja.
Menurut dia, pihaknya sudah memberi peringatan kepada pedagang, untuk membawa pulang lapak setelah berjualan. Tetapi masih banyak pedagang yang membandel tidak membongkar lapak mereka. Kemudian dilakukan pembongkaran paksa. “Peringatan sebelumnya sudah kami berikan, tetapi tetap saja mereka membandel, kemudian kami ambil tindakan,” kata dia.
Dikatakan, sebenarnya mereka boleh berjualan di kawasan itu. Tetapi harus mematuhi peraturan yang ada. Setelah berjualan lapak harus kembali dibawa pulang. Lokasi bekas tempat berjualan juga harus dibersihkan kembali.
“Sebenarnya boleh saja berjualan di kawasan itu, tetapi harus sesuai aturan, lapak dibawa pulang, setelah jualan dibersihkan,” ungkapnya.
Ditambahkan, apabila nanti setelah pembongkaran mereka kembali berjualan, dan lapak masih ada pada siang hari, terpaksa Satpol PP kembali turun tangan. “Kalau nanti mereka kembali berdagang, tetapi masih tetap menyalahi aturan, ya kami turun tangan lagi,” kata dia.
Apabila lapak tidak dibongkar di siang hari, hal itu jelas menyebabkan pemandangan yang kurang bagus. Kondisi jalan itu menjadi tampak kumuh. (sul)

220 PKL UNS Segera Direlokasi

2010-09-29T06:17:00.001-07:00

BALAIKOTA—Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo melakukan sosialisasi tentang rencana relokasi sekitar 220 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantara dan wilayah Pedaringan. Para PKL yang kebanyakan berjualan di belakang kampus UNS tersebut rencananya akan dipindahkan ke Pasar Panggungrejo Jebres tahun 2011 nanti.
Kepala DPP Solo, Subagiyo mengemukakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan ketua paguyuban PKL yang bersangkutan serta perwakilan pedagang untuk membicarakan rencana relokasi. “Hari ini (kemarin) kita berkoordinasi dengan perwakilan pedagang, bahwa tahun 2011 mendatang Pemkot Solo kembali menambah bangunan Pasar Panggungrejo untuk nantinya ditempati oleh 220 PKL tersebut,” ujarnya saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya di Balaikota, Selasa (28/9).
Subagiyo menerangkan, saat ini di kawasan Pasar Panggungrejo, Jebres telah berdiri dua bangunan yang menampung 210 PKL yang telah direlokasi mulai tahun 2009 lalu. Sehingga, pada tahun 2011 mendatang pihaknya kembali menambahkan dua bangunan lagi agar dapat menampung sisa 220 PKL asal Jalan Ki Hajar Dewantara tersebut.
Dikatakan, sebelum proyek pembangunan pengembangan Pasar Panggungrejo dilakukan, pihaknya terlebih dahulu menjaring masukan dari para pedagang yang akan direlokasi serta perwakilan dari mahasiswa UNS. “Kita mem-branding Pasar Panggungrejo ini sebagai pasarnya mahasiswa. Sehingga kita juga membutuhkan masukan dari mereka sebagai konsumen,” ujar Subagiyo.
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, perwakilan mahasiswa menginginkan adanya pasar buku. (dya)

Empat Kios PKL Dibongkar Satpol PP

2010-09-18T05:55:00.000-07:00

PASAR KLIWON— Sebanyak empat kios semi permanen yang berada di Jalan Kapten Mulyadi, dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo. Pembongkaran terkait pelebaran dan penataan jalan provinsi ini, merupakan peringatan terakhir dan nantinya tak ada dispensasi bagi PKL dalam membuka dagangannya di wilayah itu.
“Ini adalah batas akhir pengosongan wilayah ini. Ada empat kios semi permanen yang kita bongkar. Dan ini adalah peringatan terakhir. Jadi, jika masih ada PKL yang berjualan, maka kami akan membongkar paksa,” kata Kasi Penegak Perda Satpol PP Kota Solo, Sutardjo kepada Joglosemar, Senin (20/9).
Menurutnya, 90 persen Jalan Kapten Mulyadi telah bebas dari PKL. “Namun, masih ada beberapa PKL bongkar pasang yang masih berjualan di sana. Tetapi untuk yang permanen sudah tidak ada. Dalam kesempatan ini, kami tak melakukan penyitaan atas barang-barang di kios mereka. Kami justru akan mengangkut barang tersebut ke lokasi yang mereka tunjuk,” papar Tardjo.
Sementara itu, Kabid PKL DPP Kota Solo, Dwi Wuryanto menjelaskan, pembongkaran kios ini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan area steril bagi PKL. “Nantinya, jalan ini (Jalan Kapten Mulyadi, red) dijadikan area bebas PKL. Hal ini dikarenakan program pelebaran dan penataan telah dimulai,” ungkap Kabid PKL DPP Kota Solo, Dwi Wuryanto di lokasi pembongkaran.
Empat kios semi permanen yang dibongkar, menurut Dwi, sudah mendapatkan tempat di beberapa pasar tradisional. Mereka diharapkan mau menggunakannya untuk melanjutkan roda ekonomi.
Namun, pemberian tempat yang baru, bukan berarti tak menimbulkan masalah. “Saya diberitahu mendapat ganti tempat di Pasar Kliwon. Tetapi saya belum mendapat kepastian dari berita itu. Ini saya juga lagi bingung, semua barang-barang mau saya taruh di mana. Apakah di rumah atau di pasar yang telah ditunjuk. Saya masih menunggu kabar dari DPP,” terang pemilik bengkel radiator, Basuki. (mur)

Dinas Pasar Tertibkan PKL Gladag

2010-09-17T05:53:00.000-07:00

BALAIKOTA—Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo, Subagiyo menegaskan, pihaknya terus menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Gladag, Pasar Kliwon.
Dari data yang diperoleh, 22 PKL yang menggelar dagangannya di area bebas PKL Gladag berasal dari sejumlah pasar yang berada di sekitar lokasi, sebagian dari Jalan Mayor Sunaryo.
Dengan penertiban ini diharapkan mereka (para PKL) akan kembali ke tempatnya semula, karena area tersebut merupakan area bebas PKL.
Lebih lanjut Subagiyo mengatakan, akan melakukan pendekatan secara persuasif terhadap sejumlah PKL yang nekat menggelar dagangannya. Dengan langkah itu, diharapkan para PKL bisa kembali ke tempat asal mereka berjualan.
“Menjamurnya PKL di Gladag, karena selama ini DPP lebih pada penertiban pasar tumpah yang dapat mengganggu arus mudik maupun arus balik, sehingga pemantauan PKL Gladag menjadi kurang,” kata Subagiyo.
Guna memperlancar penertiban ini, DPP juga akan menggelar patroli rutin. Sehingga para PKL benar-benar kembali ke tempat jualan mereka semula.
Untuk itu, di lokasi (sepanjang area bebas PKL) telah disiapkan kurang lebih 10 petugas penertiban dari DPP Kota Solo. Keberadaan petugas itu bertujuan untuk mengantisipasi para PKL yang berniat nekat menggelar dagangannya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan PKL, Dwi Wuryanto. Dwi mengaku, penertiban PKL ini sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Kepala DPP Kota Solo. “Bahwa lokasi tersebut merupakan area bebas PKL, untuk itu para PKL yang menggelar dagangannya harus ditertibkan,” tutup Dwi. (apl)

PKL Jalan Kapten Mulyadi Bakal Ditertibkan Satpol PP

2010-08-31T00:37:00.000-07:00

PASAR KLIWON—Setelah mendapatkan kritikan dari mantan PKL Kapten Mulyadi, yang menilai Pemkot Solo kurang tegas menindak PKL yang masih berjualan di jalan provinsi itu, maka Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) dan Satpol PP pun segera merespons keluhan itu. Rencananya, Minggu (19/9) nanti Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) itu akan menertibkan PKL Kapten Mulyadi yang masih ngeyel.
Kepala DPP Solo, Subagiyo menyatakan, pihaknya dan Satpol PP akan bekerja sama untuk menertibkan PKL Kapten Mulyadi. “Kami sudah memberikan peringatan kepada PKL yang masih berjualan di jalan itu (Jalan Kapten Mulyadi, red). Namun, mereka tetap saja melakukan aktivitas ekonomi di sana. Minggu (19/9) nanti, Satpol PP melakukan penertiban kepada para PKL tersebut,” ungkap Subagiyo belum lama ini.
Semua PKL tanpa terkecuali akan ditertibkan. ”Baik yang semi permanen atau pun yang hanya bongkar pasang, semuanya akan ditertibkan. Dan yang perlu diketahui bahwa mereka (PKL, red) telah menandatangani surat pernyataan. Di mana per 19 September mereka akan pindah,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Penegak Perda Satpol PP Kota Solo, Sutarjo menyatakan, siap menertibkan para PKL. “Kami selalu siap untuk menertibkan mereka. Namun, untuk tanggalnya berapa saya belum bisa menjelaskan. Karena belum ada pemberitahuan. Nantinya yang akan menertibkan PKL adalah tim DPP dan Satpol PP,” pungkasnya.
Dari pantauan Joglosemar di jalan tersebut, masih terdapat beberapa PKL yang masih berjualan. Di antaranya adalah Khoiriyah. “Dulu saya berdagang di Jalan Kapten Mulyadi sebelah barat. Karena proyek pelebaran sudah dimulai, maka saya pun membongkar lapak dan berpindah tempat. Beberapa kali saya pindah ke lokasi-lokasi yang memungkinkan saya berdagang, namun tetap saja kurang cocok. Sebenarnya, saya sudah mendapatkan kios di Pasar Kadipolo. Sempat saya coba memantau selama beberapa kali di sana, tetapi saya rasa kiosnya juga tak cocok dengan dagangan saya. Selain itu kurang ramai,” papar Khoiriyah.
Dirinya kemudian pindah di Jalan Kapten Mulyadi sebelah timur. ”Saya tak akan pindah, selama sebelah timur belum dilebarkan. Kan sekarang ini baru di sebelah barat, jadi saya tak terlalu mengganggu,” ucap pedagang makanan itu. (mur)

Mantan PKL Kapten Mulyadi Merasa Jadi Korban

2010-08-28T08:42:00.000-07:00

PASAR KLIWON—Akhirnya, pedagang yang berada di Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi angkat bicara mengenai dugaan jual beli Surat Hak Penempatan (SHP) di pasar tersebut. Mereka menganggap bahwa praktik itu adalah permainan dari beberapa oknum. Tak hanya itu, mantan PKL Kapten Mulyadi yang sekarang menempati kios tersebut, merasa dijadikan korban. Pasalnya, terjadi penundaan penerbitan SHP miliknya.
Salah satu pedagang yang juga sebagai Ketua Ikatan Alat Motor Manunggal Pasar Klithikan Notoharjo, Feri Setiawan, mengaku tak kaget. “Saya tak kaget kalau ada dugaan jual beli SHP di Pasar Klithikan. Itu saya anggap sebagai permainan dari beberapa oknum, dan tentunya jumlahnya banyak. Salah satu indikasinya adalah pergantian penghuni baru di kios-kios,” ungkap Feri kepada Joglosemar, Jumat (27/8).
Menurut dirinya, salah satu alasannya adalah sepinya pembeli. “Jualan dari pedagang itu sangat sepi. Padahal, mereka harus tetap membayar pajak atau retribusi. Inilah yang membuat mereka memindahtangankan SHP tersebut. Karena mereka juga butuh makan, sehingga jalan tersebut ditempuh,” imbuhnya.
Melanggar Kesepakatan
Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Kapten Mulyadi yang saat ini menempati salah satu kios di Pasar Klithikan Notoharjo, Bambang Teguh, merasa dirinya bersama beberapa PKL menjadi korban.
“Yang diduga melakukan jual beli SHP adalah pedagang lama. Padahal kami baru menempati kios ini, tepatnya di awal Juni 2010. Karena ada dugaan tersebut, kami untuk sementara tak menerima SHP. Dengan kata lain, penerbitan SHP kami diundur. Kami merasa menjadi korban dari ulah beberapa oknum tersebut,” papar Bambang.
Dengan kata lain, menurut perajin bengkel dan pembuat suvenir Solo itu, surat-surat segera diberikan. “Di awal kami pindah ke sini, DPP mengatakan, bahwa kami akan mendapatkan kios. Ibarat rumah, sertifikat adalah suratnya. Begitu juga dengan kios yang dilengkapi SHP. Kalau tak ada suratnya, kami juga tak bisa hidup dengan nyaman. Kalau itu benar terjadi, pemerintah telah melanggar kesepakatan dengan kami. Mereka mengatakan akan memberikan kios, dalam arti dilengkapi SHP. Tetapi kenyataannya seperti ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo, Subagiyo menyatakan, pihaknya tak memberikan SHP secara langsung kepada PKL Kapten Mulyadi yang menempati pasar tersebut. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk mengantisipasi dugaan jual beli SHP. (mur)

Eks PKL Kapten Mulyadi Minta Pemkot Adil

2010-08-13T23:16:00.000-07:00

Joglosemar-14/8/2010
PASAR KLIWON—Merasa ada perlakuan yang tak sama, eks PKL yang sekarang ini telah menempati kios atau los di pasar-pasar, meminta kepada Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Solo untuk tetap menertibkan PKL yang masih berjualan di jalan provinsi itu. Mereka menginginkan para DPP tak memberikan pengecualian kepada PKL yang masih ngeyel berjualan.
Berdasarkan pantauan Joglosemar di lapangan, masih ada beberapa PKL yang menempati sisi-sisi jalan yang kosong. Mereka biasanya menggunakan lapak yang bongkar pasang. Meski demikian hal itu tak sesuai dengan instruksi dari DPP yang memberikan deadline pengosongan lokasi per 30 Juni silam. Padahal mereka juga telah diberikan tempat berdagang baru di beberapa pasar.
“Saya juga agak kecewa, karena ada beberapa PKL yang masih berjualan di Jalan Kapten Mulyadi. Kita sama-sama PKL dan mendapatkan surat edaran, tapi mereka masih ngeyel berjualan di sana. Saya anggap itu kurang adil. Karena mereka tak lantas disuruh pindah, padahal saat ini pelebaran sudah mulai dilakukan,” terang salah satu eks PKL Kapten Mulyadi, Sunardi kepada Joglosemar, Jumat (13/8).
PKL Bandel
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Paguyuban PKL Kapten Mulyadi, Bambang Teguh. “Saya sepakat jika Pemkot dinilai kurang tegas. Hal ini dikarenakan telah adanya surat edaran tentang deadline pengosongan kawasan Kapten Mulyadi akhir Juni lalu, tapi entah kenapa sampai sekarang Pemkot tak menertibkan PKL yang masih ada di sana. Padahal aturannya kan memang tak menginjinkan para PKL menempati ruang itu. Pemkot sudah memiliki kekuatan namunhal itu tak juga digunakan untuk menertibkan para PKL yang bandel,” tegas Bambang di kiosnya barunya.
Baginya, Pemkot Solo sudah berniat baik dengan memberikan kios atau los di pasar. “Sudah baik sebenarnya, namun para PKL masih takut kalau di tempatnya yang baru itu tak seperti di Jalan Kapten Mulyadi. Itu kan memerlukan sebuah proses dan waktu, tentunya tak bisa langsung laku. Ada tahap-tahapannya menuju ke situ. Yang jelas, kita harus memulai dari bawah dulu,” ujar lelaki berkacamata itu.
Terpisah, Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo menyatakan, para PKL yang masih mendiami Jalan Kapten Muluyadi, akan secara otomatis pindah.
”Mereka akan langsung pindah jika pelebaran jalan telah dimulai. Mereka telah menulis surat pernyataan bahwa bersedia pindah kalau pelebaran itu dimulai. Sebelumnya, kami telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, tapi mereka masih saja melakukan aktivitas di jalan itu. Mereka hanya ingin memanfaatkan lokasi itu untuk berjualan,” tandasnya.
Disinggung mengenai kekurangtegasannya, Subagiyo membantahnya. “Bukannya kami tegas, tapi jika kami langsung menertibkan, mereka bilang kalau kami galak. Tapi kalau didiamkan, itu juga tak benar. Serba salah,” pungkasnya. (mur)

PKL Citywalk Ketir-ketir

2010-07-29T09:39:00.000-07:00

Joglosemar-
LAWEYAN—Nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) di citywalk makin terjepit, usai pertemuan dengan Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo. Bagaimana tidak, ruang sempit mereka kini semakin bertambah sempit, lantaran diharuskan mepet ke tepi jalan. Selain itu, lokasi parkir pembeli yang saat ini dilarang di citywalk, ikut mempengaruhi pendapatan mereka.
Wakil Ketua Paguyuban PKL citywalk Sami Rukun, Witoyo menggambarkan kondisi tersebut layaknya simalakama. Pedagang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. “Kita dihadapkan pada dua pilihan. Mau tak mau harus memilih salah satunya,” kata Witoyo saat ditemui wartawan di sela-sela meladeni pembeli, kemarin.
Dua pilihan yang dimaksud Witoyo yakni mengikuti aturan dengan segala keterbatasan. Yang kedua, jika tak patuh aturan, berarti menentang aturan yang telah diberikan Pemkot. Maka pedagang sama saja bunuh diri lantaran tak akan bisa berjualan lagi. “Sama-sama sulitnya. Manut aturan sakit, jika nentang akan mati,” jelas pedagang aneka menu bakaran tersebut. Ia menjelaskan, sebelumnya sebagian pedagang keberatan jika pembeli dilarang parkir di citywalk. Karena secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka.
Tempat Baru
Saat ini pembeli yang membawa kendaraan bermotor bisa memarkirkan kendaraan mereka di lokasi Parkir Solo Grand Mall atau toko-toko sekitar citywalk yang sebelumnya telah di lobi oleh para PKL. Dengan demikian saat menuju lokasi jajanan pun tak terlampau jauh.
“Sebenarnya kita diminta untuk menyampaikan masalah parkir ke dinas perparkiran. Sementara kami melobi agar bisa parkir di lokasi parkir pertokoan,” imbuhnya.
Dengan menaati aturan itu, kata dia, dimaksudkan agar para pedagang tidak direlokasi ke tempat lain. Sebab, bila di relokasi, jelas sulit mendapatkan pembeli atau pelanggan di tempat baru. “Berdasarkan pertemuan kemarin (Senin 26/7) kita tak akan direlokasi,” ungkapnya. Saat ini tercatat ada sekitar 58 PKL yang mencari nafkah di kawasan citywalk.
Terpisah Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo, Subagiyo mengatakan, sebenarnya lokasi jualan di citywalk merupakan tempat sementara saja. Jika nantinya sudah dibuatkan tempat bagi mereka, maka akan dipindahkan. “Tempat itu harus sesuai, dan nyaman bagi pedagang. Tetapi yang pasti harus ada konsumennya,” jelasnya. (nun)

PKL "City Walk" Solo Akan Direlokasi

2010-07-26T13:52:00.000-07:00

Solo, CyberNews. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) setempat berencana untuk merelokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sepanjang city walk, dari Purwosari hingga Ngapeman. Rencana itu muncul lantaran, selama ini banyak ditemukan permasalahan di area yang telah menjadi salah satui ikon Kota Solo.

Kepala DPP Kota Surakarta, Subagiyo mengemukakan, berbagai permasalahan yang sering muncul, antara lain adalah permasalahan kesehatan lingkungan, ketertiban, dan keadaan yang kurang kondusif. Menurut dia, sejak city walk selesai dibangun 2007 silam, pedagang kaki lima mulai menjamur di kawasan tersebut dan menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi kotor.

Selain itu, juga kerap timbul dan terjadi konflik antara para pedagang, pejalan kaki dan tukang parkir di area tersebut. "Namun harus ditegaskan, rencana ini (relokasi-red) baru sekedar wacana. Sebanyak 60 PKL yang ada di sepanjang city walk akan kami undang untuk mencari solusi yang terbaik," katanya kepada wartawan, Senin (26/7).

Saat dijumpai secara terpisah, para pedagang yang berjualan city walk pun mengaku keberatan atas rencana tersebut. Mereka pun berharap besar kepada Pemkot agar tidak direlokasikan. Sebab, kawasan tersebut telah memberikan penghasilan yang cukup layak bagi mereka. Seperti yang diutarakan, Udin, Ketua Paguyuban PKL Sami Rukun.

Menurut dia, jika pemerintah setempat jadi merelokasi PKL di area tersebut, maka ini menjadi pukulan berat bagi para pedagang tersebut. Setidaknya untuk para pedagang kaki lima yang tergabung dalam Paguyuban PKL Sami Rukun, yang biasa berdagang di depan Solo Grand Mall (SGM).

( Muhammad Nurhafid /CN27 )

Pedagang Musiman Pitulasan Marak

2010-07-23T09:39:00.000-07:00

Joglosemar-
BANJARSARI—Menjelang HUT Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus mendatang, penjual musiman pernak pernik khas pitulasan kembali marak memenuhi setiap sudut perempatan Kota Solo.
Mereka bukan asli warga Solo. Tetapi pedagang musiman ini berasal dari Tegal. Kehadirannya menjajakan berbagai aksesori “merah putih” itu sudah dilakoninya cukup lama. Kehadiran mereka di perempatan Kota Solo, biasanya sudah terasa sebulan menjelang pitulasan.
Arisyanto (20), adalah salah seorang warga Tegal yang mengadu peruntungan rupiah di Kota Solo sejak dua hari terakhir. “Kami menjual pernak pernik hari kemerdekaan seperti replika bendera merah putih, gantungan dan pin berlogo hari jadi ke 65 tahun Republik Indonesia,” papar Arisyanto kepada Joglosemar, yang ditemui di perempatan Sumber, Kamis (22/7).
Menurut dia, harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Benda-benda itu dibanderol mulai harga Rp 7.000 hingga Rp 10.000. “Saya bersama 20 teman, sama-sama menjajakannya di Kota Solo hingga selesai Idul Fitri,” katanya. Diakuinya, selain memasarkan keragaman barang khas pitulasan, dirinya juga menjual pernak pernik khas Ramadan.
Dikatakan, seluruh aneka kerajinan tangan itu, dibuat oleh tangan-tangan terampil mereka sendiri. Dalam sehari mereka bisa mendapat orderan 1.500 buah aneka pernak pernik. (ina)

Semrawut, PKL Terminal Tirtonadi Ditata

2010-07-22T09:40:00.000-07:00

BANJARSARI—Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Terminal Tirtonadi berencana melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempel di sekitar tembok luar terminal. PKL yang dinilai mengganggu lalu lintas akan digeser ke tempat yang telah disediakan pihak UPTD Terminal.
Hal itu diungkapkan Kepala UPTD Terminal, M Arif Muttaqin saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/7). Ia mengatakan, penataan tersebut dilakukan untuk lebih memaksimalkan fungsi jalur lalu lintas bus yang melintas, baik itu keluar atau masuk terminal. “Kita akan tata PKL yang sekiranya kita nilai mengganggu lalu lintas bus yang keluar masuk terminal. Selain itu langkah tersebut kita terapkan agar mewujudkan kenyamanan bagi para penumpang,” ujar Arif, begitu sapaannya.
Arif menambahkan, penataan PKL tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh PKL yang berjumlah sekitar 60-an tersebut. “Kita juga telah melakukan sosialisasi dengan para pedagang kaki lima yang menempel di sekitar tembok terminal. Dan respons mereka positif,” imbuhnya.
Ditegaskan Arif, pihaknya tidak memindahkan PKL secara total, tetapi hanya menggeser sekitar sepuluh PKL yang menempati titik-titik yang dinilai dapat menghambat lalu lintas, seperti di sepanjang Jalan Tadore atau di pintu timur terminal. “Yang berada di timur jalan, kita geser ke barat jalan. Kita nanti menyediakan tempat seperti shelter di tembok luar terminal. Dengan demikian alur bus juga tidak akan terganggu,” terang dia.
Selain penataan PKL, rupanya Arif juga melakukan perbaikan di bidang pelayanan kepada penumpang. Yakni dengan memindahkan layanan loket bus malam yang semula berada di ruang tunggu, dipindahkan ke jalur barat dan jalur timur. “Dengan demikian, calon penumpang sebelum membeli tiket, bisa mengetahui bus mana yang ingin ia tumpangi. Hal ini juga efektif untuk meminimalkan aksi calo,” imbuh dia.
Terkait, isu Pungli yang belum lama ini terdengar, Arif menegaskan, pihaknya telah melakukan perombakan manajemen. Seperti memasang tarif peron Rp 200 besar-besar di setiap pintu masuk. Selain itu, tulisan “GRATIS” juga telah dijumpai di tiap fasilitas toilet yang tersedia.
Secara terpisah, mengenai rencana penataan PKL, salah satu anggota Himpunan Pedagang Kios Terminal (HPKT) Ninik, menyatakan para pedagang terminal menyambut positif rencana penataan PKL tersebut. (dya)

Tak Paham Bahasa, Pedagang Plegak Pleguk

2010-07-20T23:35:00.000-07:00

Joglosemar-
Banyaknya event kelas nasional hingga internasional di Solo pada bulan Juni hingga Juli ini, mampu menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Hal ini terlihat banyaknya wisatawan mancanegara yang dapat kita temui di jalan-jalan Kota Solo.
Namun sayang, banjirnya turis asing yang mulai “menghidupkan” jalan-jalan di Kota Solo, tak diimbangi kemampuan berbahasa Inggris warga Solo. Ketika Joglosemar mencoba menyusuri kawasan city walk, beberapa wisatawan asing sering berlalu lalang. Salah satu yang mengusik perhatian Joglosemar, ketika ada dua turis asing yang kebingungan ingin duduk untuk makan mi ayam. Tempat duduk dan tikar yang disediakan sudah penuh oleh pembeli.
Lantaran kedua turis asing itu tak kunjung duduk, penjual mi ayam pun kesulitan menyapa, agar kedua turis itu bersabar. “Wah, repot yo nek wong londo’e gak nggawa kanca (Wah, repot juga kalau orang asing tidak bawa teman, red),” ujar salah seorang pembeli yang tampaknya akrab dengan pedagang mi ayam tersebut. Pedagang mi pun hanya bisa mengiyakan.
Hampir 5 menit kedua wisatawan asing berdiri dan asyik berbicara sendiri dengan aksen mereka. Setelah beberapa pembeli usai menyantap makanannya dan meninggalkan tempat duduknya baru dua wisatawan itu duduk menggantikan posisi pembeli yang telah pulang.
Lagi-lagi tanpa adanya dialog, hanya dengan intuisi saja pedagang melayani mereka yang memang ingin makan di warungnya.
Bahasa Asing
Kendala bahasa ini harusnya segera dapat diatasi apabila ingin semakin menarik dan membuat betah para wisatawan asing. Pemkot Solo dan dinas terkait harus banyak belajar dari kota-kota yang telah menjadi barometer pariwisata untuk menarik wisatawan asing. Contohnya seperti di Pasar Sukowati, Gianyar, Bali, para pedagangnya cukup mahir berbahasa Inggris dalam menawarkan barang-barangnya kepada turis asing.
Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) kota Solo, Purnomo Subagyo mengakui, memang penting untuk memberikan bekal pelajaran bahasa asing, minimal bahasa Inggris kepada para pedagang hingga tukang becak.
“Memang sangat penting untuk memberikan bekal bahasa Inggris kepada para pedagang, tukang becak, hingga tukang andong untuk mempersiapkan menyambut datangnya para wisatawan asing, dan kami masih merencanakan program tersebut,” ujar Purnomo kepada Joglosemar, Sabtu (17/7).
Purnomo juga menambahkan tidak hanya Disbudpar saja yang bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada para PKL hingga tukang becak, tetapi juga dinas-dinas terkait yang lain. “Rencana itu memang ada, kami juga menghubungi dinas terkait seperti Dinas perdagangan untuk memberikan penyuluhan bahasa Inggris kepada sektor-sektor pendukung pariwisata,” sambung Purnomo kembali. (Suharno)

Eksekusi Lapak PKL Batal Dilakukan

2010-07-18T08:42:00.000-07:00

Joglosemar-
PASAR KLIWON—Pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Kapten Mulyadi yang mestinya dilakukan Kamis (15/7) (kemarin, red), batal dilakukan. Hal ini dikarenakan, belum turunnya surat balasan dari Walikota Solo, Joko Widodo, atas permohonan pengunduran batas waktu pembongkaran lapak PKL di jalan provinsi itu.
Kepala Satpol PP Kota Solo, Hasta Gunawan menerangkan, saat ini pihaknya tak bisa langsung melakukan pembongkaran lapak PKL. “Kami belum bisa membongkarnya sekarang. Karena belum turun surat balasan dari Walikota Solo,” tandas Hasta, Kamis (15/7).
Dijelaskan, surat tersebut dilayangkan PKL ke Walikota, dan isinya mengenai permintaan pengunduran deadline pembongkaran lapak hingga Lebaran tahun ini. “Karena belum diberi respons dengan memberi surat balasan, berarti kami tak bisa langsung membongkar. Sambil menunggu surat itu keluar, kami akan mengomunikasikan dengan para PKL untuk membongkar lapaknya sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo juga menegaskan, bahwa di lokasi jalan yang akan dilebarkan itu, memang tak boleh digunakan untuk berdagang. “Pak Wali belum memberikan balasan, berarti memang tak diperbolehkan. Yang jelas, semua lapak PKL harus dibongkar dan tak ada penundaan. Kami ingin memberikan rasa keadilan. Ratusan PKL telah bersedia pindah, masak kami memberikan pengecualian bagi beberapa PKL?” tegasnya.
Ketika ditemui di lapak jualan helmnya, Jumadi menyatakan, dirinya berat meninggalkan Jalan Kapten Mulyadi. “Berat sekali kalau saya harus meninggalkan tempat ini. Saya sudah sepuluh tahun ini menempati ruas jalan ini. Lagi pula dagangan helm saya, masak masuk ke dalam Pasar Jongke? Kalau di luar gak masalah, tetapi ini di dalam. Apa bisa laku?,” ungkapnya.
Pertimbangan
Sementara itu, PKL yang juga menjual jasa servis radiator di wilayah itu, Tukijo, juga agak berat jika harus dipindah. “Kalau sekarang, ya tentu saja tak mau. Kami layangkan surat permohonan ke Pak Jokowi terkait pengunduran dari pembongkaran kios,” paparnya.
Disebutkan, ada beberapa pertimbangan dirinya enggan pindah. Alasan utamanya, kata dia, mendesaknya biaya sekolah anak-anak. “Selain itu, juga belum ada kepastian, kapan tempat kami akan dilebarkan. Yang saya tahu, karena minimnya dana, maka perempatan Baturono hingga Pasar Kliwon-lah yang baru bisa digarap,” imbuhnya. Kalau pun benar-benar dibongkar sekarang, lanjutnya, pihaknya tetap mempertahankan lapak ini sebagai tempat servis radiator. (mur)

Bubur Haritsah

2010-07-12T11:39:00.000-07:00

Ada makanan yang khas di masjid riyadh-Solo yang disajikan hanya pada saat acara Khatmil Bukhari, yaitu bubur haritsah atau di daerah Gresik dinamakan 'bubur dempul'. Makanan ini terbuat dari campuran bijih gandum dengan daging kambing, dan bumbu-bumbu dan minyak samin, yang diaduk terus dalam api kecil hingga keseluruhan dagingnya hancur lumat menjadi suatu adonan yang kental berwarna kelabu pekat.

inilah bubur haritsah. tapi gak termasuk tangannya loh ya.. hehe

Bagi yang tidak biasa memakannya, bisa muntah sebelum menyentuhnya. Ada yang bilang seperti muntahan kucing, dan macam-macam persepsi yang negatif. Tetapi bagi yang suka akan makanan berbumbu bernuansa timur tengah, haritsah ini merupakan sesuatu yang sangat [bahkan sangat] istimewa. Istimewa karena langka, dan istimewa karena rasa yang sangat khas. Orang Arab sendiri [Arab Indonesia dan Arjo alias Arab Jowo] sangat rindu akan makanan ini, tetapi sudah sulit memperolehnya.

Tentang Bubur Haritsah ini pernah pula menjadi 'kisah indah' tersendiri antara Rasulullah saw bersama istri-istri beliau. Pada suatu hari Rasulullah saw berada di rumah Aisyah ra. Kebetulan pada waktu itu Aisyah sedang memsak bubur haritsah. Bila bubur itu masak dia menghidangkannya kepada Saudah ra dan Rasulullah saw. Tetapi Saudah lalu berkata :
“Maaf, saya tidak suka makanan ini.”
“Demi Allah, kamu harus makan buburku ini atau kusapukan ke mukamu,”jawab Aisyah.
Lalu segera Aisyah mengambil sedikit bubur dan disapukan ke muka Saudah. Begitu juga yang dilakukan oleh Saudah lalu disapukan ke muka Aisyah. Melihat kejadian itu, Rasulullah saw hanya tersenyum simpul. :)

Khatmil Bukhari di Masjid Riyadh (Solo)

2010-07-12T11:38:00.000-07:00

Dari namanya anda mungkin bisa menebak acaranya, ya sepertri halnya khatmil qur'an (penutupan/pengkhataman membaca al-qur'an), acara majlis khatmi bukhari yang setiap bulan Rajab diadakan di Masjid Riyadh (Ps. Kliwon-Solo) ini merupakan acara penutupan atau puncak dari kajian kitab shahih bukhari yang telah dibaca dan dikaji secara rutin di masjid riyadh setiap tahunnya.

Kitab Shahih Bukhari ini merupakan kitab (buku) koleksi hadits yang disusun oleh Imam Bukhari (nama lengkap: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai) yang hidup antara 194 hingga 256 hijriah.

Kitab Shahih Bukhari

Acara seperti biasa dimulai dengan pembacaan qasidah dan shalawat, dilanjutkan pembacaan beberapa nukilan daripada hadist-hadist yang termaktub dalam kitab Shahih Bukhari. Setelah itu ditutup dengan doa khatmil dan untaian nasihat/ceramah dari para ulama.

Ada makanan yang khas di masjid riyadh-Solo yang disajikan hanya pada saat acara Khatmil Bukhari,... (Bersambung baca http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=409539031516)

Parade Rebana; Solo Bershalawat 2010

2010-07-12T11:37:00.000-07:00

Berbagai event pawai kerap digelar di Kota Solo, baik yang bertema budaya maupun kebangsaan. Namun pada Ahad kemarin (11/7/2010), diadakan acara yang berkonsep memadukan unsur budaya dan Religi. "Parade Rebana; Solo Bershalawat 2010", merupakan event tahunan yang baru dua kali diadakan (2009 dan 2010) di Kota Solo. Acara biasanya diagendakan bertepatan dengan hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab.

Ribuan 'pasukan shalawat' berbaris di sepanjang jl. Slamet Riyadi

Pada acara parade rebana tahun ini, peserta yang ikut lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tercatat ada ribuan peserta dari berbagai majelis ta'lim yang ikut dalam rombongan pawai berjalan dimulai dari Lapangan Kota Barat dan berakhir sampai pada Balai Kota Solo, acara kemudian ditutup dengan pembacaan mahalul qiyam yang diikuti -+ 5000 peserta tepat di lapangan depan pendhapi balai kota.

http://www.youtube.com/watch?v=BWVLwDKN6e8 (video mahallul qiyam)

baca juga http://harianjoglosemar.com/berita/tebarkan-aura-islami-di-kota-solo-19777.html

Riwayat Singkat Mbah Nurul Anam (Kranji-Pekalongan)

2010-07-06T23:07:00.000-07:00

disarikan dari kitab manaqib mbah nurul anam yang ditulis oleh salah satu cicit beliau, mbah Kiai Munawir (Gringsing-Batang). Manaqib ini juga dibacakan setiap tahunnya pada saat acara haul, pada waktu saya ikut dibacakan oleh Kiai Busro Khofi (Karangdowo).

Makam Mbah Nurul Anam di Kompleks Pemakaman Kranji

A. Masa Kecil Mbah Nurul Anam

Beliau lahir di Desa Geritan (Wonopringgo-Pekalongan) pada tahun 1650 M. Dahulu desa tersebut belum bernama Geritan, tapi kemudian diganti namanya untuk mengingat tahun kelahiran Mbah Nurul Anam, yakni dari penghitungan 4 huruf 'abajadun': Ghain (1000), Ra' (200), Ta' (400), dan Nun (50), jadi bila dijumlah menajdi 1650. Kelahiran beliau pada waktu subuh awal bulan Rajab. Yang menjadi salah satu tanda dari kewalian beliau, adalah pada hari pertama beliau dilahirkan, yakni subuh sampai maghrib (seperti layaknya orang yang berpuasa), menolak untuk disusui. Begitu terus berlangsung sampai tiga bulan (Rajab-Sya'ban-Ramadhan).

Ayah beliau adalah M. Nur (P. Bahurekso) yang garis keturunannya ke atas sampai kepada Sunan Ampel dan terus sampai kepada Nabi Muhammad saw. Sedangkan Ibu beliau adalah seorang wanita salehah, Nyai Maryam binti Kiai Tholabuddin yang nasabnya sampai kepada Sunan Giri dan akhirnya sampai kepada Sayyidati Fathimah Az-zahra binti Nabi Muhammad saw. Dalam hal pendidikan agama, beliau dididik langsung oleh ayah beliau.

Mbah Nurul Anam pernah suatu ketika melakukan riyadhah dan dzkrullah di atas lautan selama 25 tahun tanpa menggunakan perahu atau alat lainnya. Kemudian setelah itu beliau pergi haji dan menuntut ilmu ke Mekah.... (bersambung MEMBANGUN PONDOK DI ALAS ASEM KRANJI)

Haul Mbah Nurul Anam (Kranji-Pekalongan)

2010-07-06T23:05:00.001-07:00

Dua tahun absen dari acara yang diselenggarakan tiap setahun sekali ini, alhamdulillah tahun ini aku bisa ikut hadir dalam peringatan haul Mbah Nurul Anam, yang diadakan pada hari Sabtu kemarin (26 Juni 2010 kemarin atau 13-14 Rajab 1341 H). Seperti biasa, berbagai rangkaian kegiatan diselenggarakan oleh warga Dukuh Kranji-Kedungwuni-Kab.Peka

longan. Mulai dari anak-anak, remaja, sesepuh, putra, putri, semua tak mau ketinggalan untuk meramaikan kegiatan haul ini.

Dari juma't sore, para remaja putri dari IPPNU, dan Fatayat serta siswa-siswi dari madrasah diniyah berbondong-bondong datang ke kompleks makam, acara yasinan dan tahlilan diadakan sampai menjelang maghrib. Malam harinya, bakda isya (kalau dulu bakda maghrib) diadakan lagi yasinan dan tahlilan untuk umum. selesai itu, acara dilanjutkan dengan khataman al-qur'an 30 juz bil ghaib.

Rombongan peziarah berkumpul di sekitar komplek makam Mbah Nurul Anam

Pada hari kedua, acara haul pun dilangsungkan di kompleks pemakaman Mbah Nurul Anam dan para sesepuh Kranji. Setelah dibacakan manaqib (riwayat hidup) Mbah Nurul Anam, acara diisi ceramah oleh KH. Sholeh Basalamah dari Brebes. Beliau menerangkan diantaranya adalah, dua pelajaran yang bisa dipetik dari peringatan haul Mbah Nurul Anam, yakni urgensi pendidikan anak (merujuk pada metode pendidikan yang diterima Mbah Nurul Anam dari ayah beliau, M. Nur) dan anjuran untuk menjadi 'pelanggan' Allah swt dengan senantiasa berdzikir kepada-Nya.

KH. Sholeh Basalamah, seusai memberikan ceramah...

Rangkaian acara haul ini kemudian ditutup pada malam harinya, dengan acara peringatan isra' mi'raj Nabi Muhammad saw.

Sakwijining Dino...

'Ngukur Dalan' (Catatan Kesunyian: 6)

Keluar Dari Kesunyian (Catatan Kesunyian: 5)

Sambatan (Catatan Kesunyian: 4)

Robohnya Perpustakaan Kami!

RESENSI: Perang Troya, Kisah Tragedi Manusia vs Dewa

Hardikans dan Freire

Oleh-oleh dari Banjarmasin... (3)

Oleh-oleh dari Banjarmasin... (2)

Mengawal Perbaikan Kinerja PKMS

HARLAH PMII KE-51

Oleh-oleh dari Banjarmasin... (1)

Mencari Tuhan Ala Al-Hallaj

Silsilah Keluarga... (Catatan Kesunyian: 3)

Invasi.. (Catatan Kesunyian: 2)

Kelahiran.. (Catatan Kesunyian: 1)

Resensi Buku :Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi

Membangun Berperspektif Ekosob

Peringatan Haul Habib Hasan bin Husein Alaidrus

Serba-Serbi Kongres... (1)

PMII dan NU

PKL Dr Radjiman Tolak Relokasi

Kisah Petualangan Odysseus

Mengenal Lebih Dekat Pemikiran Islam Liberal

Ada 'Naga' dan 'Singa', Berkeliaran di Pasar Gedhe!!!

Jika Pasar Ikan Hias Direlokasi

Acuhkan Dewan, Pedagang Panggungrejo Dapat Modal

85 Tahun NU; Belum Optimal Sentuh Kemiskinan

CERITA KEUNIKAN ”PASAR MALING” GILINGAN

PKL Gilingan Ngebet Pindah

Pedagang Srikaya Huni Pasar Ayu

PKL Gatot Subroto Takut Diusir

Depan Walking Street Dibangun, PKL Diakomodasi

Wasiat Gus Dur Tentang Agama dan Negara

Dilema Diversifikasi Pangan

15 PKL Bandel, 5 Diangkut

PKL Liar Bebas Retribusi

PKL Slamet Riyadi Terancam Ditertibkan

Taman Sekartaji Siap Dibuka

Listrik Tak Kunjung Menyala, PKL Gulung Tikar

Me­nu­ju Uni­ver­si­tas Kelas Du­nia

PKL Pasar Klewer Ditertibkan

Pedagang Buah Enggan Tempati Lantai 2

Draf Studi Kelayakan Diperiksa Bappenas

Komisi III Temukan Jual Beli Kios

PKL Non Paguyuban Belum Bersikap

Nunggak Retribusi, 49 Kios Disegel

PKL Ronggowarsito tagih selter

PKL Pekaroso Temui Ketua Dewan

PKL di Jalan S Parman Diminta Segera Pindah

Buka Dulu Topengmu!

Garuda 2 - Gajah 1

PKL Segera Kirim Konsep Shelter

Korupsi dan Keterbukaan Informasi

Terancam Digusur, PKL Solo Minta Kerjaan ke Disnaker

Ratusan Kios/Los di 6 Pasar Mangkrak

PKL Ronggowarsito Batal Direlokasi

Beribu Jalan ke Makkah-Bukan Kisah TKW Loh Yo (Part 2)

Beribu Jalan ke Makkah-Bukan Kisah TKW Loh Yo (Part1)

Keberadaan PKL matikan pedagang Pasar Panggungrejo

Akan Dipindah, Paguyuban PKL Pasar Klewer Berang

300 PKL Radjiman dan Veteran Direlokasi

Lapak Pedagang Jalan Ronggowarsito Dipangkas

Pedagang Klewer Minta PKL Ditata

DPP akan gelar pertemuan dengan PKL

Membangun Jiwa, bukan sekedar membangun Keindahan

PKL Jl Ronggowarsito Demo Ke Dewan

PKL Jl Ronggowarsito Menolak Relokasi

PKL Tolak Tamanisasi Jalan Ronggowarsito

PKL Belakang Kampus UNS Direlokasi

Partisipasi warga dalam pengelolaan APBD

Peraih Bung Hatta Anticorruption Award 2010: Jokowi Kandangkan Pentungan saat Relokasi PKL

CeRi

Atas Nama Kemanusiaan

Doa-ku untuk 3 M (Mentawai, Merapi, Maridjan)...

4 Kantong PKL Segera Dipindah ke Pasar

Pemkot Dituntut Revisi Perda PKL

Satpol Angkut 2 Gerobak PKL

PLN Putus Aliran Listrik PKL Manahan

Puluhan Lapak PKL Kapten Mulyadi Dibongkar

Menuju Universitas Kelas Dunia